Nasib Jembatan Pulau Balang yang Tak Kunjung Rampung setelah 12 Tahun

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Senin, 02 Desember 2019

kaltimkece.id Sejak 12 tahun silam atau pada 2007, pembangunan Jembatan Pulau Balang mulai dicanangkan. Hingga hari ini, struktur penghubung Penajam Paser Utara dengan Balikpapan itu tak kunjung rampung. Harapan baru terurai seturut penunjukan Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN).

Jembatan Pulau Balang saat ini menyandang status Proyek Strategis Nasional (PSN). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kaltim berharap, status tersebut membuat uluran tangan APBN kembali mengucur. Pekerjaan di penghubung Trans Kalimantan sisi selatan ini memang melibatkan empat pihak. Ada Pemkab PPU, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Adapun pembiayaannya melalui skema kontrak tahun jamak.

Keseluruhan infrastruktur Jembatan Pulau Balang terbagi dalam beberapa paket. Di antaranya, jalan pendekat di sisi Balikpapan dan PPU, bentang jembatan pendek, dan bentang panjang.

Pemkab PPU kebagian jatah membebaskan lahan akses jalan pendekat ke jembatan. Persisnya, sekitar Buluminung sampai Pantai Lango dengan panjang 20 kilometer. Progres pembebasan lahan hampir selesai. Pemprov Kaltim masih menunggu detail enginering desain (DED) dari Pemkab PPU untuk penyelesaian pembangunan jalan pendekat bersama Kementerian PUPR.

Proses serupa berlangsung di jalan pendekat sisi Balikpapan. DED nya masih dikaji. Mulai dari pembebasan lahan, sampai panjang konstruksi. Lantaran itulah, proses pembebasan lahan tersendat.

“Padahal, kami sudah siap ukur lahan," singkat  Kepala Badan Pertanahan Kota Balikpapan, Ramlan, ketika dihubungi Minggu, 1 Desember 2019.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman Rakyat Kaltim, Muhammad Taufik Fauzi, memberikan penjelasan. DED direncanakan selesai pertengahan Desember 2019. Pemprov sedang berupaya agar pengerjaan fisik jalan pendekat bisa dibiayai pusat, bukan lewat APBD. Jalan pendekat sisi Balikpapan diprediksi sepanjang 17 kilometer.

Selain masuk proyek strategis, Jembatan Pulau Balang adalah akses vital penghubung ke lokasi IKN di PPU dan Kukar. Jika usulan disetujui, terang Taufik, semakin banyak APBN yang digelontorkan membangun Jembatan Pulau Balang.

Sebelumnya, pada APBN tahun jamak 2015-2019, pusat mengguyur Rp 1,38 triliun membantu penyelesaian jembatan yang terletak di hulu Teluk Balikpapan ini. Terbagi mulai konstruksi bentang utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan akses jalan 1.807 meter.

"APBD provinsi (Kaltim) untuk pembebasan lahan. Desain dan penetapan lokasi dari provinsi. Sementara (pengerjaan) fisik kami minta di (Kementerian) PUPR," ujar Taufik, ditemui di kantornya, Jalan Tengkawang, Samarinda, Sabtu, 30 November 2019.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menargetkan pembangunan Jembatan Pulau Balang II selesai akhir 2020. Hingga September 2019 progres mencapai 69,3 persen.

Kehadiran jembatan Pulau Balang II diyakini memperlancar konektivitas antara Samarinda, Balikpapan, dan IKN baru di Kabupaten PPU.

Saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju PPU —tujuan Banjarmasin di Kalimantan Selatan— harus memutar 100 kilometer. Ini memakan waktu 5 jam perjalanan. 

Dengan  jembatan tersebut, jarak Balikpapan-PPU tadi lebih pendek, hanya sekitar 30 kilometer. Waktu tempuh juga singkat hanya satu jam.

“Jembatan Pulau Balang akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di Lintas Selatan Kalimantan sebagai jalur utama angkutan logistik karena jarak dan waktu tempuh menjadi lebih singkat,” kata Basuki lewat keterangan pers yang diterima kaltimkece.id, pertengahan Oktober 2019.

Jembatan disebut mendukung rencana pengembangan pelabuhan peti kemas Kariangau dan kawasan industri Kariangau di Balikpapan. Infrastruktur ini tersambung ke jalan tol Balikpapan-Samarinda. Persisnya di pintu tol kilometer 13 Balikpapan.

Menurut Basuki, jalan akses di sisi Penajam dikerjakan Pemkab PPU. Adapun jalan akses Balikpapan, dikerjakan Pemprov Kaltim. Saat ini, konstruksi Jembatan Pulau Balang II memasuki proses pengecoran lantai jembatan dan pemasangan cable stayed.

Kementerian menyebutkan sejumlah tantangan pembangunan jembatan. Di antaranya curah hujan dan arus air laut yang tinggi. Material juga harus didatangkan dari luar Kaltim. Semen dari Makassar, pasir agregat dari Palu, fly ash campuran beton dari Probolinggo, dan alat berat dari Jakarta.

Kendala teknis lain adalah pengubahan metode pemancangan pipa selubung fondasi. Lapisan batu sangat keras di dasar teluk. Tim konstruksi terpaksa menghancurkan batu di kedalaman air. Setelah hancur, batu diangkat satu per satu sebelum pemancangan.

Sebagai tambahan, Jembatan Pulau Balang akan dilengkapi teknologi structural health monitoring system (SHMS). Perkakas ini berbentuk sensor yang berfungsi untuk memantau kondisi kesehatan konstruksi jembatan. Pusat pemantauan sedang dibangun di bawah Jembatan Pulau Balang II. 

"Sensor seperti itu sudah diaplikasikan di empat jembatan di Indonesia yakni Jembatan Suramadu, Jembatan Ir Soekarno di Manado, Jembatan Merah Putih Ambon, dan Jembatan Musi IV Palembang," tutur Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, Ditjen Bina Marga, Refly Ruddy Tengkare (non aktif), beberapa saat selapas kunjungan bersama Menteri PUPR meninjau Jembatan Pulau Balang, Oktober lalu. (*)

 

Editor: Fel GM