Tingkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pemkab Mahulu Dukung Fasilitasi BLUD

Ditulis Oleh: PARIWARA
Kamis, 05 Desember 2019

kaltimkece.id Status BLUD terhadap fasilitas kesehatan, diyakini mendorong kemajuan fasilitas kesehatan tersebut. Lebih mandiri dalam pengelolaan dan pengembangan fasilitas yang dimiliki. Seperti bakal diterapkan terhadap RSUD di Mahulu.

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh membuka Acara Advokasi dan Fasilitasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Bertempat di Ruang Rapat Bapelitbangda, Selasa, 2 Desember 2019.

Advokasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Mahulu tersebut diselanggarakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Mahulu. Bekerja sama dengan Tim Syncore BLUD Pusat dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh mengatakan bahwa perwujudan pembangunan kesehatan diimplementasikan melalui pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan. Baik pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, maupun rumah sakit umum daerah untuk dapat menjadi BLUD. Dengan demikian, upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan efisiensi anggaran dapat terwujud.

“Peningkatan status tersebut dimaksud untuk meningkatkan pemahaman atas peran, fungsi, dan manajemen pelayanan kesehatan secara maksimal. Khususnya dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” sebutnya.

 Dalam upaya peningkatan status tersebut, harus juga didukung persiapan. Memastikan seluruh persyaratan dapat terpenuhi. “Syarat substantif, teknis, maupun syarat administratif yang merupakan hal mutlak untuk kita penuhi guna mendukung proses menjadi BLUD,” tambah Bupati.

“Kabupaten Mahakam Ulu mendukung penuh. Tentunya semoga dapat diterapkan, terlebih terhadap UPT pada OPD yang pelayanannya bersentuhan langsung dengan masyarakat,” harap bupati.

Tetap Didukung APBD

Kepala DKP2KB Mahulu drg Agustinus Teguh Santoso berharap ke depan Rumah Sakit Umum Daerah bisa mandiri namun tetap dengan dukungan APBD.

“Kami berharap ke depan rumah sakit bisa mandiri tetapi tetap didukung APBD meski tidak terlalu besar karena bisa menggunakan peluang-peluang untuk menunjang operasional seperti mendirikan warung makan dan bisa mendirikan toko kelontong serta menyiapkan kebutuhan pasien sehingga penerimaannya bisa dipakai untuk menunjang operasional rumah sakit. Dan apabila sudah BLUD, tidak akan tergantung penetapan anggaran,” urainya.

Hal tersebut membutuhkan dukungan dan komitmen stakeholder dalam pelaksanaan BLUD. Manajemen RSUD perlu secara intensif melakukan sosialisasi kepada stakeholder eksternal dan internal karena setelah mendapatkan status BLUD, pekerjaan berat justru baru dimulai.

Pekerjaan yang dimaksud yaitu membenahi sistem operasional dengan memanfaatkan fleksibilitas BLUD sehingga pelayanan lebih optimal dan mutu pelayanan dapat ditingkatkan. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang