Strategi dan Fokus Pembangunan Mahulu Menghadapi Berkurangnya Pendapatan dan Belanja Tahun 2022

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Sabtu, 09 Oktober 2021

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) memproyeksikan pendapatan dan belanja pada APBD tahun 2022 mengalami penurunan menjadi hanya sekitar Rp 1,065 triliun. Kondisi ini disebabkan karena dana transfer pusat maupun provinsi yang mendominasi pendapatan Mahulu berkurang. Hal ini merupakan imbas pelemahan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh Indonesia dua tahun terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, pemkab telah menyiapkan berbagai strategi optimalisasi belanja daerah agar program pembangunan tetap berjalan. 

Strategi pertama yang ditempuh adalah optimalisasi belanja rumah tangga. Untuk persoalan ini, Pemkab Mahulu akan berupaya mengandalkan kerja sama dengan pengusaha lokal untuk mencukupi konsumsi ini. Tentunya memperhatikan kemampuan penyedia barang dan jasa dalam memenuhi kualitas dan kuantitas. 

Kedua, menguatkan promosi daerah di lingkup provinsi. Ketiga, sinergi pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat yang memperhatikan kebijakan fiskal. Keempat, meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Lewat pemanfaatan bahan baku lokal. Pemerintah akan berupaya menyediakan kebutuhan lewat pasar modern yang mendorong aktivitas masyarakat lokal berskala luas dan besar yang disediakan pemerintah. 

“Keuangan negara belum stabil di tengah pandemi. Sehingga dana transfer dari pusat terus berkurang. Kita harus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia,” pesan Bupati Bonifasius Belawan Geh melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Humas, Dodit Agus Riyono pada sidang paripurna membahas nota pengantar Ranperda APBD 2022 di Ujoh Bilang, Jumat, 8 Oktober 2021. 

Strategi itu diharapkan menjadi jawaban tantangan membangun daerah di tengah keterbatasan anggaran dan menghadapi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Meski demikian bupati mengingatkan dalam kondisi seperti ini, ada lima kata kunci fokus pembangunan Mahulu tahun 2022 yang tetap harus diperhatikan. 

Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan. Kedua, percepatan pemerataan infrastruktur dasar. Ketiga, percepatan pelayanan peningkatan kualitas bidang kesehatan. Keempat, pelayanan reformasi birokrasi dan terakhir, pemulihan ekonomi paska Covid-19. 

Kata kunci ini selaras dengan tema kerja tahun 2022 mendatang. Yakni memperkuat ekonomi dan reformasi struktural. Berfokus pada pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, transformasi digital, reformasi kesehatan, reformasi sosial dan pendidikan dengan mempertimbangkan sasaran target dan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu yang menjadi target adalah mengurangi tingkat pengangguran terbuka dari menjadi 5,5 sampai 6,2 persen. 

“Tahun 2022 tahun kunci untuk mengejar RPJMD karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan pasca Covid-19,” ucap bupati. (*)