Wawancara

Wawancara Eksklusif Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Ibu Kota Negara-1: Kaltim Paling Diuntungkan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berbicara pemindahan ibu kota negara (robithoh johan palupi/kaltimkece.id)

Pemindahan ibu kota membawa dampak besar bagi Kaltim. Provinsi ini menerima paling banyak manfaat.

Ditulis Oleh: Fel GM
Minggu, 29 September 2019

kaltimkece.id Mengenakan batik dengan paduan corak yang sempurna --hitam, kelabu, dan putih--, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro tiba di muka kantor. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) itu baru saja melintasi jalan protokol Jakarta yang padat. Langkah kakinya sedikit dipercepat begitu memasuki gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Bambang kemudian masuk ruang kerjanya yang tepat di sebelah pintu utama.

Kamis, 26 September 2019, pukul 15.30 WIB, di tengah hari-hari yang penuh demonstrasi di Jakarta, Bambang bersiap-siap melayani wawancara kaltimkece.id. Ia ditemani dua stafnya. Bambang lebih dahulu menyapa kaltimkece.id dengan hangat dilanjutkan dengan menanyakan kabar Kaltim yang telah dipilih sebagai lokasi ibu kota negara.

Media ini mengutus Felanans Mustari selaku editor in chief dan Robithoh Johan Palupi sebagai penanggung jawab redaksi. Setelah sedikit bincang-bincang sebagai pembuka, wawancara dimulai. Isi wawancara tersebut dituliskan secara lengkap sebagai berikut (kami menyertakan beberapa penjelasan tambahan untuk memperjelas isi wawancara).

Sebelum memulai pertanyaan, kami memerlukan update dari proses pemindahan ibu kota negara. Bagaimana progres saat ini?

Sejak diumumkan Presiden Joko Widodo (pada 26 Agustus 2019), Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sedang menyusun kajian lingkungan hidup strategis. Kajian tersebut untuk memastikan wilayah ibu kota sesuai kriteria lingkungan hidup. Kementerian LHK juga berkomunikasi dengan pemegang konsesi HTI (hutan tanaman industri) di Sepaku, Penajam Paser Utara, yang menjadi lokasi ibu kota.

Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) serta BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga sedang memetakan lokasi. Ditargetkan, selesai akhir Oktober ini untuk pemetaan wilayah, status, deliniasi (lambang dan simbol untuk pemetaan), hingga garis lintang dan bujur. Banyak yang sedang berlangsung di lapangan saat ini.

Dari sisi perundang-undangan, saat ini disusun naskah akademik RUU (rancangan undang-undang) pemindahan ibu kota negara. Kami berharap RUU disampaikan ke DPR sebelum akhir tahun sehingga pada pertengahan 2020 sudah bisa disahkan. Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga sedang menyusun desain ibu kota. Kementerian PUPR bahkan membuka sayembara desain. Di beberapa kementerian memang sudah ada anggarannya. Namun, jumlahnya masih sangat kecil karena sekarang baru tahap awal. Lagi pula, menurut perencanaan, konstruksi dasar baru mulai dikerjakan pada semester II 2020.

Ada kekhawatiran ledakan penduduk di Kaltim, baik dari masa pra-konstruksi hingga ibu kota dipindah nantinya. Tanggapan Anda?

Saya jelaskan dulu dampak pemindahan ibu kota ini bagi Kaltim. Kami sudah mengkaji menggunakan estimasi biaya konstruksi yang muncul. Saya pastikan, baik investasi, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi, akan ada lonjakan yang luar biasa bagi Kaltim. Pertumbuhan ekonomi Kaltim, dari pra-konstruksi dan konstruksi saja, bisa menyentuh 7 persen hingga 10 persen. Pertumbuhan ekonomi Kaltim saat ini ‘kan hanya 2 persen sampai 3 persen.

Pertumbuhan ekonomi ini sangat penting untuk menetralisasi Kaltim yang sangat bergantung SDA (sumber daya alam). Harus ada cara lain agar Kaltim bisa tumbuh. Proyek pemindahan ibu kota ini membawa dampak ekonomi yang sangat positif dan signifikan. Saya melihat dalam kondisi ekonomi seperti ini, sulit mengharapkan pertumbuhan besar dari global. Jadi, apapun yang bergerak dari daerah, itu harus dimanfaatkan.

Ledakan penduduk pada masa konstruksi?

Nah, memasuki masa konstruksi, akan dibangun kamp di lokasi ibu kota negara. Rencananya, tahap pertama adalah membangun di lahan 6.000 hektare di Sepaku. Sangat dimungkinkan Balikpapan menjadi base konstruksi karena lokasinya dekat ibu kota negara.

Mengenai ledakan penduduk, itu hanya sementara. Mereka tidak tinggal selamanya di situ, hanya pada masa konstruksi. Dan yang paling penting, kebutuhan tenaga kerja sangat besar. Kami tentu mendorong agar warga Kaltim menjadi yang pertama memanfaatkan peluang ini. Meskipun, ada yang datang dari luar, sepanjang pemerintah daerah dan masyarakat memanfaatkannya, tidak ada kendala. Jumlah pendatang dari luar tidak terlalu banyak pada masa konstruksi ini. Kaltim tinggal menyiapkan SDM (sumber daya manusia).

Dari perencanaan, ada 1,5 juta orang yang menghuni ibu kota baru. Sebanyak 300 ribu di antaranya sebagai pendukung ekonomi. Bagaimana kesempatan bagi warga Kaltim?

Jadi, 1,5 juta orang itu bukan angka yang bermigrasi. Melainkan angka yang mampu ditampung di kota baru ini. Kota ini didesain untuk penduduk sebesar itu. Orang-orang ‘kan ingin tahu, kenapa kota ini didesain untuk 1,5 juta orang. Makanya kami hitung, siapa melakukan apa. Ada PNS, TNI/Polri, keluarga PNS, dan pendukung ekonomi yang 300 ribu orang itu. Nah, mengenai pendukung ekonomi, bisa datang dari Aceh, dari Papua, bisa juga dari Sepaku. Jadi, 300 ribu itu termasuk orang di sekeliling. Kota ini ‘kan terbuka. Inklusif.

Pemindahan ibu kota disebut-sebut sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dengan luar Jawa…

Jadi begini. Ada strategi mengurangi kesenjangan pembangunan (Pulau) Jawa dan luar Jawa. Itu judulnya. Strategi tersebut adalah industri di luar (Pulau) Jawa berbasis SDA. Di Kaltim, ada perencanaan hilirisasi industri (untuk komoditas SDA). Itu sudah sejalan dengan strategi besar kami mengurangi kesenjangan tersebut.

Nah, untuk ibu kota baru, itu bagian lain dari upaya mengurangi kesenjangan. Di ibu kota negara, sektor jasa yang dikembangkan. Ada jasa pemerintahan, ada pula jasa pendidikan yang akan dikembangkan. Kemudian untuk bidang ekonomi, ada jasa digital. Kami akan mengembangkan semacam industri digital di ibu kota negara. Hi-tech dan clean industri. Makanya dibangun universitas di ibu kota negara (baca juga: Silicon Valley di Sepaku)

Kembali ke hilirisasi SDA di Kalimantan, otomatis ‘kan lokasi pabrik harus ada di suatu kawasan industri. Kami mendorongnya ke berbagai tempat di Kalimantan. Bauksit di Kalimantan Barat, lalu aluminium di Kalimantan Utara. Sementara itu, pasir besi di Kalimantan Selatan. Kaltim sudah punya KEK Maloy. Menurut saya, bisa dikembangkan menjadi turunan berbagai produk. Bisa CPO, bisa kayu. Kayu ‘kan masih ada di Kaltim. Sementara Balikpapan dan Samarinda, tetap menjadi kota jasa.

Kesimpulannya, antara ibu kota negara dengan pusat industri itu akan terpisah. Tidak seperti di Jakarta, pusat ekonomi, industri, dan pusat pemerintahan jadi satu. Pusat industri di Kaltim seperti Maloy ‘kan jauh dari lokasi ibu kota. Sebagai orang Kaltim, Anda pasti tahu itu. Jadi dampak positif yang diterima Kaltim sangat besar. Ibu kota negara tidak akan mematikan hilirisasi. Justru bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama, sukar mengurangi kesenjangan (Pulau) Jawa dan luar Jawa. Malah bisa makin melebar.

Kami ingin mengetahui langkah pemerintah daerah di Kaltim di mata Bappenas. Misalnya, mengeluarkan kebijakan untuk memanfaatkan segala potensi dari pemindahan ibu kota. Pendapat Anda, termasuk pesan Bappenas, terhadap pemerintah daerah?

Kaltim itu, dari sisi SDM, sudah siap. Human development index (indeks pembangunan manusia/IPM) Kaltim itu nomor tiga se-Indonesia (pada 2018, IPM Kaltim nomor tiga se-Indonesia yakni 75,83, hanya tertinggal dari Jakarta dengan 80,47 dan Jogjakarta dengan 79,53).

Selain itu, pemindahan ibu kota ini ‘kan masih tahap awal. Respons awal dari pemerintah provinsi, terutama dari gubernur, sudah sangat baik. Saya melihat Pak Gubernur sangat excited (bergairah) menangkap peluang ekonomi. Menurut saya, ini sudah tepat. Meningkatkan denyut ekonomi Kaltim, itu yang paling penting.

Kalau tanpa ibu kota, pertumbuhan ekonomi Kaltim akan masuk stadium rendah. Kaltim tidak bisa lagi mengandalkan batu bara, sawit, dan migas. Ibu kota inilah yang menjadi solusi cepat. Paling tidak 5 sampai 10 tahun ke depan, Kaltim akan melaju. Tinggal, pemerintah daerah memanfaatkan potensi ekonomi ini sehingga masyarakat mendapat manfaatnya. Jadi jangan perusahaan saja, orang kaya saja, yang menikmati dampaknya di Kaltim. Orang Kaltim juga harus pintar-pintar memanfaatkannya. (bersambung)