Mendatangi Sepaku dan Samboja, Lokasi Ibu Kota yang Baru Ditetapkan Jokowi

Ditulis Oleh: Bobby Lolowang
Selasa, 27 Agustus 2019

kaltimkece.id Lokasi ibu kota Indonesia yang baru akhirnya ditetapkan. Kaltim dipilih sebagai penyandang status DKI oleh Presiden Joko Widodo. Lokasi persisnya di sebagian Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU).

Berdasar peta administrasi, titik yang mempertemukan kedua kabupaten adalah bagian utara PPU dan sisi selatan Kukar. Terdapat tiga kecamatan Kukar di sisi tersebut yakni Samboja, Loa Janan, dan Loa Kulu. Ketiganya berbatasan Kecamatan Sepaku di PPU. Berdasar kriteria yang diungkapkan, gabungan Sepaku-Samboja paling sesuai. Apalagi disebutkan bahwa areal dimaksud termasuk Hutan Konservasi Bukit Soeharto.

Dalam konferensi pers pengumuman ibu kota di Istana Negara, Senin siang, 26 Agustus 2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa lokasi keseluruhan ibu kota pada tahap awal dimulai dengan 40 ribu hektare. Angka 180 ribu hektare yang mengemuka merupakan kebutuhan keseluruhan. Setelah melewati berbagai pengembangan dan diperluas.

Dari ratusan ribu hektare lahan yang direncanakan, dipastikan setengahnya ruang terbuka hijau (RTH). Bambang memastikan tak sedikitpun hutan lindung yang diganggu. Demikian juga Bukit Soeharto yang masuk kawasan ibu kota. “Hutan konservasi Bukit Soeharto justru akan diperbaiki. Selama ini ada yang pakai bukan untuk keperluan hutan, termasuk perkebunan, itu akan kami rehabilitasi,” terang Bambang kepada awak media.

Kepala Bappenas menyebut bahwa 180 ribu hektare lahan yang dibutuhkan sebagian besar milik pemerintah. Dari lahan tersebut, ada lagi areal yang tengah dikerjakan pihak ketiga. Dan pemerintah berhak menarik sewaktu-waktu, sesuai luasan yang dibutuhkan.

Terdapat lahan perusahaan raksasa beroperasi di Sepaku yang kemungkinan terdampak pemindahan ibu kota. Pihak ketiga yang dimaksud Bambang, kemungkinan besar PT ITCI Kartika Utama yang beroperasi dari berbatasan Kelurahan Riko Kecamatan Penajam hingga Kecamatan Sepaku di PPU.

PT ITCI Kartika Utama mengantongi SK IUPHHK dengan SK.160/Menhut-II/2012. Terdiri dari 173.395 hektare lahan di PPU, Kukar, dan Kubar. Sosok di balik perusahaan tersebut juga bukan nama yang asing. Hasyim Djojohadikusumo bertindak sebagai komisaris utama. Di kalangan publik luas, Hasyim dikenal sebagai adik kandung Prabowo Subianto.

Kaitan antara PT ITCI dan pemindahan ibu kota sebelumnya disebutkan Isran Noor. Saat menjadi pembicara di tayangan televisi Indonesia Lawyer Club, Selasa malam, 20 Agustus 2019, Isran menyebut bahwa Hasyim berencana membangun waduk besar di wilayah kerja PT ITCI Kartika Utama, sekitar 35 kilometer dari Balikpapan, dengan debit 1.000 liter per detik.

Media ini mengunjungi kawasan Sepaku dan Samboja sebagai kandidat ibu kota yang baru pada Sabtu, 24 Agustus 2019. Sebagai kecamatan dengan sebagian besar kawasan tepi atau sekitar hutan, Sepaku memiliki luas 117.236 hektare. Dari 15 desa, 11 di antaranya berada di lereng atau punggung bukit. Sedangkan dua di dataran, satu kawasan pesisir, dan terakhir daerah lembah atau DAS.

Akses menuju Sepaku bukanlah jalur yang asing bagi publik Kaltim. Salah satu objek wisata unggulan terdapat di kawasan tersebut. Yakni Bukit Bangkirai yang masih bagian dari Kecamatan Samboja, Kukar. Dari persimpangan di jalan poros Samarinda-Balikpapan, akses ke destinasi wisata tersebut belum sepenuhnya mulus. Kerusakan cukup banyak dijumpai. Pengendara pun  sulit melaju. Apalagi kawasan tersebut kerap dilalui satwa liar. Yang paling banyak spesies kera. Sejak beberapa kilometer memasuki akses Bukit Bangkirai, memang terdapat sejumlah papan pengumuman. Isinya mengingatkan pengendara untuk tak melaju menghindari kawanan satwa menyeberang jalan. Diingatkan juga untuk tak memberi makan kera-kera yang mudah dijumpai di kawasan tersebut. Terutama pada sore hari.

Kiri dan kanan jalur tersebut memang cukup dipenuhi hutan. Tak mengherankan satwa liar masih mudah dijumpai. Sebagian masih beraspal, sebagian sudah cor semen. Dari persimpangan Samboja-Sepaku di jalan poros Samarinda-Balikpapan, jarak yang mesti ditempuh memasuki kawasan Sepaku sekitar 14 kilometer.

Di sinilah kondisi jalan kian memprihatinkan. Banyak lubang yang jaraknya dengan permukaan aspal cukup dalam. Dengan kendaraan multi purpose vehicle (MPV) yang dikendarai, tim kaltimkece.id mesti penuh hati-hati menghindari lubang. Pengendara umum makin sulit melaju karena dengan kondisi jalan tersebut, kendaraan raksasa yang lalu lalang cukup intens. Mulai pengangkut sawit hingga kayu.

Memasuki Sepaku, pemandangan hutan di kiri-kanan jalan masih umum dijumpai. Tapi semakin dalam, semakin banyak aktivitas perkebunan. Dari karet hingga sawit. Sejumlah rumah warga juga menerima pembelian tandan buah segar (TBS) sawit.

Rumah-rumah di Sepaku memang tak berdiri di sepanjang jalan. Bahkan cenderung memiliki jarak yang cukup jauh satu sama lain. Keramaian mulai dijumpai begitu memasuki Kelurahan Semoi. Di sini, permukiman dan aktivitas ekonomi mulai didapati. Termasuk sekolah-sekolah besar dengan bangunan beton. Fasilitas internet publik seperti kerap dijumpai di kota besar juga terdapat di kawasan ini.

Tapi memasuki kawasan ramai penduduk, bukan berarti kondisi jalan menjadi lebih baik. Sebagian bahkan hanya berfungsi setengah jalur lantaran tahap semenisasi. Situasi kian rumit karena beberapa titik proyek tak terdapat penjagaan. Pengendara hanya bisa berharap tak berpapasan kendaraan lain ketika melintas di satu jalur tersebut.

Jalur mulus di Sepaku untuk ukuran yang lebih panjang, baru ditemui begitu melewati areal PT ITCI Kartika Utama. Semenisasi telah dilakukan di kedua jalur. Akses mulus bisa dinikmati hingga memasuki Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam.

Abdul Kasim adalah warga setempat yang bermukim sejak 1984. Ketika itu ia baru bergabung dengan perusahaan kayu PT Balikpapan Wana Lestari yang beroperasi di sekitar Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam. Menurut Kasim, sebagian besar warga yang menetap di sana, adalah mereka yang semula bekerja di perusahaan tersebut. Kini, hanya sebagian masih berstatus karyawan. Selebihnya menjalani hidup sebagai petani sawit hingga karet. 

Sedangkan Kecamatan Samboja di Kukar, merupakan kawasan yang  dilewati proyek tol Balikpapan-Samarinda. Memotong jalan poros di Kelurahan Sungai Merdeka, Samboja.

Secara umum, infrastruktur jalan masih cukup baik. Hanya beberapa tempat tengah pengecoran. Di antaranya jalan poros Kelurahan Sungai merdeka dan Sungai Seluang.

Secara lokasi, Samboja dianggap strategis. Di antaranya dekat bandara plus akses yang cukup baik. Jarak Samboja ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman atau Sepinggan adalah 45,2 kilometer. Jarak tersebut diperkirakan lebih dekat bila jalan beroperasi.

Selain jarak dekat dengan bandara, Samboja juga di pinggir Selat Makassar. Potensi ekonomi pun begitu besar. Salah satunya untuk pembangunan pelabuhan.

Samboja saat ini mendapat pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Senipah berkapasitas 117 megawatt. Sedangkan air bersih dipasok Sungai Merdeka dan Waduk Karya Jaya sebagai baku utama PDAM Tirta Mahakam, Samboja. Kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) di sana mencapai 105 liter per detik.

Sebagai calon ibu kota negara, secara pandangan mata belum banyak yang berubah dari Samboja. Hanya terlihat sepanjang perjalanan plang-plang nama penjualan tanah terlihat di pinggir jalan. Apalagi ketika mulai memasuki pusat kecamatan. Tepatnya di jalur Samboja-Handil. Tanah berbagai ukuran ditawarkan.

Media ini menghubungi salah satu pemilik tanah. Hj Nuriah Salim nama si pemilik lahan. Dalam sambungan telepon yang media ini lakukan, menyebut lokasi tanah berada di jalan poros Kelurahan Sungai Seluang Samboja. "Siap huni, sebentar lagi ibu kota," ujarnya saat mengira media ini adalah salah seorang calon pembeli tanah.

Luas tanah yang ditawarkan 9.400 meter persegi. Harga yang dia banderol Rp 270 juta. "Cocok untuk investasi," ujarnya. Menurut Nuriah, dalam beberapa bulan terakhir sudah beberapa calon pembeli meninjau tanah miliknya. "Tak hanya dari Kaltim. Ada dari Jakarta dan Surabaya juga," ujarnya.

Usut punya usut, tanah yang sama sudah diiklankan di salah satu situs penjualan tanah, rumah, dan bangunan. Bedanya, saat diunggah pada November 2018, harganya masih Rp 150 juta.

Aksi spekulan tanah memang sudah masuk radar pemerintah dalam rencana pemindahan ibu kota. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, memastikan kawasan yang dipatok menjadi ibu kota berstatus milik pemerintah. Dampak sosial tentu bukan perkara. Namun begitu lokasi pasti telah dikeluarkan, pemerintah segera melakukan proses land freezing. Sebagai upaya menekan spekulasi tanah di tempat pendukung ibu kota.

Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut segera berkoordinasi dengan dua wali kota Samarinda dan Balikpapan. Demikian juga bupati Kukar dan PPU. Persiapan pemindahan ibu kota semakin dimatangkan. Termasuk mencegah aksi spekulan tanah. “Kami semua siap. Masyarakat siap, pemerintah daerah pun siap,” sebut Isran.

Menurut Gubernur, kebijakan memindah DKI ke Kaltim bukan hanya berkah untuk Bumi Etam. Secara lebih luas, dampaknya bakal positif di seluruh Indonesia. Terutama wilayah timur Nusantara.

Adapun Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya menyebut ditetapkannya Kaltim sudah atas banyak pertimbangan. Pertama karena risiko bencana yang minim. Termasuk dari banjir, gempa bumi, hingga longsor.

Lokasi yang ditetapkan pun berdekatan dua kota yang telah berkembang, yakni Samarinda dan Balikpapan. Dengan demikian, ketersediaan infrastruktur relatif lengkap. Apalagi terdapat 180 ribu hektare lahan dibutuhkan yang dikuasai pemerintah.

“Meski demikian, penentuan lokasi tetap membutuhkan persetujuan DPR. Tadi pagi saya sudah kirim surat kepada Ketua DPR RI, melampirkan hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut. Sehubungan dengan itu, pemerintah segera menyiapkan rancangan undang-undang untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” urai Jokowi.

Ditambahkan Bambang Brodjonegoro, Bappenas segera menyiapkan naskah akademik untuk menjadi dasar RUU. Pada 2020 fase persiapan ditarget sudah final. Baik master plan maupun urban design yang dibutuhkan. Dari building design hingga dasar RUU. Demikian pula penyiapan lahan untuk kebutuhan pembangunan. “Infrastruktur dimulai akhir 2020. Paling lambat 2024 pemindahan dilakukan,” imbuhnya. (*)

 

Dilengkapi oleh: Fachrizal Muliawan