Tan Tjong Tjioe, Dermawan yang 35 Tahun Pimpin PMI di Kaltim di Tengah Diskriminasi Etnis Tionghoa

Ditulis Oleh: Muhammad Sarip
Senin, 15 Februari 2021

kaltimkece.id Namanya Tan Tjong Tjioe. Seorang lelaki dari etnis Tionghoa yang lahir di Samarinda pada 28 Desember 1916. Ia orang Samarinda yang beruntung. Manakala penduduk lokal kesulitan mengakses pendidikan semasa pemerintahan kolonial, Tan Tjong Tjioe lulus dari Europeesche Lagere School (setara SD), Christ Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO, sederajat SMP), dan St Stephen's Hongkong (setingkat SMA).

Tan Tjong Tjioe adalah usahawan sebagaimana umumnya keturunan Tionghoa. Ia memiliki perusahaan pergudangan, pabrik minyak kelapa, pabrik papan, kapal, serta menjadi distributor beras. Yang membedakan Tan Tjong Tjioe dengan stereotip orang-orang Tionghoa waktu itu adalah hatinya yang dermawan. Ia juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Sebermula pada 1949, Front Nasional yang dipimpin Abdoel Moeis Hassan—kelak gubernur Kaltim—mendirikan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Samarinda. Pendirian lembaga kemanusiaan ini tidak lepas dari Konvensi Jenewa pada tahun yang sama. PMI bertujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana, tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik.

Ringkasnya, PMI sejalan dengan Front Nasional, koalisi organisasi-organisasi sosial-politik di Kaltim yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan RI. Moeis Hassan sebagai pimpinan Front Nasional memberikan amanah kepada Tk Montel sebagai ketua PMI Cabang Samarinda yang pertama. Sementara itu, wakil ketua dijabat Tan Tjong Tjioe (Kalimantan Timur: Apa, Siapa, dan Bagaimana, 2004, hlm 312).

Tan Tjong Tjioe sangat aktif di PMI. Ia lantas dipercaya menjadi ketua PMI Cabang Samarinda pada 1951. Usianya baru 35 tahun waktu itu. Di bawah kepemimpinan Tan Tjong Tjioe, menurut kesaksian Moeis Hassan, PMI membawa banyak manfaat bagi kemanusiaan dan kemasyarakatan. Setiap perayaan, setiap kegiatan, termasuk pawai, pameran, dan sebagainya, PMI selalu tampil.

“Lebih-lebih dalam aksi konfrontasi terhadap Malaysia, juga pada waktu perebutan Irian Barat dari tangan Belanda, pada waktu mana sering diadakan rapat-rapat umum, maka tenaga PMI sangat dibutuhkan,” demikian Moeis memaparkan (hlm 312).

Kesetiaan Tan Tjong Tjioe sebagai pegiat kemanusiaan di Samarinda membuatnya terus dipercaya memimpin PMI. Lelaki yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Samarinda, tersebut, menjabat ketua PMI Cabang Samarinda hingga 1975. Moeis Hassan mengatakan, Tan memberikan segala-galanya kepada PMI mulai tenaga, pikiran, waktu, hingga harta. Palang Merah Remaja juga dibimbingnya. Pengabdiannya berlanjut sebagai ketua PMI Kaltim sekaligus kepala Dinas Dermawan Darah—kini Unit Transfusi Darah—hingga 1986. Keseluruhannya, Tan Tjong Tjioe aktif di PMI di Kaltim selama 35 tahun (hlm 312). Ia wafat dalam usia 72 tahun pada 1988, dua tahun selepas berhenti sebagai ketua PMI Kaltim.

Tan Tjong Tjioe, lagi-lagi tak seperti kesan umum orang Tionghoa, juga terjun ke dunia politik. Pada waktu itu, tak banyak keturunan Tionghoa yang berpolitik. Tan Tjong Tjioe justru menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) Kaltim sejak 1950. PNI Kaltim ini juga di bawah pimpinan Abdoel Moeis Hassan.  

Berdasarkan Pemilu Konstituante pada 15 Desember 1955, PNI Kaltim mendapat kuota dua kursi. PNI Kaltim kemudian mengutus dua orang sebagai anggota Konstituante RI mewakili Kaltim. Pertama, Sayid Mochsen Baraqbah, seorang aristokrat Kutai keturunan Arab. Kedua, Tan Tjong Tjioe, sebagai representasi wakil golongan minoritas keturunan Tionghoa. Konstituante adalah dewan yang dibentuk untuk menyusun konstitusi baru. Tan masuk badan perumus Undang-Undang Dasar pada 1 April 1958 hingga Konstituante dibubarkan Presiden Sukarno pada 5 Juli 1959 (Member Profiles: Tan Tjong Tjioe, 2018).

Diskriminasi karena Kolonialisasi

Ketika masih berkuasa di Nusantara, termasuk di Kaltim, Pemerintah Hindia Belanda membangun kekaisaran Hindia Baru berdasarkan asas devide et impera. Asas tersebut membagi kedudukan sosial berdasarkan ras. Bangsa Eropa ada di jenjang sosial paling atas, orang asing dari Asia termasuk Tionghoa di bawahnya, dan penduduk asli atau pribumi adalah yang terbawah. Skema ini memisahkan identitas orang Tionghoa dan pribumi dengan tujuan mengadu domba keduanya (Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas, 2009, hlm 23).

Devide et impera di Kaltim dimulai pemerintah Belanda dengan memberikan hak istimewa kepada pengusaha Tionghoa di Samarinda. Orang-orang keturunan punya hak spesial dalam bidang perdagangan pada paruh pertama abad ke-20. Komunitas pribumi, dalam hal ini saudagar Banjar yang tergabung dalam persekutuan dagang Handel-maatschaappij Borneo Samarinda (HBS) dan berafiliasi ke organisasi Sarekat Islam, dieliminasi akses perdagangannya. Usaha HBS pun gulung tikar (Samarinda Tempo Doeloe Sejarah Lokal 1200–1999, 2017, hlm 117).

Sentimen sebagian pribumi kepada Belanda dan kaum Tionghoa yang bermukim di kawasan Pecinan Samarinda pun muncul. Padahal, situasi tersebut tak lain taktik pemerintah kolonial dalam melanggengkan otoritasnya.

Selepas Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, generasi pejuang di pusat pemerintahan Kaltim mulai mengakomodasi unsur etnis Tionghoa dalam barisan perjuangan Republiken. Sejumlah alumni Sarekat Islam Samarinda, organisasi yang pada masa kolonial adalah lawan ekonomi dari komunitas Tionghoa, berkolaborasi dengan keturunan Tionghoa dalam koalisi Front Nasional Kaltim.

Jalinan kolaborasi ini dimotori Abdoel Moeis Hassan yang merupakan putra Presiden Sarekat Islam Samarinda, Mohammad Hassan. Ketika memimpin Front Nasional dan PNI, Moeis tidak mempermasalahkan konflik masa lalu antara pribumi dan Tionghoa. Front Nasional bahkan secara khusus menunjuk Tan Tjong Tjioe sebagai pimpinan PMI Samarinda.

Pada waktu Indonesia baru merdeka, diskriminasi masih tertinggal sebagai warisan Belanda. Etnis Tionghoa dikesankan sebagai orang-orang yang pelit, berorientasi kepada laba dan duit, nasionalisme yang sedikit, serta tak berpolitik. Diskriminasi ini sebenarnya mulai terkikis pada Orde Lama. Akan tetapi, memasuki Orde Baru, bangkit lagi.

Di tengah keadaan seperti itu, Tan Tjong Tjioe hadir sebagai sosok yang menyangkal seluruh stereotip negatif kepada kaum Tionghoa. Tan Tjong Tjioe memimpin organisasi cabang PMI selama 35 tahun. Kedudukannya adalah sesuatu yang tak lazim bagi seorang Tionghoa. PMI bukan organisasi bisnis atau perusahaan yang berorientasi profit. PMI adalah organisasi pengabdian kepada kemanusiaan yang nirlaba. Tidak ada orang yang menjadi aktivis PMI dengan niat mencari kekayaan materi.

Pelajaran Masa Kini

Kaum minoritas Tionghoa sebenarnya bukanlah kelompok homogen. Komunitas ini terbagi-bagi menurut subkultur, kelas, dan kewarganegaraan. Ada peranakan berbahasa Indonesia dan ada yang totok berbahasa Mandarin. Ada kelas atas, menengah, dan bawah. Etnis Tionghoa itu majemuk (Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi, 2012, hlm 451).

Akan tetapi, sejak zaman Belanda, dikotomi pribumi dan aseng telah terbentuk. Pada masa Orde Baru, perdebatan ras asli dan pendatang, ungkapan mengumpat Cina, dan aneka provokasi rasis seperti dihidupkan. Masih ada beberapa stigma lain yang dihimpun Justian Suhandinata dalam disertasinya berjudul Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia. Disertasi ini diselesaikan pada 2002 untuk studi doktoral di Washington International University.

Kiprah Tan Tjong Tjioe di Kaltim bak membantah stigma negatif tersebut. Sejarah tentangnya bukan sekadar glorifikasi masa silam. Dari Tan Tjong Tjioe, generasi kini dan mendatang bisa mendapat pelajaran berharga. Bahwasanya, ragam isu dan diskriminasi etnis Tionghoa sudah tak relevan lagi pada zaman sekarang. (*)

Penulis adalah alumnus Sertifikasi Kompetensi Penulis Sejarah Kemdikbud 2020, tinggal di Samarinda.

Editor: Fel GM

Senarai Kepustakaan

• Abdullah, Taufik & A.B. Lapian (Ed.). 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

• Dawis, Aimee. 2009. Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

• Hassan, A. Moeis. 2004. Kalimantan Timur: Apa, Siapa dan Bagaimana. Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu.

• Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.

• Sarip, Muhammad. 2017. Samarinda Tempo Doeloe Sejarah Lokal 1200–1999. Samarinda: RV Pustaka Horizon.

• Suhandinata, Justian. 2009. WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

• Syahrul Hidayat and Kevin W. Fogg, “Member Profiles: Tan Tjong Tjioe,” Konstituante.Net (1 January 2018), accessed 12 November 2019, ‹http://www.konstituante.net/en/profile/PNI_tan_tjong_tjioe›.