Suara Kaltim soal Wacana Patungan Membangun IKN Nusantara, Konyol dan Menyengsarakan Rakyat

Ditulis Oleh: Samuel Gading
Kamis, 31 Maret 2022

kaltimkece.id Wacana membangun ibu kota negara (IKN) Nusantara menggunakan skema urun dana atau crowdfunding dari masyarakat dikemukakan pemerintah. Gagasan ini pun menuai kecamanan dari sejumlah kalangan di Kaltim. Sebagian dari mereka menganggap rencana tersebut konyol dan menyengsarakan rakyat.

Wacana patungan tersebut disampaikan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara, Dhony Rahajo, beberapa waktu lalu. Awalnya, ia menjelaskan, masyarakat dimungkinkan terlibat dalam megaproyek yang menelan dana sebesar Rp 500 trilliun tersebut. Caranya lewat crowdfunding. Skema ini adalah pembiayaan kreatif atau creative financing. Fungsinya sebagai pendanaan alternatif.

Dhonny mengatakan, skema pembiayaan kreatif diatur dalam peraturan pemerintah (PP) tentang Pendanaan, Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan IKN. Selain skema tersebut, pemerintah dapat mengantongi sumber pendanaan lain seperti dari Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, serta pendanaan internasional.

Wacana tersebut dinilai aneh oleh CEO Narasi Institue, Achmad Nur Hidayat. Menurutnya, skema patungan membutuhkan konsensus dari publik. Sementara penyusunan UU IKN dianggap tidak partisipatif. Achmad Nur pun yakin, gagasan patungan untuk membangunan IKN sulit diwujudkan karena kondisi ekonomi saat ini sedang terpuruk.

“Harga kebutuhan pokok naik, peluang terlaksananya crowdfunding semakin sempit,” ucapnya dilansir dari media nasional.

_____________________________________________________PARIWARA

Akademikus dari Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah, sepakat dengan analisis tersebut. Menurutnya, wacana urunan dana untuk membangun IKN konyol. Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat tengah porak-poranda karena pandemi. Ide urunan dana pun dianggap menjadi bukti bahwa pemindahan IKN dilakukakan tanpa perencanaan yang matang. Apalagi, kata dia, pemerintah pernah tidak melibatkan publik dalam mengambil keputusan memindahkan IKN.

“Dulu enggak ngajak-ngajak, sekarang malah ngemis minta disawer. Ini ibarat menampar muka sendiri,” kritik Herdiansyah kepada kaltimkece.id.

Pendapat Castro tersebut diamini anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur. Ia menilai, urunan dana membangun IKN dapat menyusahkan rakyat lantaran mereka tengah kesusahan membeli minyak goreng yang harganya melonjak tajam. “Dalam kondisi begini publik diminta urunan untuk IKN? Memalukan,” kritik politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Ekti Imanuel; dan anggota Komisi IV, Rusman Ya’qub, meyakini, wacana tersebut akan sulit diwujudkan. Pasalnya, publik disebut tengah tertatih-tatih menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Sebenarnya, kata Rusman, tidak masalah jika pemerintah mengajak masyarakat ikut mendanai ibu kota baru.

“Hanya saja, masyarakat mau tidak (patungan) di tengah kondisi (ekonomi) seperti ini. Saya rasa, agak lucu juga (wacana) itu,” sebut politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.  

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, menilai, masyarakat yang di maksud Badan Otorita untuk ikut membangun IKN adalah perusahaan besar seperti pertambangan. Meski demikian, Wagub Hadi juga sepakat, masyarakat bakal kesulitan jika diminta urunan membangun ibu kota baru.

“Bukan masyarakat kecil diharapkan ikut membantu IKN. Membeli minyak goreng saja susah, masak mau bangun IKN,” terang Wagub di Balikpapan, Selasa, 29 Maret 2022.

Dampak Kegagalan Mencari Investor

Rencana menerapkan crowdfunding membangun IKN Nusantara dinilai akademikus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unmul, Purwadi, tidak masuk akal diterapkan. Kepada kaltimkece.id, ia memberikan analisisnya. Pertama, masyarakat saat ini menghadapi persoalan ekonomi imbas kelangkaan solar, harga minyak goreng mahal, dan kenaikan harga sembako.

Purwadi juga melihat, akan terjadi penyempitan fiskal jika pemerintah memaksa menggunakan APBN dan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk membangun IKN Nusantara. Ia menyarankan, lebih baik pemerintah fokus memulihkan ekonomi sebelum membangun ibu kota baru.

“IKN, menurut saya, bukan skala prioritas. Jangan sampai terburu-buru membangun ibu kota baru,” sarannya.

_____________________________________________________INFOGRAFIK

Alasan kedua crowdfunding dianggap tidak masuk akal lantaran utang Indonesia membengkak. Berdasarkan data yang diperoleh Purwadi, utang luar negeri Indonesia saat ini mencapai Rp 7.000 trilliun. Pada 2022, pemerintah disebut harus membayar utang sekitar Rp 405 triliun.

Purwadi mengaku khawatir jika pemerintah gagal mencari investor untuk membangun IKN Nusantara. Itu berarti, pemerintah bakal menggunakan APBN dan mencari dana pinjaman dari luar negeri. Jika itu terjadi, beban masyarakat diyakini semakin berat. Pemerintah diminta cermat membaca dan mengantisipasi persoalan ini. Salah satu solusinya, kata Purwadi, memberdayakan BUMN dan BUMD untuk menambah pemasukan negara.

“Jangan sampai negara menambah utang untuk membangun IKN. Rakyat yang akan bertanggung jawab terhadap utang tersebut lewat pajak dan lain-lain,” tutupnya. (*)

Editor: Surya Aditya