Upaya Pemkab Mahulu Raih WTP Kali Ketiga, Pembenahan Terus Dilakukan

Ditulis Oleh: Muhibar Sobary Ardan
Jum'at, 25 Maret 2022

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu TA 2021 (unaudited) kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kaltim. Pada laporan tahunan ini, Pemkab berharap kembali mendapat hasil opini terbaik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali ketiga berturut-turut. Harapan itu disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun ketika menyerahkan langsung laporan. 

“Harapannya ya supaya seperti tahun yang lalu. Tidak turun, tapi tetap mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu harapan kita untuk laporan yang ada," kata Avun Senin, 21 Maret 2022 ketika penyerahan laporan di Gedung BPK Kaltim di Samarinda.

Wabup menyampaikan, laporan tahunan itu wajib disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran tutup. Ia berharap, laporan yang telah disusun dan dilaporkan itu sesuai dengan pemeriksaan akuntabilitas yang ditentukan BPK Kaltim. “Kita bersyukur bisa menyerahkan laporan tepat waktu. Tidak sampai akhir bulan. Paling tidak pertengahan bulan sudah kita laporkan,” imbuhnya.

Selain dilaporkan tepat waktu, jajaran Pemkab Mahulu juga telah melakukan rangkaian  prosedur agar laporan itu sesuai ketentuan yang diminta. Di antaranya, membahas laporan dalam rapat beberapa bulan sebelumnya. 

Pria yang sempat menjabat Sekretaris Kabupaten Mahulu ini menyampaikan, evaluasi akan terus dilakukan Pemkab Mahulu dalam melakukan manajemen keuangan daerah. Untuk itu, berbagai perbaikan terus menerus akan dilakukan guna mendapatkan hasil terbaik tiap tahunnya. 

Perbaikan itu di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya itu sambung wabup penting, mengingat tidak semua aparatur sipil terkhusus di Mahulu memahami manajemen keuangan daerah. Terlebih terdapat perubahan sistem pengelolaan dan pelaporan manajemen dari pemerintah pusat. Sehingga, pemahaman terus menerus akan dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik. 

“Laporan yang diperiksa BPK juga sebagai bahan pembelajaran,” ujarnya. 

Terpisah, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK) Kaltim, Dadek Nandimar mengatakan, sudah tugas BPK untuk mengaudit laporan keuangan tersebut. Ia berharap daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan tersebut mendapatkan hasil yang terbaik. Dadek berharap daerah tidak mudah berpuas diri. Pembenahan harus terus dilakukan agar penggunaan anggaran sesuai aturan. 

“Nanti kita lakukan audit. Dua bulan setelahnya baru ada hasil opininya,” ujar Dadek dalam sambutannya kala itu. 

Turut hadir mendampingi Wabub, Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Gerry Gregorius, Kepala Inspektorat Mahulu, Budi Gunarjo Ompusunggu dan sejumlah pejabat lainnya. (*)