Pilkada Berakhir, Bupati Mahulu Persilakan Warga Kritik Pemerintah Namun dengan Bukti Terukur

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Selasa, 09 Maret 2021

 

kaltimkece.id Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Mahakam Ulu (Mahulu) telah usai. Bonifasius Belawan Geh dan Yohanes Avun terpilih sebagai bupati dan wakil bupati periode 2021—2024.

Bonifasius yang kembali menjabat pada periode kedua, mengimbau seluruh pengguna media sosial yang semula terbentuk menggalang dukungan untuk masing-masing pasangan calon yang bertarung di pilkada, bisa segera bertransformasi.

Hal ini dia harapkan untuk mempercepat dan memuluskan proses rujuk kembali antara pendukung yang sebelumnya terkotak-kotak karena pilihan politik berbeda. Bupati menyampaikan perubahan fungsi dan isinya utama yakni menyatukan seluruh masyarakat pada tiga muatan utama.

Pertama, memberikan dukungan penuh kepada pasangan bupati dan wakil bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Juga melaksanakan bidang-bidang pembangunan serta memberdayakan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan masing-masing. Selain itu, melakukan demokratisasi kehidupan sosial dan politik guna menciptakan iklim kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif.

"Kedua, mengkritik jika pasangan bupati dan wakil bupati serta jajaran birokrasi ASN kalau salah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," ujar Bonifasius dalam acara ramah tamah bupati dan wakil bupati di Lamin Adat Ujoh Bilang, Senin malam, 8 Maret 2021.

Selanjutnya, Bupati mengimbau agar para warganet bisa memberikan masukan konstruktif guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari tiga poin itu, Bupati berpesan agar masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan kritik langsung maupun lewat media sosial, berpedoman terhadap kaidah berlaku. Serta, tetap menjunjung tinggi tata krama, peradaban, dan nilai kearifan lokal.

"Sampaikan lah dukungan, kritik, dan masukan lengkap dengan bukti yang terukur," pesan politikus Partai Gerindra ini.

Boni—sapaan karibnya, percaya bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat ditegakkan serta dibangunkembangkan dengan akal sehat. Begitu pula kritik tanpa dasar adalah kritik yang tidak sehat. Kehadiran media sosial sebagai wadah alternatif menyampaikan aspirasi, juga diharap menjadi sarana edukasi politik yang sehat dan bertanggung jawab.

"Kritik yang dikembangkan dalam sistem tata kelola pemerintahan kita adalah kritik yang dilengkapi dengan bukti-bukti awal yang cukup. Bukan kritik berdasarkan sakwasangka atau perasaan tidak suka," pungkasnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang