Bupati Mahulu Ingatkan 10 Program Prioritas, OPD Diminta Kreatif Susun Program RKPD Tahun 2023

Ditulis Oleh: Muhibar Sobary Ardan
Rabu, 23 Februari 2022

kaltimkece.id Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh tak henti-hentinya mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) fokus menyusun program kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026. Upaya itu bertujuan guna mempercepat dan menyelaraskan pembangunan yang ada di kabupaten tersebut. 

Kali ini, pernyataan itu dilontarkan bupati pada Forum Komunikasi Publik, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda), Mahulu, Rabu, 23 Februari 2022. Acara yang dilakukan secara daring dan luring dengan protokol kesehatan ketat. Turut hadir dalam rapat jajaran OPD dan perwakilan dinas di lingkungan kerja Pemkab Mahulu. 

Bupati menyampaikan, RKPD Kabupaten Mahulu tahun 2023 merupakan rencana kerja satu tahun penuh. Rencana kerja tahunan ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan RPJMD Mahulu 2021-2026. Untuk itu, bupati mengingatkan agar penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dan RKP Provinsi Kaltim pada tahun 2023.

“Juga termasuk visi dan misi Bupati terpilih,” kata Bonifasius dalam sambutan yang disampaikan melalui telekonferensi.

Secara substansi, bupati definitif pertama di Kabupaten Mahulu ini menyampaikan, RKPD 2023 memuat beberapa poin penting. Di antaranya ; rencana ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya. Semua poin itu harus direncanakan, baik yang dikerjakan langsung oleh kabupaten, dunia usaha atau swasta serta yang ditempuh dengan mendorong aspirasi swadaya masyarakat. 

Dengan pertimbangan itu, maka Bupati merasa OPD perlu melaraskan penyusunan program, termasuk yang telah direncanakan berdasarkan visi dan misi Bupati terpilih. Ada sepuluh program prioritas yang disebutkan Bonifasius sebagai acuan penyusunan. 

Di antaranya ; menjadikan rumah tangga sebagai basis pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui program ketahanan keluarga, hingga yang terakhir penataan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih transparan, profesional dan akuntabel. 

“Untuk menjamin agar prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 selaras dengan visi-misi kepala daerah, maka saya perlu mengingatkan, pembangunan tahun 2023 mengacu pada RPJMD 2021 hingga 2026,” tegas Bupati. 

Di samping mengacu 10 program prioritas yang telah dicanangkan, Bupati juga mengingatkan OPD untuk menyusun program prioritas dan sasaran pembangunan yang menjadi isu strategis. Seperti halnya, pembangunan Agro-Industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi hingga pengembangan potensi sektor perikanan.

Terpisah, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Mahulu Dodit Agus Riono membenarkan imbauan bupati tersebut. Pria yang juga memimpin rapat pada acara tersebut mengatakan, forum awal tersebut banyak masukan dari beberapa pemerintah di provinsi serta pusat. Apalagi, kata dia, isu Ibu Kota Negara yang menguat akhir-akhir ini.

“Jadi OPD diminta kreatif, biar nanti beberapa pembangunan dan anggaran dari provinsi dan pusat bisa dikerjakan di Mahulu,” kata Dodit setelah acara usai. “Susun yang kreatif tiap OPD, biar nanti kita selaraskan, apalagi tadi disebut Mahulu memiliki potensi besar beberapa pembangunan dana anggaran dari pusat karena daerah perbatasan.”

Dodit mengatakan, secara keseluruhan forum pembahasan awal RKPD tahun 2023 tidak ada kendala. Ia mengatakan, pada forum awal lebih cenderung banyak masukan dari jajaran pemerintah di tingkat provinsi serta pusat. Hal ini tentu baik bagi OPD dalam penyusunan program yang berdampak pada pembangunan di Mahulu.

Sebagai informasi, ada beberapa tahapan penyusunan RKPD di setiap tahunya. Setelah penyusunan rancangan awal dan musrembang, pembahasan akan dilanjutkan penyusunan rancangan Renja SKPD. Setelah itu, masih ada konsultasi publik rancangan RKPD, forum SKPD, Musrembang RKPD, penetapan RKPD dan penetapan Renca SKPD. Tahapan dilanjutkan dengan Musrembang tiap kampung dan kecamatan agar program selaras. 

“Kemungkinan bulan Maret,” tutupnya. 

Editor : Nalendro Priambodo