Taat dan Sistematis Kelola Aset Daerah

Ditulis Oleh: PARIWARA
Kamis, 11 Mei 2023

kaltimkece.id Pelaporan dan pengelolaan aset harus dilakukan secara baik, tertib dan sistematis. Hal ini sebagai salah satu langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan komitmen partisipasi dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. 

Oleh karena itu, Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh sangat mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis Rekonsiliasi Aset Milik Daerah (BMD) di Hotel Mercure, Samarinda, Kamis, 11 Mei 2023. Harapannya mendorong tata kelola aset daerah sesuai dengan peraturan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

Kepada para pejabat penatausahaan barang di masing-masing satuan, bupati juga berpesan agar menerapkan asas-asas dalam pengelolaan aset. Meliputi asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

“Hal ini tentunya akan berpengaruh pada penilaian atau opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pemerintah daerah. Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir, Mahulu telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Bupati Bonifasius dalam dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kritina Tening ketika membuka Bimbingan Teknis. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Mahulu, Yohanes Andi Abeh berterima kasih kepada bendahara dan operator barang yang sabar mengamankan dan mencatat aset Pemkab Mahulu. Dia menilai, kerja keras ini berkontribusi atas penyampaian LHP dan LKPD tahun anggaran 2022. 

Semua patut bersyukur, karena penilaian BPK atas LHP dan LKPD Mahulu berhasil mendapatkan penilaian tertinggi dari BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian untuk keempat kali berturut-turut. 

Namun demikian, Andi berpesan agar tidak terlena dengan pencapaian manis ini. Harus terus berupaya menyelesaikan permasalahan pencatatan aset yang masih belum selesai dan harus dituntaskan. Sejalan dengan rencana aksi yang telah disepakati bersama BPK sebelum penyampaian LHP. 

Oleh karena itu, ia meminta data aset yang telah dihimpun oleh bendahara barang khusus OPD dan operator data dapat dinilai dan disajikan serta diyakini tidak hanya nilainya. Tetapi juga kebenaran dan keberadaannya.(Adv/Prokopim/len/td)