Mundurnya Ketua KONI dan Tuduhan Sentimen untuk Pemkot Samarinda

Ditulis Oleh: Ika Prida Rahmi
Senin, 11 Februari 2019

kaltimkece.id Ketua Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Samarinda Ade Sukma Yudhy memutuskan mundur dari jabatan. Salah satu alasannya adalah kegagalan mempertahankan gelar juara umum di Porprov Kaltim VI 2018 Sangatta, Kutai Timur.

Kontingen Samarinda awalnya sempat menyapu bersih medali. Namun, saat detik-detik akhir, atlet Samarinda disebut kurang bergairah. Memberi celah bagi kontingen Kutim meraih medali terbanyak.

Dengan hasil tersebut, atlet Samarinda harus puas bertengger di posisi kedua. Gelar juara umum yang sebelumnya dipegang, dimenangkan Kutim yang mengoleksi 462 medali, sedangkan Samarinda 432.

Kegagalan menjadi puncak bagi Ade mundur. Dilandasi rasa kecewa juga kepada Pemkot Samarinda. Musababnya, tidak ada dana prestasi untuk para atlet.

Menurut Ade, selama tiga tahun berturut-turut KONI minim anggaran dari APBD. Hal ini disinyalir menjadi kegagalan Samarinda mempertahankan gelar juara umum.

"Apakah kegagalan untuk mempertahankan gelar juara umum itu karena pembinaan yang kurang maksimal? Saya jawab pasti, ya. Bagaimana mau membina maksimal kalau tiga tahun berturut-turut tidak dapat anggaran pemerintah daerah. Kecewa sudah pasti," sebut Ade kepada kaltimkece.id, Senin 11 Februari 2019.

"Saya mundur per Jumat (1 Febuari 2019) di rapat pleno. Sudah saya sampaikan di forum rapat. Saya mundur," sambungnya.

Ade mengklaim kemundurannya sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan atlet Samarinda. Dia menduga, sulitnya Pemkot mengucurkan dana untuk KONI, karena sentimen dengan dirinya menjabat sebagai ketua KONI.

"KONI Samarinda selama tiga tahun berturut-turut, mulai 2017 sampai 2019 ini, nol rupiah dana APBD murni dari Pemkot. Saya sebagai nakhodanya punya beban moral. Jangan-jangan hanya karena ketua KONI-nya saya," sebut dia.

Diungkapkan Ade, selama menjabat Ketua KONI, hanya pernah dibantu APBD Perubahan 2017. Uang Rp 2 miliar mengucur saat itu. Sedangkan bantuan Rp 10,1 miliar didapat pada 2018 untuk persiapan Porprov. Alokasi tersebut diklaim sangat jauh dari kata cukup.

"Sebulan, dua bulan, sudah habis. Terus pembinaan secara maksimalnya bagaimana? Ini juga menjadi indikasi gagal mempertahankan juara umum di Porprov lalu. Pembinaan tidak maksimal."

Terlambat Usulkan Anggaran

Pemkot Samarinda telah menerima surat pengunduran diri Ade. Posisi Ketua KONI Samarinda mestinya dijabat 2017-2021. Saat ini, kekosongan diisi Aspian Noor sebagai pelaksana tugas. Selanjutnya, sesuai AD/ART KONI Samarinda, Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa atau Musorkotlub diagendakan untuk menunjuk ketua definitif baru.

Sekertaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin, membenarkan tidak adanya dana APBD murni diberikan kepada KONI Samarinda. Namun, hal itu dikliam lantaran usulan dana yang selalu lambat. Praktis, dana hibah hanya memungkinkan di APBD perubahan.

Sugeng mengajak pengurus KONI segera mengajukan usulan di RAPBD 2020 kepada Pemkot yang nantinya disepakati bersama DPRD. Sejauh ini, pihaknya belum menerima usulan. Dana yang nantinya disetujui, bergantung usulan, rasionalisasi penggunaan anggaran, dan kesanggupan keuangan.

"Pokoknya sesuai aturan, per 30 Juni, dokumen KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) harus disampaikan ke DPRD. Artinya, semua kegiatan untuk 2020 sudah ada dalam KUA-PPAS. Kalau di luar itu enggak boleh," urai Sugeng kepada kaltimkece.id, Senin sore 11 Febuari 2019, setelah rapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda.

Sugeng menepis kegagalan Samarinda meraih gelar juara umum di Porprov karena minimnya anggaran. Pemkot ditegaskan telah mengalokasikan Rp 10,1 miliar dalam APBD Perubahan 2018, "Kan tetap ada dananya, Rp 10,1 miliar diambil dari APBD Perubahan 2018. Itu uang, bukan daun," pungkasnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang