Penanganan Karhutla Kukar, Jalan Sosialisasi Masif dan Terpadu Dilakukan

Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
Minggu, 29 September 2019

kaltimkece.id Dalam kurun Agustus hingga September 2019 Polda Kaltim mencatat 30 orang ditahan untuk dugaan penyebab kebakaran hutan. Para pelaku biasanya membakar dengan alasan membuka lahan untuk ladang. 

Usaha lain dilaksanakan di Kutai Kartanegara (Kukar) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tak melulu menyelesaikan dengan memenjarakan para pelakunya. Sejumlah institusi, mulai kepolisian, TNI, hingga pemerintah sepakat menjalankan formulasi sosialisasi secara masif dan terpadu. Tim mulai diterjunkan pada Senin, 22 September 2019.

Di Kukar ada dua kecamatan yang memiliki titik panas yang cukup banyak. Kecamatan yang dimaksud adalah Tabang dan Muara Kaman. Dua kecamatan memiliki karakter penanganan masing-masing. Di Muara Kaman, penyebab karhutla diduga akibat memiliki lahan gambut yang cukup luas. Nah, sementara di Tabang dugaan penyebab karhutla yang kemudian menyebabkan kabut asap lantaran kultur membuka lahan pertanian dengan cara membakar. 

Tim pun memilih fokus ke Tabang untuk menjalankan sosialisasi masif dan terpadu tersebut. Pasalnya, dari dua kecamatan tersebut Tabang sempat mengalami lonjakan titik panas pada pertengahan September 2019. Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar mengatakan, sempat terjadi lonjakan hingga 70 hingga 80 titik api. Data diambil dari pencitraan satelit. "Makanya tim memilih ke sana," ujarnya. 

Perwira melati dua itu menjelaskan, maksud dari sosialisasi masif dan terpadu, ratusan personel gabungan dibagi dalam beberapa satuan tugas (satgas). "Ada yang melakukan sosialisasi door to door, patroli, hingga penanganan bila terjadi karhutla," ujarnya. 

Anwar menuturkan, penyebaran tulisan berisi edukasi bahaya karhutla tak cukup. Petugas mesti melakukan pendekatan dari rumah ke rumah. "Makanya penanganan yang dilakukan lebih dari sepekan," terangnya. 

Tim penanggulangan karhutla Kukar melibatkan TNI, Pemkab Kukar, serta legislator DPRD Kukar. Sebelumnya, pembahasan penanggulangan ini dibahas dalam rakor karhutla di Makodim Tenggarong, beberapa waktu lalu. Tiap-tiap institusi akan melakukan peran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kukar akan ikut turun memberikan edukasi tersebut. Selain itu dari Pemkab dan DPRD Kukar bertugas dalam hal regulasi. 

“Jadi, kami di tingkat Forkopimda (Forum Komunikasi Pemerintah Daerah), sama-sama memiliki kepedulian. Jadi, ketika bergerak akan lebih mudah. Kami sama-sama bersepakat untuk memberikan efek jangka panjang dalam operasi kali ini,” tambahnya. Dia berharap hal ini akan menggeser pola kebiasaan masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar, agar tidak melakukan hal serupa.

Diwawancara terpisah, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid menuturkan, pihaknya mendukung penuh untuk penanganan karhutla Kukar. Apalagi efek kabut asap akibat karhutla terhadap kesehatan tak bisa dipandang sebelah mata. Maka dari itu, selain sosialisasi, lanjut Rasid, rasanya DPRD perlu mendorong pemerintah menganggarkan pembangunan pos pemantauan kebakaran di beberapa kecamatan. 

Dari data yang dia pegang, dari 18 kecamatan di Kukar hanya 10 memiliki pos pemantauan kebakaran. "Nah, di delapan kecamatan yang belum ada pom pemantau itulah tingkat karhutla cukup tinggi, termasuk Tabang," ujarnya. Maka dari itu, selain sosialisasi rasanya perlu dibangun infrastruktur untuk menanggulangi karhutla di Kukar. (*)