Gelisah PUTRI yang Terus Berupaya Bangkit di Kala Pandemi

Ditulis Oleh: Robithoh Johan Palupi
Senin, 31 Mei 2021

kaltimkece.id Ramadan tinggal menyisakan beberapa hari lagi. Saat Daeng Lompo mulai gelisah dengan persiapan menuju Idulfitri. Bukan urusan malam takbiran, atau sajian buat menyambut tamu kala lebaran yang dipikirkannya. Pemilik tempat wisata Pantai Panrita Lopi di Muara Badak, Kutai Kartanegara itu terus gamang untuk menyiapkan hari-hari panen raya, musim libur lebaran.

Aturan yang dipegangnya dari Satgas Covid-19 Kukar, masih beleid yang dikeluarkan pada 2020 silam. Itu adalah surat yang mengatur tata kelola tempat wisata di kala pandemi. Aturannya jelas, selama pandemi masih merebak, semua tempat hiburan di Kukar harus ditutup. Daeng Lompo terus berupaya agar pada Idulfiri 2021 kebijakan dari pemerintah diubah. Setidaknya, ada kelonggaran buat para pelaku usaha seperti dirinya.

Upaya koordinasi dengan pemangku kepentingan terus dilakukannya. Menghubungi Camat Muara Badak adalah salah satunya. Ia berkoordinasi tentang kemungkinan keluarnya aturan baru dari Pemkab Kukar untuk memperbolehkan pengelola tempat wisata membuka usahanya. “Kami sudah puasa setahun lebih sejak pandemi. Kalaupun ada wisatawan, ya jumlahnya standar. Tidak bisa maksimal. Paling ramai tetap kalau pas libur lebaran. Nah, tahun lalu kami tidak bisa apa-apa karena adanya aturan dari pemerintah,” ungkap Daeng Lompo.

Angin segar bagi Daeng Lompo, juga pengelola wisata pantai lainnya di Muara Badak muncul setelah pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Demi menekan penyebaran virus corona, pemerintah pusat melarang aktivitas mudik saat lebaran, dan dianjurkan untuk dibukanya lokasi wisata lokal. Hanya saja itu belum sepenuhnya dirasakan oleh Daeng Lompo dan kolega di Kukar.

“Harusnya kan ada turunan aturan dari pemerintah daerah menyikapi instruksi itu. Tapi sampai jelang lebaran, itu tidak juga dikeluarkan,” ungkapnya. “Akhirnya, Pemkab Kukar mengeluarkan aturan setelah kami meminta kejelasan. Kami mendapat kelonggaran dengan membuka tempat usaha tapi di bawah penerapan protokol kesehatan yang ketat. Fasilitas pencegahan seperti hand sanitizer harus disiapkan, juga pengunjung harus jaga jarak dan tetap menggunakan masker. Dan, kami hanya diperbolehkan menerima maksimal 1000 pengunjung setiap hari,” tutur Daeng Lompo.

Diakui Daeng Lompo, selama pandemi, upaya pemerintah membantu para pelaku industri pariwisata dengan memberikan insentif, diakui lelaki yang didapun sebagai Ketua DPC Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kutai Kartanegara itu, belum bisa banyak membantu. Nilai Rp 1 juta per bulan, tidak sepadan dengan keperluan sehari-hari. Pantai Panrita Lopi sendiri saat musim libur lebaran, bisa mempekerjakan lebih 50 orang.

“Sebenarnya, kami tidak pernah meminta uang pemerintah. Cukup lindungi kami dengan aturan yang memudahkan kerja. Kebijakan jangan terlalu mengekang. Kalau bisa dibilang, wisata bisa jadi obat untuk menjaga imun tubuh dan mengobati corona,” ungkapnya.

Apa yang disampaikan Daeng Lompo pada kaltimkece.id adalah sedikit keluh kesah dari para pelaku industri taman rekreasi di Kaltim. Dikomando Ketua DPD PUTRI Kaltim, Dian Rosita, diskusi ringan digelar di Kantor Kaltimkece.id di Jalan Wahid Hasyim, Sempaja, Samarinda. Selain Ketua DPC PUTRI Kukar, juga hadir Ketua DPC PUTRI Samarinda, Kutai Timur dan Bontang. Juga, para pelaku usaha taman rekreasi lain.

Sinergi pemerintah dengan swasta dalam mengembangkan wisata di Kaltim, khususnya saat pandemi, memang jadi topik yang mengemuka. Meski diskusi dikemas dengan gaya santai, namun banyak ide yang muncul. Seperti yang dilontarkan Ketua DPC PUTRI Samarinda, Sheila Achmad. Perempuan yang juga jadi pengelola Rumah Ulin Arya itu menyebut, kondisi saat ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan internal.

Para pelaku industri pariwisata sudah sepatutnya mempersiapkan diri, baik dari sisi pemenuhan aturan ataupun kualitas sumber daya manusia. “Banyak hal yang masih jadi pekerjaan rumah di internal pelaku industri wisata. Misalnya, soal standardisasi pengelolaan, hospitality, keamanan, dan banyak hal lainnya. Mungkin ini saat yang tepat untuk kita semua menyiapkan diri, sehingga saat pandemi berakhir dan tempat wisata kembali dibuka, semuanya sudah siap,” ungkap Sheila.

Hal senada juga disampaikan Eko Satrya, Ketua DPC PUTRI Bontang. Dengan minimnya potensi objek wisata alam di Bontang, saat pandemi bisa dimaksimalkan untuk menggali potensi wisata alternatif. Di Bontang, yang paling menonjol baru objek wisata Beras Basah. Meski demikian, bukan tidak mungkin akan muncul objek baru.

“Saat pandemi, orang kan dilarang keluar daerah, jadi pelaku wisata lokal mendapat keuntungan karena masyarakat akhirnya berwisata di lokasi yang tidak jauh-jauh,” ujarnya.

“Tapi ini juga belum sepenuhnya bisa dimaksimalkan, karena pemerintah daerah juga belum membuat aturan yang tegas. Untuk dapat izin membuka tempat usaha juga dipersulit. Akhirnya sampai ada istilah di internal kami, lebih baik minta maaf daripada minta izin,” ungkap Eko dengan nada penuh canda.

Hal miris juga dirasakan pengelola Ladang Budaya (Ladaya) Tenggarong. Nesa menyebut, aturan pelonggaran tempat hiburan memang sudah dikantongi. Hanya, pada kenyataannya Ladaya tak bisa dikunjungi wisatawan. Pasalnya jalan menuju objek wisata diportal di beberapa titik. “Ya kami hanya bisa pasrah. Kenyataannya kami tetap tidak bisa maksimal menerima pengunjung,” ungkap Nesa.

Kondisi seperti inilah yang jadi perhatian besar DPD PUTRI Kaltim. Dian Rosita menyebut, peran wisata dalam membangkitkan ekonomi yang terimbas pandemi akan sangat besar. Namun impian ini hanya bisa berjalan dengan baik jika semua pihak yang terlibat benar-benar serius.

“Kami (para pelaku industri wisata) tidak meminta dana dari pemerintah. Insya Allah kami bisa berjalan. Kami hanya meminta kebijakan yang membuat kami bisa berjalan dengan baik. Soal anjuran pelaksanaan protokol kesehatan misalnya, kami akan sangat taat pada aturan. Kami sangat yakin efek ekonomi dari dunia wisata bisa ikut memulihkan kondisi Indonesia,” ungkapnya. (*)