Dua Tahun Berturut-Turut Mahulu Raih WTP, Perbaikan Harus Tetap Dilakukan

Ditulis Oleh: Muhibar Sobary Ardan
Selasa, 01 Juni 2021

kaltimkece.id Mahakam Ulu (Mahulu) mendapatkan hasil opini wajar tanpa pemeriksaan (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Hasil tersebut menjadikan daerah berjuluk Urip Kerimaan itu mendapatkan capaian tertinggi dalam pemeriksaan keuangan secara dua tahun berturut-turut.

Senin, 31 Mei 2021, Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun, menerima opini terbaik itu di Auditorium BPK Perwakilan Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda. WTP tersebut dinilai berdasarkan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020.

"Ini berkat kerja keras masing-masing OPD. Terutama dari pimpinan; Pak Bupati, Sekda, dan Inspektorat yang selalu melakukan pendampingan," sebut Avun kepada kaltimkece.id.

Menurutnya, beberapa jajaran pemerintahan di daerah yang ia pimpin sudah mulai patuh. Terlebih, beberapa pelatihan dan penilaian sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan terus ditingkatkan pihaknya. Tujuannya tak lain meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan capaian tersebut, Avun tak cepat ingin puas. Ia mengimbau OPD serta jajaran pemerintahan yang mengelola keuangan terus meningkatkan kualitas. "Itu yang kami harapkan. Jangan sampai ada temuan. Keuangan negara harus dikelola dengan baik. Sehingga uang yang sedikit ini betul-betul bermanfaat," imbuhnya.

Pada 2020 lalu, Mahulu turut mendapatkan WTP dari BPK. Opini tersebut dicapai atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019. Berdasarkan arsip kaltimkece.id, hasil tersebut diserahkan di tempat yang sama pada 23 Juni 2020.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu, Gerry Gregorius mengatakan, laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus dilakukan sesuai standar akuntabilitas pemerintah. Sejauh ini, kata dia, Mahulu sudah sesuai standar.

"Sudah disajikan sesuai standar dan diyakini wajar," kata Gerry terpisah.

Perbaikan Tetap Perlu Dilakukan

Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Dadek Nademar, mengapresiasi Mahulu dalam mengelola keuangan daerah. Tidak hanya itu, langkah perbaikan yang terus dilakukan kepala daerah turut dihaturkannya.

"Intinya, pemerintah daerah harus tetap istikamah," saran Dadek melalui sambutannya kala itu.

Kendati demikian, ia tetap memberikan masukan kepada kepala daerah. Setidaknya dua pintu yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan; penggunaan anggaran melalui pihak ketiga dan belanja anggaran Covid-19.

"Itu harus akuntabel. Selain itu, penggunaan penyertaan modal yang belum dikelola dengan baik juga perlu diperbaiki," imbuhnya.

Hal senada diutarakan Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan. Menurutnya, WTP tersebut merupakan laporan kinerja keuangan—bukan pembangunan. Sehingga, perbaikan harus terus dilakukan. Begitu juga dengan koordinasi yang baik antar OPD.

"Mulai perencanaan kemudian pelaksanaan sampai pengawasan," urai Bulan. Selain itu, tertib administrasi pun harus dilakukan. Ketika semua itu dilakukan maka peningkatan keseluruhan baik pembangunan dan keuangan dapat tercapai.

"Optimis Mahulu dapat mencapai hal tersebut selama pemerintah konsisten," sambungnya.

Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun, optimis dalam upaya perbaikan ke depan. Pengawasan internal antara OPD yang ia pimpin akan turut ditingkatkan. Ia akan menjaga roda pemerintahan berputar sesuai prosedur.

"Kalau prosedur juga bisa dilakukan tiap bulan jangan sampai ada kebocoran. Habis itu, kalau ada hal yang emang keliru supaya agar segera dibenahi supaya tidak berlalut-larut," tandasnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang