Kapolda Kaltim Bicara Kriminalisasi Ulama

Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
Rabu, 13 Februari 2019

kaltimkece.id Pemilu 2019 tinggal hitungan bulan. Panasnya persaingan dua pendukung calon presiden sudah terasa sejak 2018, terutama di jagat maya. Gegap gempita di Kaltim tak kalah hebat.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto menuturkan, bila tak bijak, informasi di dunia maya bisa mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. “Saya bahkan pusing sendiri dengan informasi-informasi sesat di media sosial,” tuturnya setelah menghadiri silaturahmi Ulama Zuama dan Umara se-Kaltim di Kegubernuran Kaltim, Rabu 13 Februari 2019.

Dari media sosial, kesan yang kerap didapat adalah karut-marutnya kondisi. Sangat rawan pula. “Padahal sebenarnya enggak separah yang dilihat di media sosial juga,” tuturnya.

Dia tak memungkiri, informasi sesat, fitnah, hoax atau apapun istilahnya banyak beredar selama tahun politik. Menurutnya, ini tak lepas dari kampanye hitam yang dilakukan demi kepentingan politik. Dia menyebut, hal tersebut sebagai psikologi negatif.

Saat ini kerap terjadi satu kelompok memberi informasi negatif tentang kelompok lain. “Dan akan dibalas dengan kelompok yang disebut negatif tersebut,” ujarnya. Hal tersebut, kata dia, membuat masyarakat yang relatif netral menjadi ikut-ikutan nimbrung. Ada juga yang melihat seluruh kelompok sama jeleknya akhirnya lebih memilih golput.

Polisi Kena Imbas

Priyo terusik dengan istilah kriminalisasi ulama yang kerap disematkan kepada korps bhayangkara itu. Pasalnya, dua kata tersebut menyudutkan polisi sebagai aparat penegak hukum. "Polisi tersudutkan dengan kata kriminalisasi ulama. Begini, kalau dia berbuat dan terbukti melanggar hukum, itu bukan kriminalisasi. Kecuali dia tidak berbuat dan tidak melanggar hukum," ujarnya.

Ia berharap para ulama Kaltim bisa memberikan pencerahan. Umat jangan terpancing dan terpengaruh isu serta fitnah di medsos. "Kalau masyarakat yang tidak bisa mencerna isu di medsos, maka akan terpengaruh. Tolong kepada para ulama agar diberikan pencerahan kepada masyarakat tentang ini. Tidak ada keinginan polisi mengkriminalisasi ulama, justru kita menghormati tokoh agama," ungkap Priyo.

Menurut dia, bila polisi tidak menindak malah disebut melakukan pembiaran. Ia menilai isu dan fitnah yang beredar di medsos semacam ini merupakan bentuk propaganda firehouse of the falsehood yang harus segera ditangkal. Sebab, isu tersebut akan dianggap benar jika tidak ditangkal 

"Kalau informasi yang disemburkan adalah kebohongan dan kepalsuan, maka itu akan dianggap benar. Nah ini perlu dicermati. Semburan yang besar, terus menerus tapi kebohongan, sebaiknya jangan diteruskan," tuturnya. 

Ulama Garda Terdepan

Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Karo Kesra Setda Prov Kaltim Elto, mengimbau ulama menjadi garda terdepan membentengi umat dari informasi sesat dan fitnah. "Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan satu komponen penting dalam sistem pembinaan umat. MUI bisa mengantisipasi aliran yang meresahkan. Maka dari itu, kami berharap MUI provinsi dan daerah terus bersinergi demi menjawab maraknya persoalan keagamaan sehingga tidak menimbulkan perdebatan dan meresahkan masyarakat," ucap Elto.

Ketua MUI Kaltim, Hamri Has menegaskan ulama siap bersinergi dan mengajak umat untuk menjaga kondusivitas jelang Pilpres. "Suatu umat tergantung pada akhlak rakyatnya. Jika akhlaknya rusak, maka akan rusak ulamanya dan masyarakatnya. Mari kita tetap bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga Provinsi Kaltim yang kita cintai tetap kondusif," ungkap Hamri Has. (*)