Mengenal Bupati Mahakam Ulu, Mendayung Sampan ke Sekolah, Terpaksa Berhenti Kuliah

Ditulis Oleh: Fel GM
Senin, 04 November 2019

SAMPAN kecil tak bermesin membawa Bonifasius Belawan Geh menyusuri Sungai Mahakam yang kelihatan tenang. Di langit timur, matahari masih mengintip malu-malu ketika Boni mengikuti arus sungai ke hilir untuk menuju sekolah. Dorongan air cukup membantunya menghemat tenaga. Hanya sekali-dua kali, tangannya pelan-pelan mengayuh dayung.

Suatu pagi pada 1974, Boni, panggilan pendek Bonifasius, akhirnya tiba di SD 017 Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun. Usianya baru 8 tahun dan Long Bagun masih bagian dari Kecamatan Long Iram di bawah Kabupaten Kutai. Hampir setiap pagi, Boni dan beberapa teman-temannya mendayung dari kebun orangtua menuju sekolah. Jika air Mahakam pasang begitu tinggi hingga banjir, mereka harus berjalan kaki.

"Kira-kira 6 kilometer dari kebun ke sekolah," terang Bonifasius kepada kaltimkece.id . Bonifasius sekarang menjadi orang nomor satu di Kabupaten Mahakam Ulu.

Murid SD Mamahak Besar seperti Boni baru merasakan kelelahan luar biasa ketika pulang. Mereka mudik melawan arus untuk sampai di kebun. Sepulang sekolah, Boni biasanya membantu orangtuanya yang menanam padi, rotan, dan pohon buah-buahan.

Berasal dari keluarga petani berpenghasilan pas-pasan, Boni ingin sekali mengubah nasib. Pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk membawa kehidupan yang lebih baik, begitu kata orangtuanya. Begitu lulus SD pada 1980, Boni segera melanjutkan sekolah di Tering, kini kecamatan di Kutai Barat. Lelaki kelahiran Mamahak Besar, 17 September 1966, itu mendaftar di sekolah Katolik SMP WR Supratman kemudian tinggal di asrama.

Boni tetap bertekad melanjutkan sekolah setelah lulus SMP pada 1983. Dia menuju Samarinda untuk mengenyam pendidikan di SMK Cendana. Begitu menuntaskan pendidikan di sekolah keguruan tersebut, Boni sempat masuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman, Samarinda.

Semangat Boni mengecap pendidikan setinggi-tingginya tak pernah pudar sampai sebuah berita diterima. Ketika sibuk kuliah pada 1988, ibunya di Mamahak Besar sakit keras. Boni harus pulang. Melalui pelabuhan di Sungai Kunjang, Samarinda, Boni naik kapal penumpang selama tiga malam. Kuliah Boni akhirnya terhenti. Selain harus merawat ibunya, perlu waktu panjang untuk perjalanan bolak-balik Samarinda-Mamahak Besar.

Boni akhirnya memutuskan bekerja dengan modal ijazah SMK. Dia diterima sebagai kepala tata usaha di PT Hutan Tanjung Pura, sebuah perusahaan kayu di Long Bagun. Gaji yang diterimanya Rp 300 ribu per bulan. Ketika berhenti dari perusahaan setelah dua tahun bekerja atau pada 1991, tabungannya sekitar Rp 900 ribu. Sebesar Rp 400 ribu diberikan kepada orangtua, sisanya dipakai sebagai modal mencari sarang walet.

Dengan Rp 500 ribu di tangan, Boni berburu sarang burung di hutan Long Bagun. Boni juga biasa membeli sarang burung dari pemburu lain yang ditemuinya di perjalanan. Setelah seminggu keluar-masuk belantara Borneo, Boni biasa menjual sarang burung kepada seseorang bernama Haji Abas. Dia memperoleh keuntungan Rp 500 ribu setiap kali transaksi. Jumlah tersebut lumayan besar karena saat itu Indonesia belum melewati krisis moneter. Uang sebesar Rp 500 ribu pada 1990-an kira-kira setara Rp 2,5 juta sekarang.

Dalam waktu singkat, Boni sudah menabung Rp 3 juta. Menyadari keuntungan yang besar dari jual-beli sarang walet, dia berpikir untuk mendalami bisnis tersebut. Boni lalu memberanikan diri menyewa sebuah gua pada 1993 selama setahun. Hasilnya bagus. Sarang walet yang dihasilkan gua itu berkualitas super dan dihargai tinggi. Dia akhirnya membeli gua di daerah Batu Ayau seharga Rp 30 juta. Dari gua itu, Boni bisa mengumpulkan 115 kilogram sarang walet setiap kali panen.

Belajar dari bawah, pria berkulit putih itu semakin terbiasa berbisnis. Selain sarang walet, Boni mencoba peruntungan di bisnis kayu yang sedang meledak di Kaltim. Dia memulai kerja sama dengan perusahaan dari Tiongkok untuk pengelolaan kayu bulat. Sampai pada 1999, Boni mengurus izin pengelolaan hutan. Perusahaan kayu yang didirikannya kian berkembang setelah menerima Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, IUPHHK, seluas 13 ribu hektare di Kutai Kartanegara.

Boni terus meluaskan bisnisnya hingga ke Samarinda. Pertambangan batu bara yang masif di Kaltim memberi celah bisnis. Tiga unit kendaraan dibeli perusahaan Boni yang bergerak di bidang jasa alat berat. Pada 2005, Boni, seorang anak petani miskin dari Mamahak Besar, telah dikenal sebagai pengusaha besar di Kaltim.

Perjuangan Mendirikan Mahulu

Namanya banyak diperbincangkan termasuk para tokoh masyarakat hulu Mahakam. Pada awal 2012, sejumlah elemen masyarakat tengah berjuang memekarkan hulu Mahakam yang masih masuk wilayah administrasi Kutai Barat.

Boni dihubungi presidium pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu. Sebagai pengusaha, lelaki yang menikah dengan Yovita Bulan itu memiliki banyak kenalan yang dapat membantu perjuangan masyarakat Mahulu di pusat. Boni yang lahir, besar, dan memulai bisnis di Mahulu, tak berpikir dua kali untuk memutuskan ikut berjuang.

Selama empat bulan pada awal 2012, dia menghubungi sejumlah kenalannya yang bisa berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI, komisi yang membahas pembentukan daerah otonomi baru. Sampai akhirnya, Komisi II DPR yang diketuai Markus Nari menyetujui pembentukan Kabupaten Mahulu dan resmi disahkan di sidang paripurna pada 14 Desember 2012.

Begitu kabupaten termuda di Kaltim terbentuk, sejumlah tokoh kembali menghubunginya. Mereka meminta Boni tidak meninggalkan kabupaten yang baru lahir itu. Boni yang terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman segera memutuskan terjun ke dunia politik. Dia menemui teman lamanya di Samarinda bernama Ipong Muchlissoni, ketua DPD Partai Gerindra Kaltim. Ipong, kini bupati Ponorogo, Jawa Timur, meminta Boni memimpin partai berlambang kepala burung garuda itu di tingkat kabupaten.

Selajur dengan itu, Boni terpilih sebagai anggota DPRD dalam Pemilihan Umum 2014. Waktu itu, DPRD Mahulu masih bergabung dengan Kutai Barat. Di kabupaten induk, Boni duduk sebagai wakil ketua DPRD Kutai Barat. Ketika DPRD Mahulu berdiri, Boni yang memenangkan Gerindra di Mahulu dipercaya menjadi ketua DPRD.

Dalam aturan Partai Gerindra, ketua partai atau ketua DPRD di daerah yang memenangi pemilu wajib maju dalam pemilihan kepala daerah. Boni lantas berpasangan dengan politikus senior dari PDI Perjuangan, Juan Jenau, dan bertarung di pilkada pertama Mahulu. Pasangan itu menang pada Pilkada Serentak 2015. Boni dilantik sebagai bupati definitif pertama di Mahulu oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pada 17 Februari 2016.

Kenali Masalah, Siapkan Solusi

Sebagai putra yang lahir dan besar di Mahakam Ulu, Boni sangat memahami kondisi daerah. Begitu dilantik sebagai bupati, dia segera mengetahui tiga masalah utama Mahulu; infrastruktur dasar yang minim, beban dan biaya hidup tinggi, serta pendapatan masyarakat yang rendah.

"Tiga masalah ini paling banyak dihadapi masyarakat Mahulu," jelas lelaki yang meraih gelar sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tersebut. Infrastruktur yang minim, bahkan nyaris tidak ada, membuat Mahulu sangat tertinggal. Tanpa jalan darat yang terhubung dengan kabupaten lain, Mahulu benar-benar kabupaten yang terisolasi.

Masalah pertama itu yang menimbulkan masalah kedua; beban dan biaya hidup tinggi. Tanpa jalur darat, manusia dan barang harus diangkut melalui sungai dengan biaya yang sangat mahal. Waktu perjalanan juga begitu panjang. Walhasil, harga kebutuhan pokok dan jasa di Mahulu pun berlipat-lipat lebih tinggi dibanding di kota.

Warga makin tersiksa karena Mahulu sangat luas. Untuk sampai di pusat pemerintahan saja, mereka bisa menghabiskan jutaan rupiah di perjalanan. Padahal, sesuai dengan masalah utama yang ketiga, banyak warga Mahulu berpenghasilan rendah. Keadaan itu tidak lepas dari keterbatasan infrastruktur dasar dan biaya hidup yang tinggi.

"Dari tiga masalah itulah, kami menyusun visi dan misi 2016-2021. Program Gerbangmas disiapkan untuk menjawab semua masalah tersebut," urai Boni yang memilih tenis meja sebagai olahraga favoritnya.

Gerbangmas, Gerakan Pembangunan Masyarakat, memiliki empat program utama. Program pertama adalah alokasi dana kampung atau ADK. Tahun ini, ADK yang bersumber dari APBD Mahulu sebesar Rp 88 miliar untuk 50 kampung. Program kedua adalah speedboat gratis bagi masyarakat sehingga ongkos transportasi yang setinggi langit dapat dikurangi. Dua program berikutnya adalah puskesmas apung dan mobile government. Kedua layanan itu datang ke seluruh kampung sehingga masyarakat tidak perlu ke pusat pemerintahan.

Selagi Gerbangmas berjalan, Bupati Bonifasius terus berjuang agar pembangunan jalan darat segera selesai. Sampai hari ini, jalan ke ibu kota Ujoh Bilang sebenarnya sudah terbuka. Namun, kondisinya masih sulit dilewati kendaraan dan memerlukan banyak jembatan. Sampai Mahulu benar-benar terhubung dunia luar, program speedboat gratis dari Gerbangmas tetap disediakan bagi masyarakat.

"Saya lahir dan besar di sini. Ini rumah saya dan sampai mati saya tak akan main-main berjuang membangun Mahulu," tegas Bonifasius, kemudian melanjutkan, "Tidak ada kata tidak, Mahulu harus sejajar dengan wilayah lain di Indonesia." (*)