Deretan Megaproyek Kaltim Lima Tahun ke Depan, Pertumbuhan Ekonomi Bisa 15 Persen

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Minggu, 05 Januari 2020

kaltimkece.id Pemprov Kaltim mematok lima proyek infrastruktur ke daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2020. Kepastian terakomodasinya lima PSN tersebut dinyatakan langsung Gubernur Kaltim Isran Noor. Persisnya saat memberikan sambutan pada pembukaan uji coba traffic Jembatan Mahakam IV, Kamis malam, 3 Januari 2020.

Selain menyelesaikan dan mengoperasikan Jembatan Mahkota IV Samarinda tahun ini, Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinannya sudah mencanangkan sejumlah proyek infrastruktur. Bahkan masuk PSN dan segera dieksekusi tahun ini.

Lima megaproyek dimaksud antara lain pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang. Kemudian pembangunan jembatan tol menghubungkan Penajam Paser Utara (PPU) dan Balikpapan.

Lalu Bendungan Lambakan, perluasan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, dan Bandara APT Pranoto Samarinda. Semula, beberapa proyek tersebut masih sebatas wacana atau usulan. “Dananya nanti menggunakan APBN. Dan itu masuk PSN. Sekarang kita tinggal tunggu pengerjaannya,” ungkap Isran. 

Pembangunan Jembatan Tol PPU-Balikpapan yang semula sebatas usulan. Tapi telah dipastikan Isran terakomodasi di perencanaan pembangunan pemerintah pusat.  Tinggal menunggu kesepakatan  ketinggian jembatan yang akan dibangun. Setelah itu, langsung tahap pembangunan.

“Kemudian di Melawai Balikpapan akan dibangun coastal road sampai ke muara jalan tol Balikpapan-Samarinda,” ucapnya.

Proyek PSN lain yang mulai dikerjakan 2020 adalah pembangunan Bendungan Lambakan di Kabupaten Paser. Bendungan tersebut diketahui akan dibangun di atas lahan seluas 7.795 hektare, dengan ketinggian 72 meter, dan daya tampung 718,63 juta meter kubik.

Selain itu, bendungan mempunyai kapasitas mengairi 16 ribu hektare dengan produksi air 14.579 liter per detik. Melayani Paser dan PPU.

Bandara Samarinda dan Balikpapan kebagian juga masuk target pembangunan selama lima tahun ke depan. Kedua proyek tersebut disiapkan sebagai bandara inti. Menyokong pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di PPU dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Khusus runway Bandara Sepinggan Balikpapan, diperluas menjadi 3.500 meter. Selain itu, terminal kedatangan maupun keberangkatan diperluas dua kali lipat.

Sedangkan Bandara APT Pranoto Samarinda, runway-nya diperluas menjadi sekitar 2.700 hingga 3.000 meter. “Semua anggaran perpanjangan runway Bandara Samarinda maupun Balikpapan menggunakan APBN. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” katanya.

Diakui Isran, di balik terakomodasinya lima PSN tersebut, tidak bisa dilepaskan dari langkah pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung. Terutama dalam pembangunan IKN atau pusat pemerintahan Indonesia di Benua Etam.

“Dalam pelaksanaan proyek strategis nasional itu, sekali lagi, semua didanai pemerintah pusat. Kalau pun ada dana dari APBD Kaltim, hanya untuk mendukung persiapan dan pembebasan lahan saja. Hampir semua PSN yang sudah direncanakan itu dimulai 2020. Dan insya Allah semua PSN itu bisa dilaksanakan,” imbuhnya.

APBD Fokus Koneksitas Daerah

Pemprov Kaltim memfokuskan APBD mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan antara kabupaten/kota di Kaltim. Dimaksimalkan untuk mendorong pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya koneksitas infrastruktur antardesa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. “Terlepas dari Kaltim ditetapkan sebagai IKN, kami akan terus membangun Kaltim,” tegasnya.

Jika proyek IKN berfokus pembangunan makro ekonomi di Kaltim, APBD Kaltim difokuskan ekonomi dan infrastruktur dasar masyarakat. Sehingga ada keseimbangan dalam pembangunan ke depan. “Kehadiran IKN sangat berpengaruh terhadap makro ekonomi Kaltim. Dan yang menopang ekonomi masyarakat di daerah itu ada tiga hal. Yakni ekspor- impor, konsumsi, dan investasi,” jelasnya.

Terkait sisi investasi, pembangunan IKN menjadi magnet yang cukup besar. Menarik para pelaku usaha dan ekonomi berinvestasi di Benua Etam. Ekonomi Kaltim akan terdongkrak cukup tinggi. Maka APBD harus mendorong keseimbangan pembangunan. Dengan membenahi infrastruktur dasar masyarakat.

“Kalau IKN sudah dibangun, pertumbuhan ekonomi Kaltim bisa di angka 15 persen ke depan. Dan itu menjadi sejarah. Nilai investasi yang masuk sangat besar. Dari PSN saja sudah hampir Rp 100 triliun, ditambah investasi hampir Rp 500 triliun,” tuturnya.

Tak ingin pembangunan PSN terhambat ataupun mangkrak dengan berbagai persoalan, utamanya adangan pembebasan lahan, Pemprov sedini mungkin mengambil langkah inisiatif. Salah satunya menggandeng dan melibatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Ke depan mengawal langsung proyek-proyek tersebut.

Isran menilai Pemprov Kaltim sangat perlu melibatkan kejaksaan untuk membantu pemerintah mempercepat pembangunan berbagai proyek yang sudah dicanangkan. Utamanya yang memang mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, diakui Isran, keterlibatan kejaksaan dalam mengawal berbagai proyek pemerintah sangat efektif. Terutama terkait sengketa penyelesaian lahan yang selama ini menjadi persoalan klasik.

“Mereka tahu di persoalan hukumnya. Selama ini kami kerja sama dengan Kejati. Secara nasional, itu ada TP4D dan itu sangat membantu pelaksanaan proyek pemerintah,” pungkasnya. (*)

 

 Editor: Bobby Lolowang