Menakar Kepedulian Terhadap Petani Mahulu dari Dukungan Anggaran

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Senin, 19 September 2022

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) hingga pusat begitu serius menguatkan ketahanan pangan berbasis desa/kampung. Upaya ini bisa terlihat dari dukungan teknis hingga anggaran yang digelontorkan dari APBD hingga APBN. Kepedulian kepada mayoritas penduduk Mahulu yakni kaum petani yang tengah dilanda kesulitan ekonomi.

Di tingkat kabupaten, dukungan program pertanian itu semakin kuat sejak 2021 lalu. Kala itu Bupati dan Wakil Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh – Yohanes Avun meluncurkan program ladang menetap 10 hektare per kampung. Dan bantuan biaya tanam. Tahun 2022 merupakan tahun kedua program ini berjalan.

Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh berharap semua kampung ikut serta sehingga menciptakan ketahanan pangan berbasis kampung. Setelah itu tercapai, langkah selanjutnya menata tata niaga beras agar roda perputaran ekonomi di kampung bergerak lewat Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai pengelola tata niaga beras langsung kepada konsumen.

“Harapannya, ketika pangan tercukupi, kita aman. Tak lagi takut kelaparan. Tidak akan sulit membangun program pembangunan lainnya,” ujar Bupati Bonifasius ketika temu wicara bersama ratusan petani di ladang percontohan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Mahulu, Jumat, 9 September 2022 malam.

Lebih rinci, program ketahanan pangan Mahulu ini terbagi ke dalam beberapa program. Pertama program ladang menetap 10 hektare per kampung. Targetnya seluruh kampung di Mahulu sebanyak 50 kampung.

Agar program itu berjalan, Pemkab Mahulu menggelontorkan dana minimal Rp 250 juta per 10 hektare/kampung. Bantuan sejumlah Rp 250 juta yang mulai dikucurkan tahun 2021 lalu itu terbagi dan akan disalurkan dalam 5 kegiatan utama. Pengelolaan itu diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mahulu.

Perinciannya ; pertama, biaya pembersihan lahan sekitar Rp 30 juta. Kedua, penebangan Rp 30 juta, ketiga, biaya cincang Rp 25 juta, keempat biaya tanam/menugal Rp 21 juta. Terakhir, biaya operasional pengelola pertanian bagi 8 orang sebesar Rp 8 juta selama 6 bulan sebanyak Rp 144 juta. Besaran jumlah akan dievaluasi setiap tahun sesuai dengan kebutuhan.

Di tahun perdana program terdapat 143 hektare areal panen padi menetap yang tersebar di 35 kampung. Dari luasan itu didapat hasil panen 26,5 ton beras berbagai jenis seperti ; Abung, Lengasah dan Mayas. Beras itu pun diluncurkan 9 Juni 2022 lalu dan dipasarkan kepada publik dengan harga pembukaan Rp 17 ribu per kilogram. Di tahun 2022, seluruh kampung telah membuka lahan. Meskipun belum sepenuhnya 10 hektare per kampung. 

Pada urusan tata niaga, DPMK, Gerbangmas P2MKM bekerja sama dengan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) juga melakukan pendampingan kepada pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Pendampingan meliputi manajerial bisnis sampai pendaftaran badan usaha.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Mahulu juga dilibatkan dalam program ladang menetap 10 hektare lewat pendampingan dan penyuluhan para petani. Selain program 10 hektare per kampung, Kepala DKPP Saripuddin menyampaikan Pemkab Mahulu juga menstimulus bantuan biaya tanam Rp 2 juta per hektare yang dimulai sejak 2021. Di tahun 2022 ini, bantuan dilengkapi dengan Rp 2 juta untuk 0,5 hektare sawah.

“Di tahun 2022 ini disiapkan anggaran Rp 8 miliar untuk bantuan biaya tanam,” ujar Saripuddin, Kamis, 15 September 2022.

Di tingkat nasional, dukungan peningkatan ketahanan pangan Mahulu bisa dilihat dari Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Perincian APBN tahun 2022. Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, 29 November 2021 itu, mengamanatkan 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan dan hewani. Diikuti Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.

“Kita di Mahulu sudah terlebih dulu mengawali (stimulus ketahanan pangan) sebelum terbit Perpres itu,” ungkap Koordinator Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (P3MD) Mahulu Yoga Prasetya ketika temu wicara bersama ratusan petani di ladang percontohan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Mahulu, Jumat, 9 September 2022 malam.

Di tahun 2021 lalu, Yoga – sapaan karibnya merincikan, dianggarkan Rp 13 miliar dana desa untuk ketahanan pangan Mahulu dan direalisasikan Rp 7 miliar. Untuk tahun 2022 ini, Yoga menyampaikan total Dana Desa untuk Mahulu mencapai Rp 51 miliar. 

“Rp 10 miliar lebih untuk ketahanan pangan. Tahap 1 sudah direalisasikan untuk membeli sarana dan prasarana pertanian dan jalan usaha tani,” ujar Yoga.