Jalan Tol Balsam Beroperasi setelah 15 Desember, Tambah 60 Km Lagi ke Ibu Kota Baru

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Jum'at, 06 Desember 2019

kaltimkece.id Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono ke Balikpapan, Rabu, 4 Desember 2019, memberi sinyalemen kuat peresmian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam). Basuki yang tetap menjabat pada periode kedua Presiden Joko Widodo, langsung mengecek progres jalan bebas hambatan yang nantinya tersambung ke ibu kota negara (IKN). Hasil kunjunganya bakal dilaporkan langsung ke Presiden guna dipastikan kapan peresmiannya.

Basuki menceritakan, sudah tiga seksi yang pengerjaannya 100 persen. Di antaranya seksi 4 sepanjang 17,95 kilometer yang menghubungkan Samarinda dan Palaran. Seksi 3 yang menyambungkan Palaran-Samboja sepanjang 17,50 kilometer; dan seksi 2, Samboja-Muara Jawa sejauh 30,98 kilometer. Total 3 seksi tersebut 66,43 kilometer.

Menindaklanjuti hal itu, ia sudah berkoordinasi dengan jajaran untuk gelar uji laik fungsi tol. Uji tersebut dimulai Kamis, 5 Desember 2019. Sejumlah instansi dilibatkan. Mulai Dinas Perhubungan, kepolisian, jajaran PUPR dan lainnya. Proses uji hingga hasil berupa penerbitan sertifikat layak jalan diprediksi memakan waktu 1-2 minggu. Disusul penerbitan SK Menteri PUPR soal operasional.

Ia optimistis, seksi 2,3, dan 4 beroperasi saat Natal dan tahun baru ini. “Bisa, bisa,” jawab Basuki kepada sejumlah jurnalis setelah menghadiri kunjungan spesifik Komisi V DPR RI, di Grand Tjokro Hotel, Balikpapan, Rabu, 4 Desember 2019.

Adapun seksi 1 dan 5 menghubungkan Jembatan Sungai Manggar dan Sepinggan, masih belum sepenuhnya rampung. Masih ditemui longsor sekitar 11 kilometer. Kedua seksi sepanjang 33 kilometer tersebut dibiayai APBN, APBD Kaltim, dan pinjaman Tiongkok.

Doktor teknik sipil jebolan Universitas Colorado, Amerika Serikat, tersebut meminta masalah itu segera diatasi. Dia berharap seluruh jalur beroperasi penuh Maret 2020. 

Kepala Balai Pelaksana Jalan (BPJT), Danang Parikesit menambahkan bahwa jajarannya sudah menyiapkan SK pengoperasian dan inventarisasi. Seiring itu, Kementerian PUPR juga berkomunikasi ke Presiden Jokowi agar berkenan meresmikan sebagian ruas tol seksi 2,3 dan 4. “Kalau harapan kami, sudah bisa beroperasi (sebagian) 15 Desember ke atas. Kami minta waktu dari presiden, kapan beliau berkenan (meresmikan),” ungkap Danang, dikonfirmasi kaltimkece.id, Kamis, 5 Desember 2019.

Danang belum berani berkomentar apakah nantinya pada tahap pembukaan Natal dan Tahun Baru bakal ada penggratisan biaya tol. Menurutnya, keputusan itu berada di Menteri PUPR dan presiden. Untuk saat ini, BPJT masih berpedoman tarif Rp 1000 per kilometer bagi kendaraan golongan satu. Semisal mobil sedan, pikap, bus, dan truk kecil. Sementara tarif golongan lain, masih dihitung dari biaya investasi yang menelan Rp 9.7 triliun.

Buka Peluang Tol ke IKN

Pemerintah Pusat juga berencana membangun jalan tol baru dari Balikpapan ke IKN. Lokasi pusat pemerintahan baru tersebut direncanakan berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kukar. Diketahui, titik nol kilometer IKN ditandai dengan menara pemantau api di sebuah bukit di Kecamatan Sepaku, PPU.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pihaknya lebih memilih menyerahkan penugasan pembangunan jalan tol IKN ke PT Jasa Marga TBK ketimbang pelelangan baru ke swasta. Hal tersebut dimungkinkan karena jalan tol menuju IKN tersambung ke tol Balsam yang kini dikerjakan perusahaan yang sama.

Maka, melalui penugasan itu, BPJT bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tinggal mengamandemen kontrak berisi ruang lingkung pekerjaan. Basuki menegaskan, opsi penugasan lebih efektif mempercepat konstruksi. Terlebih, rencana pemindahan pusat pemerintahan pusat digadang-gadang berlangsung paling cepat 2024 mendatang.

 “Karena memang enggak terlalu panjang. Balikpapan ke IKN, 60 kilometer (tol baru),” ucapnya kepada awak media saat berkunjung ke Balikpapan.

Biaya investasi yang bakal dikeluarkan untuk pembangunan jalan bebas hambatan baru itupun masih terus dihitung. Disesuaikan desain perencanaan. “Kalau tidak elevated (melayang), itu (investasi) sekitar Rp 120-150 miliar per kilometer. Kalau di atas (melayang) bisa sampai Rp 300-an miliar per kilometer,” ucapnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang