Pariwara Mahakam Ulu

Bupati Sampaikan Nota Pertanggungjawaban APBD 2020 ke DPRD, Raihan WTP dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

person access_time 2 years ago
Bupati Sampaikan Nota Pertanggungjawaban APBD 2020 ke DPRD, Raihan WTP dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

Bupati Mahakam Ulu, melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 sudah sesuai standar akuntansi pemerintah (kaltimkece.id/Nalendro Priambodo)

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Mahulu tahun 2020 itu sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Rabu, 14 Juli 2021

kaltimkece.id Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Laporan disampaikan kepada DPRD Mahulu dalam rapat paripurna ke tujuh masa sidang ke dua. 

Bupati menyampaikan laporan itu wajib disampaikan ke DPRD paling lambat enam bulan setelah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan amanah undang-undang. 

BPK Provinsi Kaltim telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan pertanggungjawaban APBD Mahulu tahun 2020 lalu. Predikat tertinggi itu diraih Pemkab Mahulu dua tahun berturut-turut. 

Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun, menerima opini terbaik itu di Auditorium BPK Perwakilan Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda pada Senin, 30 Mei 2021 lalu. 

“Laporan keuangan pertanggungjawaban APBD Mahulu tahun 2020 yang telah diaudit ini telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” ujar Bupati menyampaikan laporannya kepada anggota DPRD Mahulu melalui rapat yang digelar via daring, Senin, 13 Juli 2021. 

Rapat dihadiri delapan anggotan DPRD Mahulu dan dipimpin oleh Ketua 1 dan II DPRD Mahulu, Tiopilus Hanye dan Martin Hat. Turut hadir mendampingi bupati, sejumlah kepala organisasi perangkat dinas.

Menurut agenda, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan bupati ini akan diparipurnakan dengan agenda pandangan setiap fraksi di DPRD Mahulu. Setelahnya, pemerintah kabupaten diberikan kesempatan memberi jawaban atas pandangan fraksi tersebut. 

Selanjutnya, akan diambil keputusan dan persetujuan bersama mengenai raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. (*)

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar