Perjuangan Panjang Mahulu Mewujudkan Digitalisasi Pelayanan

Ditulis Oleh: Mika Suhendra
Kamis, 06 Juli 2023

kaltimkece.id Pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi telah menjadi semangat zaman. Hampir seluruh pemerintah di Indonesia berupaya keras menghadirkan digitalisasi pelayanan. Tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Mahulu. Langkah itu tak mudah. Namun pemerintah tak pernah pasrah. 

Hampir 10 tahun lalu, kala kabupaten ini diresmikan, jaringan internet di kabupaten termuda di Kaltim ini sangat memprihatinkan. Hanya tersedia jaringan internet yang sangat terbatas di pusat ibu kota di Ujoh Bilang. Persisnya di sekitar kompleks kantor bupati dan Bappelitbangda. 

Akibat internet berbasis satelit yang terbatas itu, para pegawai harus kerja lembur dan berbagi jaringan hingga dini hari mengerjakan tugas. Kondisi itu berlangsung beberapa tahun hingga mulai tersambung jaringan berbasis serat kaca yang relatif lebih kencang. 

Namun, masalah baru muncul, jaringan internet yang melintasi beberapa kabupaten tetangga itu kerap mengalami gangguan. Utamanya kabel putus. Medan yang sukar serta ketergantungan internet pada penyedia tertentu kerap menjadi hambatan. 

Kondisi tersebut tak membuat Pemkab Mahulu berpasrah diri. Selama beberapa tahun terakhir, kepala daerah di Tan’a Urip Kerimaan kerap mengetuk pintu pemerintah pusat. Baik melalui wakil rakyat di DPR, Kementerian Telekomunikasi dan Informatika serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). 

Hasilnya sudah bisa dirasakan. Kini seluruh pusat ibu kota kecamatan di Mahulu bisa menikmati jaringan 4G. Baik berbasis satelit maupun kabel optik. Kini, jaringan internet berbasis 4G mulai dikembangkan di sejumlah kampung-kampung yang berdekatan dengan kecamatan. 

“Namun, kapasitas internet di Kabupaten Mahakam Ulu masih terbilang belum maksimal, terutama jika ada pekerjaan yang memerlukan kecepatan internet di atas rata-rata,” ungkap Sekretaris Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang mewakili Bupati Bonifasius Belawan Geh ketika membuka Diskusi Kelompok Terarah (FGD), Kebijakan Transformasi Digitalisasi Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (MASN) secara nasional, Rabu, 5 Juli 2023 di Bappelitbangda Mahulu. 

Masalah itu, sambung Madang yang masih menjadi kendala lambannya transformasi digitalisasi pelayanan di Kabupaten Mahakam Ulu. Terlebih dalam upaya menjalankan amanat oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden 39/2018 tentang Satu Data Indonesia, serta Peraturan Presiden 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 

Meski demikian, pemerintah kembali meneguhkan sikapnya untuk tak patah arang atas keadaan. Beberapa tahun terakhir, Pemkab Mahulu sudah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pembangunan jaringan kabel internet berbasis serat kaca di Mahulu. 

Di sisi lain, Pemkab Mahulu juga berharap, kedatangan Badan Kepegawaian Nasional diwakili Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen membawa angin segar. Setidaknya memberi dukungan, penyemangat dan membantu Pemkab Mahulu mewujudkan transformasi digital yang efektif di tengah keterbatasan.(adv/prokopimmahulu)