Pembentukan Polres Mahulu Masuk Prioritas Kapolri, Pemkab Hibah Lahan Tujuh Hektare, Pembangunan Bertahap

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Kamis, 26 Agustus 2021

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menerima kunjungan kerja tim dari Markas Besar Polri. Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Lembaga Tata Laksana Asisten Perencanaan (Karolemtala Srena) Polri Brigadir Jendral Polisi Budi Yuwono. Jendral bintang satu itu memimpin studi kelayakan pembentukan Polres di Kabupaten Mahulu. 

Usai menggelar audiensi di ruang rapat Bappelitbangda Mahulu, rombongan langsung menuju lokasi calon mako Polres Mahulu di kawasan Sebenaq Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun. Sedianya, mako tersebut akan dibangun di atas lahan seluas tujuh hektare yang sudah dihibahkan oleh Pemkab Mahulu sejak tahun 2019 lalu. 

Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh melalui Sekretaris Daerah Stephanus Madang, mengatakan, Mahulu merupakan kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di Serawak Malaysia. 

Luasan wilayah dan topografi Kabupaten Mahulu didominasi dengan daerah bergelombang perbukitan, dibelah sungai dan pegunungan menjadi tantangan tersendiri. Terutama dalam upaya mengejar ketertinggalan infrastruktur dasar dan pembangunan perkantoran baru. Madang menilai pembangun mako polres sebagai upaya menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman suatu wilayah. 

Lebih dalam, Madang menyampaikan kehadiran Polres di Mahulu secara langsung menjawab tantangan luasan wilayah yang dapat memangkas jarak dan waktu. Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Mahulu telah menghibahkan lahan seluas tujuh hektare di kawasan Sebenaq Kampung Ujoh Bilang untuk pembangunan mako tersebut. Lokasi itu direncanakan menjadi pusat perkotaan dan perkantoran baru Mahulu di masa mendatang. 

“Sehingga akan lebih mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” ucap Madang Selasa, 24 Agustus 2021 dalam audiensi. 

Sebagai kabupaten termuda di Kaltim yang belum genap delapan tahun, Mahulu memang belum memiliki polres sendiri. Sehingga personel Polres Kutai Barat terpaksa mengawasi dua wilayah hukum yakni Kutai Barat dan Mahulu. 

Praktis untuk kerja harian pelayanan masyarakat banyak dipegang oleh polsek setempat. Akibatnya, warga Mahulu yang hendak berurusan dengan kepolisian semisal pengurusan surat izin mengemudi harus pergi ke Kutai Barat dengan perjalanan minimal empat sampai lima jam. 

Karolemtala Srena Brigjen Pol Budi Yuwono menyadari, pembangunan Polres Mahulu sangat strategis melihat kondisi Mahulu sebagai daerah perbatasan. Baik dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Utara. Juga dengan negeri jiran Malaysia. Upaya ini bersesuaian dengan program Kapolri untuk menata kelembagaan. 

“Ada 26 kabupaten dan kota di Indonesia, belum memiliki (Mako Polres). Mahulu masuk prioritas,” ujar Brigjen Budi Yuwono. 

Tentunya, akan dibangun bertahap menyesuaikan ketersediaan infrastruktur dasar, anggaran dan kesesuaian tata ruang daerah setempat. 

“Tahun ini kami melakukan kajian study kelayakan kemudian melakukan usulan ke Kemenpan RI dimungkinkan tahun depan sudah mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RI, dengan persetujuan tersebut akhirnya lahirlah surat keputusan Kapolri,” tutupnya. (*)