Berdayakan Masyarakat dan Material Lokal, Pembangunan 10 Kantor OPD Mahulu Lewat Swakelola

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Kamis, 11 November 2021

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahulu berkomitmen memberdayakan masyarakat, pengusaha dan material lokal dalam pembangunan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mahulu lewat sistem swakelola. Menurut rencana, tahun 2022 mendatang, pemkab akan membangun setidaknya 10 kantor OPD di kawasan pusat perkotaan dan perkantoran baru di kawasan Sebenaq, Kampung Ujoh Bilang. 

“Jadi, sistem swakelola ini melibatkan masyarakat di sekitar, mulai dari tukangnya maupun materialnya kita berdayakan masyarakat dan pengusaha material yang ada di sini, serta untuk ukir juga kita memperkerjakan pengukir seni dari daerah sini,” ungkap Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun ketika memimpin rapat persiapan pembangunan kantor OPD, Selasa 9 November 2021.

Wabup menyampaikan, sistem swakelola dipilih agar pembangunan guna menghindari risiko lelang yang menyebabkan penyelesaian pembangunan tidak tepat waktu dan sejumlah kendala lainnya. Sistem swakelola yang dipilih adalah tipe 1. Yang berarti tahapan kegiatan di rencanakan, di laksanakan dan diawasi oleh masing-masing OPD. 

Dalam pelaksanaannya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Mahulu ditunjuk sebagai sektor pemimpin pengawas teknis konstruksi pelaksana. 

Menurut perencanaan sementara, ada 10 kantor OPD yang akan dibangun tahun 2022 mendatang. Di antaranya ; Kantor Dinas PUPR, Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Disdukcapil, Bappenda, BKPP, BPKAD, Disparpora, DKPP dan DPMPK.

“Jadi, pilihan 10 kantor atas dasar kesepakatan bersama pada Rakor hari ini,” ujar Avun – sapaan karib Yohanes Avun. 

Selanjutnya, sambung dia, akan dibuatkan SK OPD terkait penetapan pelaksanaan swakelola dan penetapan standar biaya. Draf aturan ini akan dibuat oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 

Mantan Sekretaris Kabupaten Mahulu ini menyampaikan, Pemkab Mahulu sudah menganggarkan dana di setiap OPD untuk pembangunan kantornya masing-masing. Pembangunan nantinya berada di atas lahan milik Pemkab Mahulu dan bentuk bangunan berdasarkan satu desain yang telah disepakati. 

Wabup merincikan, untuk membangun 10 kantor OPD itu membutuhkan anggaran Rp 15 miliar. Sejauh ini, sambung dia, dalam rencana kerja pemerintah daerah telah dianggarkan Rp 10 miliar. Masih kurang Rp 5 miliar. 

“Untuk tambahan Rp 5 miliar itu ditentukan setelah ada evaluasi Ranperda APBD tahun anggaran 2022 oleh Pemprov Kaltim,” tutupnya. 

Rakor Persiapan Pembangunan Kantor OPD ini di pimpin langsung oleh Wakil Bupati Yohanes Avun, hadir mendapingi Wabup, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Dodit Agus Riyono, Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunnggu, Kadis PUPR Yohanes Andi Abeh, Kepala BPKAD Gerry Gregorius, Kepala Bapelitbangda yang Diwakil Kabid Rudy Warjono. (*)