Bupati Mahulu Ingatkan OPD Sampaikan Data Riil Laporan Pemerintahan

Ditulis Oleh: Muhibar Sobary Ardan
Kamis, 24 Februari 2022

kaltimkece.id Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh berpesan agar organisasi perangkat daerah (OPD) saling bekerja sama memberikan data yang baik dan akurat dalam penyusunan laporan pemerintahan. Bupati meminta agar jajarannya tidak mengada-ada dalam memberi data. Harus berdasarkan kondisi riil di lapangan. 

Mengingat, sambung bupati, pelaporan itu nantinya dinilai pemerintah pusat. Karenanya, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mahulu ini mengingatkan agar data yang dilaporkan nantinya sudah divalidasi agar tidak menjadi temuan yang berujung masalah. 

“Jangan dikurang-kurangi, jangan dilebih-lebihkan,” ucap Bupati Bonifasius ketika memimpin rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021 pada Kamis , 24 Februari 2022.

Selain tidak mengada-ada dalam pemberian data, bupati memerintahkan kepada OPD yang bertanggungjawab dalam pencarian dan penyusunan data harus mendukung satu sama lain. Tidak dipersulit dalam pemberian data. “Hal ini jangan sampai terjadi,” harap bupati. 

Bupati yang kini menjabat di periode kedua ini menjelaskan LPPD, LKPJ dan RLPPD merupakan laporan tahunan yang mesti dibuat pemerintah daerah dan disetorkan kepada Kementerian Dalam Negeri, 31 Maret 2022 mendatang. 

Untuk mencapai waktu yang ditentukan perlu kedisiplinan. Berdasarkan PP nomor 13 Tahun 2019, LPPD paling lama dikumpulkan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Karenanya, ia kembali mengingatkan kepada semua OPD saling mendukung penyelesaian laporan dengan baik. 

Bupati tak menampik dalam beberapa proses pengerjaan terdapat kekurangan. Namun, sambung Bupati, yang terpenting hal itu dapat menjadi pembelajaran dan evaluasi bersama untuk pembangunan yang lebih baik. Mengingat, laporan tersebut berupa skor penilaian yang dapat dilihat hasilnya. 

Selain untuk bahan penilaian kinerja, bupati menjabarkan, laporan ini dapat dijadikan bahan perbaikan dan evaluasi kinerja pembangunan ke depan. “Kita ini kan niatnya kerja keras, usaha yang terbaik untuk Mahulu,” tegasnya. 

Terpisah, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Mahulu Dodit Agus Riono menambahkan beberapa hal langkah yang dilakukan Pemkab agar laporan cepat dan tepat sasaran. Di antaranya meminta OPD untuk membentuk Tim Penyusunan LPPD di kantornya masing-masing yang bisa dipantau datanya secara periodik. 

Di samping itu, ia meminta Bagian Pemerintahan, Organisasi dan Administrasi pemerintahan untuk berembuk membentuk strategi penyusunan laporan. Strategi ini dilalukan guna mempermudah mekanisme pelaporan yang baik dan sesuai target waktu yang ditentukan. 

"Tujuan rapat memang begitu, meminimalkan perbedaan pemahaman, sehingga laporan bisa tepat waktu," tutupnya.

Editor : Nalendro Priambodo