Bupati Bonifasius Minta Pejabat Mahulu Lebih Rajin Asistensi dan Perluas Jaringan Komunikasi

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Rabu, 13 April 2022

kaltimkece.id Salah satu kunci keberhasilan pencapaian program kepala daerah adalah terjalinnya sinergi dan komunikasi antara tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu, di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas, Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh mengingatkan agar tiap-tiap OPD cepat mengidentifikasi masalah, mengurai dan mencari solusi serta inovasi agar pencapaian kinerja lebih optimal. 

“Sinergikan program pembangunan di provinsi dan pusat. Sehingga dapat disesuaikan dan mendapat program untuk kemajuan daerah,” ujar Bupati Bonifasius di hadapan ratusan pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya di Lamin Adat Ujoh Bilang, Senin, 11 April 2022. 

Langkah mencari peluang dukungan program pembangunan ke pemerintah pusat dan provinsi ini rutin beberapa tahun ini dijalankan bupati beserta jajaran. Lawatan kerja bupati terakhir terpantau di akhir Maret 2022 lalu. Hampir tiga pekan, bupati beserta jajaran bolak balik ke gedung DPR di Senayan, Kementerian dan PLN di Balikpapan mencari dukungan anggaran pembangunan.  

Bupati berharap para OPD tidak menyerah dengan keterbatasan anggaran. Namun harus membuat terobosan. Menyiapkan perencanaan program, melobi peluang dukungan anggaran sekaligus memperluas jaringan. 

Selain itu, bupati juga meminta agar para kepala OPD hadir langsung ketika asistensi anggaran. Kehadiran para pucuk pimpinan diharapkan mampu menjelaskan dengan utuh program rencana kerja program prioritas berjalan. 

“Kepala OPD harus hadir dalam asistensi. Jelaskan program ini penting. Jangan sampai dihapus,” saran bupati. 

Bupati menyadari, di tengah situasi pandemi saat ini, kemampuan anggaran pemerintah secara nasional termasuk Mahulu kian terbatas. Bupati menegaskan, situasi ini masih bisa disikapi bijak asalkan kepala OPD bisa mencari solusi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

“Kalau tidak bisa dianggarkan 100 persen tahun ini, bisa dicicil berapa persen dulu,” terang Bonifasius. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang berpandangan butuh penguatan di internal maupun eksternal. Menurutnya, pejabat khususnya di Mahulu harus memahami tugas pokok dan fungsi. Para pejabat baik eselon 2 sampai 4 harus mampu menarik benang merah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi 10 program aksi prioritas kepala daerah. 

Memang, disampaikan pria bergelar doktor ini, fenomena kepala OPD yang tidak hadir saat asistensi ada. Untuk itu, pria yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini meminta adanya pengendalian internal berjenjang. Pejabat yang ditunjuk dalam asistensi anggaran haruslah memiliki kapasitas dan kewenangan mengambil kebijakan. 

“Kita tekankan pejabat yang sesuai tupoksi kewenangannya lebih eksis dalam asistensi agar pendalaman uraian program kegiatan bisa dilakukan maksimal,” ujar pria berkacamata yang sebelumnya menjabat Kepala Bappelitbangda Mahulu ini. 

Di eksternal, Madang – sapaan karibnya mendorong agar kepala OPD kreatif membangun jaringan kerja sesuai dengan urusan wajibnya. Baik di provinsi maupun pusat. Tidak hanya bergantung dari APBD Mahulu yang terbatas. Sinergi program pembangunan dengan perencanaan yang tepat diharapkan mendorong program pembangunan semakin banyak masuk ke Bumi Urip Kerimaan. 

“Jaringan kerja harus diperluas. Supaya bisa melihat semua sumber potensi pembiayaan pembangunan,” kuncinya. (*)