Raperda APBD-P 2021 Mahulu Disetujui Dewan

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Selasa, 28 September 2021

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten dan DPRD Mahulu akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Mahulu tahun anggaran 2021.            

Kesepakatan bulat didapat setelah menggelar rapat paripurna pada Kamis, 23 September 2021 yang didahului mendengar pandangan seluruh fraksi di DPRD Mahulu. “Pada prinsipnya, semua fraksi di dewan menyetujui apa yang direncanakan oleh pemerintah di perubahan APBD 2021,” ujar Wakil Bupati Mahakam Ulu, Yohanes Avun usai paripurna. 

Wabup menilai sejumlah masukan dari fraksi menjadi bahan introspeksi dan evaluasi untuk segera ditindaklanjuti. Masukan itu di antaranya ; upaya peningkatan pajak daerah, peningkatan kinerja pemerintah maupun organisasi perangkat daerah serta percepatan pengelolaan kegiatan ke depan. 

Lebih lanjut Wabup menyampaikan, kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam perubahan APBD tahun 2021 ini merupakan dasar untuk melanjutkan pembangunan. 

Mantan Sekretaris Kabupaten Mahulu ini juga meminta sebagian organisasi perangkat daerah yang mengalami pergeseran anggaran, rasionalisasi anggaran maupun tambahan baru yang mendesak kebutuhannya segera mempersiapkan dokumen anggarannya. 

“Sehingga evaluasi terhadap Raperda Perubahan tahun anggaran 2021 dapat berlangsung sesuai jadwal,” ujarnya. 

Hasil persetujuan bersama tentang Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021 akan disampaikan ke Gubernur Kaltim. Dokumen ini akan dievaluasi kembali oleh tim evaluasi pemerintah provinsi sebelum nantinya disahkan menjadi peraturan daerah. 

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan ini ditutup dengan penandatanganan nota persetujuan bersama antara Bupati Mahulu dan unsur pimpinan DPRD. Turut hadir dalam rapat kali itu, Wakil Ketua I DPRD Mahulu, Tiopilus Hanye, Wakil Ketua II, Martin Hat, para pimpinan organisasi perangkat daerah, pimpinan Forum Koordinasi Perangkat Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. (*)