Bantuan Relokasi Bantaran SKM, Kandang Ayam dan Pabrik Tahu Ikut Diklaim

Ditulis Oleh: Ika Prida Rahmi
Kamis, 21 Maret 2019

kaltimkece.id Relokasi penduduk bantaran Sungai Karang Mumus atau SKM terus bergulir. Sebelumnya, rencana penertiban bantaran SKM sisi kanan Jembatan Perniagaan sepanjang 198 meter ditunda.

Warga sempat belum bersedia. Menunggu Pemkot Samarinda memenuhi janji memberi dana bantuan sewa rumah. Setelah beberapa negosiasi, Pemkot dan warga menemukan kesepakatan.

Warga dipastikan menerima Rp 3 juta untuk tiga bulan. Dana bantuan diserahkan 18 Maret 2019. Dengan demikian, warga diminta segera melakukan pengosongan rumah. Agenda Pemkot tak lagi bisa diganggu gugat. Lahan tersebut akan dibangun menjadi ruang terbuka hijau.

Setelah mendapat kelonggaran, warga bantaran SKM diberi tenggat membongkar material rumahnya. Dimulai 19 hingga 24 Maret 2019. Melewati tenggat, Pemkot tak segan menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk menertibkan puluhan bangunan liar di kawasan tersebut.

Disebutkan Kepala Satpol PP Samarinda M Darham, pembongkaran akan dilakukan 25 Maret 2019, sehari setelah tenggat. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP akan didampingi TNI dan Polri.

“Jadi kalau sekarang kami masih mengawasi proses pembongkaran warga secara mandiri. Bila memungkinkan, pihak kami ikut membantu,” sebutnya.

“Waktu tambahan diberikan tidak sekali. Apalagi bantuan sudah diterima. Jadi harus dibongkar. Semua sudah sesuai jadwal."

Diungkapkan Kabid Perencanaan Fisik dan Prasarana Bappeda Samarinda Firdaus Akbar, sebanyak 37 kepala keluarga atau KK sudah menerima dana bantuan. Masing-masing Rp 3 juta. Dalam roses pemberian bantuan, warga diminta menyerahkan sejumlah berkas. Di antaranya kartu identitas, kartu keluarga, surat bersedia pindah bertanda tangan di atas materai, dan dokumentasi rumah.

"Setelah warga menerima dana, pada 18 sampai 24 Maret (2019), mereka harus harus mengosongkan lahan secara swadaya maupun mandiri. Apabila di atas 24 Maret masih ada warga belum mengosongkan tempat, sudah kewenangan pemerintah untuk bersikap," sebutnya.

Proses penyerahan berkas oleh warga ke kelurahan setempat dilakukan 16 Maret 2019. Sementara bantuan diberikan 18 dan 19 Maret 2019. Sedikitnya Rp 120 juta untuk 40 KK disiapkan Pemkot. Anggaran sengaja dilebihkan mengantisipasi warga yang belum terdata. "Rp 3 juta untuk pembayaran sewa selama 3 bulan. Totalnya Rp 120 juta sesuai instruksi Pak Wali Kota.”

"Kalau sumber dana khoriman ini sesuai instruksi arahan Wali Kota, menggunakan dana infaq dari potongan gaji seluruh pegawai lingkungan pemerintah kota. Tidak boleh lagi menggunakan dana hibah," sambungnya.

Pemkot optimistis rencana pembangunan memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum. Dana APBN Rp 27 miliar pembangunan ruang terbuka, diluncurkan setelah Pemkot menyelesaikan dampak sosial. Setelah administrasi rampung, pembangunan dimulai Mei 2019.

"April lelang. Kalau sesuai jadwal, kami tetap optimistis Mei bisa dilakukan pembangunan dan pengerjaan fisik. Mudah-mudahan sukses dan bisa menjadi virus baik bagi perencanaan penataan kawasan kumuh selanjutnya di sepanjang sungai karang mumus," harap Firdaus.

Terpantau pada Senin 18 Maret 2019, warga SKM dari RT 36 dan 37 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, sudah mulai mengambil dana bantuan. Dalam pendistribusian, Pemkot diwakili pihak kelurahan. Langsung didampingi perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda.

Disebutkan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Kelurahan Dadi Mulya, Fahrurrozi, dalam tahap memberikan dana, pihaknya melakukan verifikasi ulang. Dari hasil verifikasi, hanya 22 KK menerima dana bantuan. Jumlah tersebut menurun dibanding perkiraan awal, yakni 37 KK.

Penurunan disebabkan adanya warga memiliki rumah tidak sesuai klasifikasi. Warga yang diberi dana bantuan, adalah warga yang memiliki bangunan rumah, bukan sebatas kandang ayam, dapur, ataupun garasi saja. "Sebagian bangunan ternyata cuma berupa pabrik tahu. Tempat membuat tahu gitu. Jadi kami tidak kenakan ganti rugi," terangnya.

Heri Siswanto adalah salah satu warga terdampak yang telah menerima bantuan.Rabu siang, 20 Maret 2019, dibantu kawannya, ia mulai membongkar isi rumah yang sudah 12 tahun ditinggali bersama istri dan keenam anaknya. Setelah mengosongkan rumah, ia tak langsung menyewa tempat tinggal baru. Untuk sementara ia memilih tinggal di tempat orangtua. "Belum nemu sewaan murah. Anak juga sekolahnya di dekat sini, jadi biar enggak jauh," sebutnya.

Ada perasaan berat meninggalkan lingkungan yang menjadi tempat keenam anaknya tumbuh besar. Dahulu lahan rumah Heri adalah tempat kandang ayam. Saat satu per satu warga membangun rumah di kawasan itu, Heri ikut membangun. Sudah sejak awal ia sadar bahwa di situ tanah milik Pemkot.

Marsidi juga sesama warga terdampak di kawasan itu. Pria 33 tahun tersebut bermukim sejak 19 tahun silam. Saat ini rumahnya sudah tak berbentuk. Tersisa atap dan tiang rumah belum dibongkar. "Masih kesulitan soalnya aliran listrik belum dimatikan PLN," terang dia.

Semula, lokasi rumahnya juga tempat warga menaruh kandang ayam. Saat warga membangun rumah, Marsidi ikut serta. Bermodalkan Rp 20 juta, terbangunlah rumah semi permanen seluas 6x10 meter. Rumah itu kemudian menjadi tempat tinggal Marsidi dan istri dengan ketiga anaknya.

Marsidi mendukung program pemerintah membangun taman. Namun di balik itu, Marsidi berharap setelah taman rampung, ia dapat membuka usaha berjualan. "Makanya saya sewa di dekat sini saja. Kalau sudah jadi, saya berharap pemerintah bisa kasih tempat berjualan," harapknya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang