Bagaimana Belanja Produksi Beras Mahulu Menggerakkan Ekonomi dan Kemandirian Kampung

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Senin, 20 Juni 2022

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) memulai langkah maju mengoptimalkan belanja APBN dan APBD untuk memperbanyak pembelian produk dalam negeri bukan impor. Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun menegaskan, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan belanja pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki tiga hal penting. Yakni ; menciptakan nilai tambah bagi negara, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negara dan efisien. 

Wabup menerangkan, penggunaan produk dalam negeri memberi efek berantai yang positif bagi pemerintah dan masyarakat. Selain memunculkan kreativitas dalam menciptakan produk baru, juga berdampak kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi. 

Ia memberi contoh peluncuran beras khas Mahulu beberapa waktu lalu. Beras itu diproduksi pemerintah kampung di Mahulu lewat dukungan pendanaan dari APBD dan APBN. Dalam pengelolaannya, para petani lokal diberdayakan untuk mengurus ladang menetap 10 hektare per kampung hingga panen.

Hasil panen padi sebanyak 26,5 ton dari belasan lahan desa itu kemudian dipasarkan oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk dipasarkan kepada masyarakat lokal di Mahulu. Pendapatan hasil penjualan akan masuk ke kas kampung untuk beragam program pembangunan. Cita-citanya membangun kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan berbasis kampung.

Baca Juga : Jawab Persoalan Kemandirian Pangan, Beras Gunung Kemasan Khas Mahulu Dilepas ke Pasar

“Harus maksimal kita membeli beras itu. Ini agar petani lebih semangat menanam padi dan memperluas ladang. Semakin banyak masyarakat menanam padi, kita bisa cepat swasembada beras,” tutur Wabup Avun usai mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas PIP) 2022 dalam rangka pemenuhan target belanja produk dalam negeri, secara virtual melalui video conference (vidcon) dari di kediaman wabup, Selasa 14 Juni 2022. 

Agar semakin banyak produk lokal Mahulu terserap dalam belanja pemerintah, Wabup berharap Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setkab Mahulu mengunggah produk-produk lokal di laman e-katalog. “Selain itu kita juga harus memaksimalkan penggunaan produk-produk lokal Mahakam Ulu yang berkualitas bagus sehingga akan mengurangi penggunaan produk dari daerah lain,” ujarnya. 

Rakornas yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta. Diikuti oleh seluruh Kementerian dan Kepala Daerah dari 34 Provinsi secara langsung maupun daring.

Dalam rapat Presiden Jokowi menekankan agar penggunaan APBN dan APBD dioptimalkan untuk pembelian produk dalam negeri. Bukan impor. Karena itu orang nomor satu di republik ini meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengawal kedisiplinan instansi pemerintah serta Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN-BUMD) dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri. 

“Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah,” ujar Presiden Jokowi memberi arahan. (*)