Keributan Sekkot-Anggota DPRD Kejadian Lama, Disebut hanya Nongkrong Biasa

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Senin, 06 Januari 2020

kaltimkece.id Pertemuan antara sejumlah pejabat pemerintah kota dengan anggota DPRD Samarinda mendadak mencekam. Di sebuah kafe, sejumlah anggota DPRD berdiri dari kursi yang tadinya berjejer rapi. Saling tunjuk dengan suara tinggi berlangsung. Diselingi bunyi kaca pecah hingga entakan meja.

Peristiwa yang sempat direkam kamera itu diperkirakan terjadi pada Oktober 2019. Dalam video tersebut, nampak Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin dan Ketua DPRD Samarinda Siswadi. Sugeng mengenakan kemeja berkerah biru. Ia berdiri di dekat pintu kafe. Sesekali tubuh Sugeng dihalangi agar tak terlibat keributan.

Siswadi, di sisi lain, berusaha melerai orang-orang yang bertikai. Video berdurasi 43 detik ini tersebar di sejumlah grup WhatsApp pada Senin, 6 Januari 2020.

Kepada kaltimkece.id, Sugeng Chairuddin enggan memberikan komentar. Ia hanya mengatakan, keributan tersebut merupakan kejadian lama. Sugeng, yang mengaku sedang tak enak badan ketika diwawancarai, tak ingin membahas keributan. Ia menyarankan untuk mengkonfirmasi kepada pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut.

"Tidak usah dibahas, itu masa lalu. Kalau (wawancara) soal itu, jangan saya, lah. Yang lain saja, nanti ramai lagi," ucap Sugeng, Senin sore, 6 Januari 2019.

Ketua DPRD Samarinda Siswadi mengakui keributan dalam video tersebut benar adanya. Namun ditanya lebih dalam permasalahan, ia irit berbicara. Politikus PDIP tersebut juga tak menyebutkan lokasi kafe di dalam video. Siswadi membantah bahwa temu muka tersebut bukan rapat pembahasan APBD oleh anggota dewan. Ia mengatakan bahwa pembahasan tersebut bukanlah agenda resmi yang dijadwalkan DPRD sebagaimana mestinya.

Selain itu, Siswadi mengatakan, beberapa faktor yang dianggap tidak berunsur resmi dalam pertemuan tersebut. Salah satunya, kelayakan tempat dan kelayakan pakaian atau atribut anggota DPRD.

“Saya tidak terlibat dan tidak mengetahui adanya rapat apapun itu. Termasuk kabar yang beredar mengatakan rapat APBD, itu rapat tidak resmi. Mana ada rapat resmi di kafe? Ada yang pakai kaus oblong. Itu rapat apa?”

Siswadi, saat ditemui di ruangannya, Senin 6 Januari 2020, menambahkan bahwa DPRD tidak pernah melaksanakan rapat di tempat nonformal. Apalagi dalam membahas agenda resmi seperti APBD.

"Seumur-umur saya menjadi anggota DPRD selama tiga periode, tidak pernah agenda resmi itu di kafe. Jangankan di kafe, di hotel saja tak pernah,” tambahnya.

Siswadi mengatakan, keributan tersebut terjadi pada medio Oktober 2019.

"Intinya, agenda tersebut cuma nongkrong biasa. Silaturahmi antar-anggota. Nah, agenda pertemuan yang dikabarkan membahas APBD itu tidak dalam wewenang DPRD. Dan itu bukan agenda DPRD," tutupnya.

Menurut pengamat hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, para pejabat semestinya memberikan edukasi kepada publik. Bukan malah menyajikan tontonan memalukan.

“Semestinya, cara-cara dialogis lebih dikedepankan dalam membahas dan menyelesaikan persoalan," ungkap dosen fakultas hukum yang akrab disapa Castro ini.

Sebagai anggota legislatif yang mendapatkan sorotan perihal kinerja, tambah Castro, seharusnya membahas permasalahan menggunakan akal pikiran. Ia menganggap, selama ini DPRD selalu meributkan permasalahan perihal yang kurang berkenaan dengan publik.

"Bukan dengan otot macam itu. Kalau soal ribut-ribut anggaran, itu tidak mengherankan buat saya. Selama ini, kinerja DPRD Samarinda banyak dikritik terutama kualitas legislasinya," tambahnya.

Sebagai warga Samarinda, kata Castro, ia ingin anggota DPRD dikenal karena kinerjanya. Bukan karena tabiat yang emosional atau mudah tersulut emosi untuk hal yang tidak berkenaan langsung dengan persoalan publik.

“Lha, kalau urusan anak mati di lubang tambang, atau banjir yang tak berkesudahan, malah diam tak ada yang ribut-ribut, tuh,” imbuhnya. (*)

 

Editor: Fel GM