Pembangunan Mahakam Ulu Dimulai dari Kampung, Sudah Alirkan Rp 306 Miliar

Ditulis Oleh: Fel GM
Kamis, 07 November 2019

kaltimkece.id Hampir saban hari, kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mahakam Ulu kedatangan perwakilan dari pemerintah kampung. Beberapa dari mereka adalah para kepala kampung yang disebut petinggi. Di Ujoh Bilang, ibu kota Mahulu di Kecamatan Long Bagun, para petugas DPMK dan tim teknis alokasi dana kampung (ADK) dengan sigap membantu mereka.

Pemkab Mahulu telah mengalokasikan ADK yang begitu besar untuk 50 kampung di lima kecamatan. Pada 2018, ADK yang bersumber dari APBD Mahulu sebesar Rp 88,5 miliar. Tahun ini, pada 2019, menjadi Rp 90 miliar.

Selain dari ADK, ada pula dana desa (DD) dari pemerintah pusat atau APBN. Di Mahulu, total serapan DD pada 2018 sebesar Rp 56,3 miliar. Pada 2019, kucuran DD sebesar Rp 72,4 miliar. Selain dua skema tersebut, masih ada bantuan keuangan kepada kampung yang bersumber dari APBD Mahulu.

Dengan demikian, total Rp 306 miliar disalurkan buat 50 kampung. Setiap kampung rata-rata menerima Rp 6 miliar dalam dua tahun ini. Pembagian dana, baik ADK maupun DD, berdasarkan prinsip adil. Dari sumber inilah, anggaran pendapatan belanja kampung atau APBK--seperti halnya APBD untuk kabupaten-- terus meningkat.

ADK merupakan satu dari empat program prioritas Gerbangmas, Gerakan Pembangunan Masyarakat, yang digagas Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh. ADK disebut sangat penting bagi perkembangan kampung. Sebagai kabupaten muda, Mahulu masih tertinggal dalam banyak sektor. Infrastruktur dasar yang tak memadai membuat masyarakat Mahulu belum menikmati hasil pembangunan.

Fakta berikutnya adalah sebagian besar kampung di Mahulu belum berkembang. "Kondisi itu membuat peran pemerintah kampung sangat penting," jelas Bupati.

Di samping itu, wilayah kabupaten sangat luas yakni 15.315 kilometer persegi atau 22 kali DKI Jakarta. Letak kampung yang berjauhan satu sama lain jelas menyulitkan bila pembangunan maupun pelayanan publik dijalankan secara terpusat oleh pemerintah kabupaten. Kondisi itu berbeda dengan Samarinda karena masyarakat bermukim di wilayah yang berdekatan.

Di Mahulu, Bupati memutuskan pembangunan berjalan serentak di seluruh kampung. Salah satu instrumen menjalankan rencana itu tidak lain melalui ADK. Penyaluran ADK sedemikian besar kepada pemerintah kampung diharapkan menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk membangun wilayah desa.

Masyarakat kampung, lewat penyaluran ADK, dapat berpartisipasi sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, masyarakat dapat memberi masukan untuk memilah program prioritas dalam musyawarah rencana pembangunan kampung. Di tingkat pelaksanaan atau eksekusi, masyarakat dapat terlibat langsung. Bahkan, pendamping ADK juga berasal dari kampung sehingga pemberdayaan masyarakat benar-benar berjalan.

Berangkat dari sistem itu, dana besar dari ADK akan berputar di kampung, bukan di ibu kota kabupaten. Perputaran dana ADK secara langsung meningkatkan gairah perekonomian kampung termasuk terbukanya lapangan kerja. Bagian terbaik dari ADK adalah ketika kampung mampu mengembangkan potensinya dengan ADK sehingga menjadi kampung yang mandiri. 

"Itulah alasan ADK dimasukkan sebagai program prioritas Gerbangmas," lanjut Bonifasius.

Secara administrasi, ADK masuk di APBK sebagai pendapatan. Penggunaannya harus sesuai mekanisme perencanaan yang disusun saat musyawarah kampung dan dituangkan dalam Rancangan APBK. Namun, supaya kegiatan tidak tumpang tindih dengan dana desa yang diatur oleh menteri dalam negeri, ADK dibelanjakan sesuai ketentuan daerah.

Sebagai contoh, pembangunan sarana dari ADK adalah semenisasi jalan permukiman, drainase, perbaikan jembatan, penyediaan listrik kampung, pembangunan tempat sampah terpadu, dan infrastruktur yang menunjang program pertanian. Termasuk pula, lanjut Bupati Bonifasius, pembukaan badan jalan usaha tani dan pemeliharaan sarana dan prasarana kampung. Biasanya, infrastruktur yang didanai ADK memiliki warna khas, yakni belang putih dan oranye. 

Adapun program pilihan antara lain penyusunan tata ruang kampung, penetapan dan penegasan batas kampung, penyelenggaraan musyawarah, pengelolaan informasi, perencanaan pembangunan, dan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung.

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung, DPMK Mahulu, Suryanto, menjelaskan penggunaan dana ADK diatur melalui Peraturan Bupati Mahulu 3/2018. ADK digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung. Adapun dana desa dari pemerintah pusat hanya dipakai untuk pemberdayaan dan pembangunan.

Melalui ADK sebagai ujung tombak Gerbangmas, ditargetkan tidak ada lagi kampung tertinggal di Mahulu. Bupati Bonifasius mengatakan, sasaran Gerbangmas sangat jelas dan harus terlihat pada 2021 ketika masa jabatannya berakhir. Bupati menargetkan, Mahulu memiliki 10 kampung berstatus mandiri, 20 kampung maju, dan 20 kampung berkembang, melalui empat paket utama Gerbangmas. (*)