Cermatnya Gubernur Isran Memaparkan Latar Belakang dan Kesiapan Kaltim sebagai Ibu Kota

Ditulis Oleh: Fel GM
Selasa, 20 Agustus 2019

kaltimkece.id Tampil di layar kaca, yakni Indonesia Lawyer Club, Selasa malam, 20 Agustus 2019, Gubernur Kaltim Isran Noor memberikan pemaparan yang cermat. Selama 9 menit, mantan bupati Kutai Timur ini memberikan penjelasan sedari sejarah dan latar belakang sehingga berujung kepada kelayakan Kaltim sebagai lokasi ibu kota negara.

Dari sisi latar belakang, Isran mengejawantahkan misi utama Presiden Jokowi memindahkan ibu kota. Selain mengurangi beban Jakarta, pemindahan pusat pemerintahan membawa misi pemerataan pembangunan atau dekonsentrasi pembangunan. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan menjadi simbol berakhirnya pembangunan yang selama ini Jawa-sentris. 

Isran menggambarnya dalam kata-kata dengan baik. Kaltim disebut berperan besar terhadap negara. Dari sektor ekonomi, produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Pada 2018, nilai ekspor di PDRB Kaltim menembus USD 18,6 miliar atau sekitar Rp 260 triliun. kaltimkece.id memeriksa dokumen PDRB yang dirilis Badan Pusat Statistik. Angka yang disampaikan Isran, akurat adanya.

Besar sumbangsih Kaltim itu dapat ditengok dari porsi ekspor nasional yang tercatat dalam neraca perdagangan negara. Sepanjang 2018, masih menurut BPS, nilai ekspor Indonesia adalah USD 180,06 miliar. Ini berarti, Kaltim sendiri saja menyumbang persis 10 persen dari nilai ekspor Indonesia.  

Meskipun sedemikian besarnya sumbangsih Kaltim, Isran memaparkan bahwa anggaran yang diterima daerah tidak sebanding. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi Kaltim adalah yang terendah di Kalimantan, hanya 2,8 persen tahun lalu. “Kita (Kaltim) terima saja. Inilah bentuk sebuah kesetiaan Kaltim kepada negara,” jelas Isran.

Menanggapi rencana pemindahan ibu kota, Isran mengatakan hal itu sangat menggembirakan bagi Kaltim. Pemindahan pusat pemerintahan akan membawa kontribusi bagi provinsi. “Kalau dari sisi pemda (pemerintah daerah) dan masyarakat (Kaltim), kami siap. Pada dasarnya, kami sami'na wa atho'na. Kami mendengar dan kami taat. Persoalan jadi pindah atau tidak, kami (daerah) tidak ada urusan,” sambung Isran.

Sebut Sisi Sejarah

Selepas menjabarkan kontribusi Kaltim sebagai latar belakang pemindahan ibu kota, Isran turut menjelaskan histori provinsi. Kaltim memiliki sejarah yang kuat sebagai kandidat ibu kota. Kerajaan tertua, yakni kerajaan Kutai, berdiri di Kaltim.

“Raja pertama bernama Kudungga yang dipengaruhi Hindu Syiwa. Kudungga melahirkan anak bernama Mulawarman. Mulawarman ini memiliki anak tiga. Yang saya tahu, mudahan-mudah ini tidak terlalu benar, anak pertama bernama Asawawarman yang kemudian ke Sumatra Barat […] kemudian Aditiawarman ke Jawa Barat dan Purnawaman melahirkan raja-raja Mataram di Jojga,” jelas Isran.

Isran benar bila Kutai merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Bukti yang paling kuat adalah penemuan tujuh yupa beraksara Pallawa di tanah Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Dari penelitian panjang, Raja Mulawarman yang paling masyhur diperkirakan hidup pada abad keempat.

Namun, ada sedikit kekeliruan dalam pemaparan Isran --untuk kekeliruan ini, Isran lebih dahulu meminta maaf jika ada penjelasannya yang tidak akurat. Kudungga tidak melahirkan atau memiliki anak bernama Mulawarman. Menurut translasi huruf Pallawa di yupa pertama, anak Kudungga adalah Aswawarman. Aswawarman (bukan Mulawarman seperti disebut Isran) yang memiliki tiga anak. Ketiganya, seperti ditulis di dalam yupa, seperti api yang suci. Yang terkemuka dari ketiga anak itu bernama Sang Mulawarman (Kajian Arkeologi Sejarah Kerajaan Kutai Martapura, 2007, hlm 26).

“Menurut sejarah, ini sudah benar. Tapi sejarah tidak menentukan (pemindahan ibu kota), yakni keputusan politik (yang menentukan),” lanjut Isran.

Tentang Bukit Soeharto

Isran sempat dikejar pertanyaan oleh Karni Ilyas selaku moderator ILC. Pertanyaan seputar Bukit Soeharto yang disebut hutan lindung oleh Kepala Bappenas. Isran menjelaskan bahwa Taman Hutan Raya Bukit Soeharto bukan hutan lindung melainkan hutan produksi. Dulunya, hak pengusahaan hutan (HPH) dipegang Inhutani dan Kayu Mahakam. Kondisi Bukit Soeharto, lanjut Gubernur, sudah didiami penduduk, ada perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan batu bara. Kondisi Bukit Soeharto, termasuk statusnya, telah dilaporkan kepada Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. 

“Cocok jadi ibu kota. Mirip dengan Canberra (ibu kota Australia) yang dulunya eks tambang besar,” urai Isran.

Bahwa Bukit Soeharto bukan hutan lindung, Isran benar belaka. Namun, kurang tepat menyebutnya sebagai hutan produksi. Setidaknya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 577/Menhut-11/2009. Surat ini menetapkan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sebagai hutan konservasi dengan status kawasan pelestarian alam --bukan hutan produksi.

Kembali ke Isran, ia mengatakan Bukit Soeharto sangat strategis karena didukung rencana pembangunan waduk besar oleh Hasyim (Djodjohadikusumo), adik Prabowo (Subianto). Yang dimaksud Isran adalah pembangunan waduk di wilayah kerja PT ITCI Kartika Utama, sekitar 35 kilometer dari Balikpapan, dengan debit 1.000 liter per detik.

“Jadi sudah pas, di antara Samarinda dan Balikpapan,” kata Isran.

Terakhir, sebagai simpulan, Gubernur meminta  kekhawatiran negara menjadi miskin karena memindahkan ibu kota ditepis jauh-jauh. Menurutnya, masalah pembiayaan pemindahan pusat pemerintahan adalah urusan bangsa dan negara. “Ini adalah berkah bagi kita,” kuncinya. (*)