Pandemi Covid-19 Berakhir, Pemprov Kaltim Ingin Hadirkan Jokowi ke Maratua

Ditulis Oleh: Robithoh Johan Palupi
Senin, 15 Juni 2020

kaltimkece.id Covid-19 memang membuat sektor pariwisata lesu. Tapi bukan berarti sektor ini dibiarkan tak terurus. Potensi Kalimantan Timur sangat besar di sektor ini. Pulau Maratua adalah salah satunya. Keseriusan pemerintah menggarap sektor ini juga bisa jadi langkah strategis pembangunan jangka panjang, tatkala provinsi ini sudah kehabisan penghasilan utamanya dari ekstraksi sumber daya alam.

Kenapa harus Pulau Maratua? Karena Maratua adalah mutiara. Keberadaannya sudah menjadi daya tarik dunia. Kalimantan Timur sebagai provinsi yang menaunginya, tidak mau membiarkan potensi pulau di Kabupaten Berau itu berdiam diri. Sentuhan kebijakan diharapkan mampu mempercepat pembangunan pulau eksotis itu dan menjadi destinasi unggulan Benua Etam.

Sejak 2019, Pemprov Kaltim telah menunjukkan keseriusannya menangani potensi Maratua. Tim percepatan kerja sama pengembangan strategis kepariwisataan kepulauan Maratua pun dibentuk. Adalah Dr Meiliana, SE, MM yang ditunjuk sebagai komandannya. Tim ad hoc ini bekerja di bawah instruksi Gubernur Kalimantan Timur.

Lembaga ini tidak bekerja sendirian. Apalagi setelah adanya tawaran kerja sama dari Negara Seychelles untuk meningkatkan daya dukung pariwisata di Maratua, tuntutan respons dari Pemprov Kaltim pun sangat diperlukan. Negara kepulauan di sebelah timur Afrika itu selama ini memang mengandalkan pariwisata sebagai sumber penghasilan negara. Delegasi mereka yang telah rutin berkunjung pun menilai banyak kemiripan dengan Maratua.

Nota kesepahaman kerja sama Seychelles dengan Pemprov Kaltim bahkan sudah ditandatangani sejak 10 September 2015. Kesepahaman itu bagian dari lanjutan agenda Kaltim Summit 2 yang digelar pada 2013, dan mengundang Duta Besar Seychelles sebagai pembicara. Beragam agenda untuk menyamakan persepsi di tingkat pengambil kebijakan pun terus digalakkan. Semisal seminar nasional 23 April 2016 tentang pengembangan kepariwisataan Kaltim. Itu dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltim, Pemkab Berau dan Seychelles tentang pengembangan kawasan industri pariwisata Maratua.

Tak hanya itu, kerja sama juga dikonkretkan dengan pembentukan PT Pembangunan Kepulauan Nusantara. Itu sebagai respons dibuatnya pernyataan bersama pengembangan wisata bahari kepulauan Maratua pada 30 April 2018 bertajuk Partnering For Engaging Niche Destinations of The World.

“Sejarahnya cukup panjang. Dan lembaga bentukan Gubernur ini adalah upaya untuk menyusun rencana strategis dan teknis yang bisa mendukung pariwisata di Maratua. Jadi kita tidak ingin keseriusan dari Seychelles menguap begitu saja,” ujar Meiliana saat disambangi kaltimkece.id di ruangannya di Lantai 2 Kegubernuran Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin 15 Juni 2020.

Meiliana dengan segala pengalamannya, dinilai punya kecakapan yang cukup untuk menagani lembaga bentukan Gubernur Kaltim tersebut. Perempuan yang telah malang melintang di berbagai lembaga di bawah Pemprov Kaltim hingga terakhir menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Kaltim sejak 2016, tetap mendapat tempat bagi Gubernur Kaltim meski telah purna tugas sejak 2019. Meski tidak lagi muda, tapi energi positif dari Meiliana diharapkan mampu menular ke berbagai elemen yang jadi mitra kerja Pemprov Kaltim dalam upaya percepatan pembangunan di Maratua.

“Mengurus dan mendesain pariwisata kan tidak mudah. Dan tidak bisa sendirian. Semua elemen harus terlibat. Pemerintah juga perlu partner yang punya visi yang sama. Persoalan dan tantangan di lapangan kan tidak sedikit. Makanya kita harus punya pandangan yang sama. Akan diapakan potensi wisata kita? Juga akan seperti apa desain yang ingin kita kembangkan. Saya juga dituntut bekerja cepat karena lembaga ini kan bersifat ad hoc. Dan harus bisa menunjukkan bukti nyata seiring masa jabatan kepala daerah,” ungkap Meiliana.

Di bawah Gubernur sebenarnya sudah ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang menangani urusan wisata. Namun untuk perkara Maratua menjadi lain lantaran ada dana besar yang disiapkan Seychelles berbentuk hibah, khusus untuk Maratua. Perkara itu pula yang menjadi acuan kenapa harus ada lembaga tersendiri yang merancang penggunaan dana tersebut bersama konsorsium bernama PT Pembangunan Kepulauan Nusantara. Pasalnya dana hibah tidak bisa langsung diserahkan ke Pemprov Kaltim, dan harus melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk menanganinya.

“Dinas Pariwisata punya tugas untuk mengembangkan banyak potensi di Kaltim. Dan keberadaan kami sebenarnya untuk mendukung mereka. Saya yakin tidak ada tumpang tindih kepentingan. Justru ini akan menguatkan program mereka,” ungkap Meiliana.

Dari kaca mata Meiliana, banyak hal teknis yang perlu dibuat di Maratua. Misalnya, belum adanya money changer bagi para wisatawan. Juga daya dukung sumber daya logistik yang masih harus didatangkan dari luar pulau. Sayuran misalnya. Selama ini masih harus disuplai dari Tanjung Redeb, Berau. Dengan rekayasa teknologi, pertanian untuk memenuhi kebutuhan sayuran di Maratua bisa dibuat salah satunya melalui teknik hidroponik.

Selain urusan pemenuhan kebutuhan makanan, penanganan permasalahan yang timbul dari adanya aktivitas wisatawan juga perlu cepat dipenuhi. Misalnya ketersediaan pemrosesan sampah, peningkatan sanitasi, air bersih dan tenaga listrik. Dana dari Seychelles itulah yang akan digunakan untuk membangun sarana pendukung tersebut.

“Kami sifatnya kan sebagai advisor dan partner penyusun kebijakan. Jadi sisi teknis nantinya akan dilaksanakan oleh konsorsium (PT Pembangunan Kepulauan Nusantara). Dan apa yang memang jadi kewajiban pemerintah provinsi, nantinya akan kami sampaikan langsung ke gubernur. Misalnya, untuk penambahan panjang landasan di Bandara Maratua, itu kan perlu dana besar, dan mungkin menggunakan APBD Provinsi, atau kita harus melobi pemerintah pusat. Jadi penerbangan nantinya bisa reguler, dan tiketnya bisa lebih murah. Juga untuk urusan kesehatan, kita perlu meingkatkan puskesmas di sana menjadi rumah sakit yang siap melayani 24 jam,” ungkapnya.

Satu yang juga jadi perhatian Meiliana adalah keharusan adanya edukasi pada warga Maratua. Misalnya dalam penguasaan bahasa asing. Juga dalam hal pelayanan kepada wisatawan. Mengubah kultur masyarakat yang terbiasa hidup dengan hasil alam, dan harus beradaptasi terhadap keberadaan wisatawan, dinilainya tidak semudah membalik telapak tangan. Kearifan lokal di Maratua dinilai Meiliana harus dipertahankan. Namun juga dibarengi dengan pengetahuan yang memadai soal pelayanan.

“Daerah yang maju dalam urusan pariwisata, harus bisa memberikan hospitality yang bagus. Masyarakat di sana bisa juga mengambil manfaat misalnya dengan membuka guest house untuk penginapan yang harganya lebih murah daripada resort. Tapi syaratnya, mereka harus ramah terhadap tamu, dan bisa memberikan kenyamanan,” lanjutnya.

Keberadaan lembaga yang dipimpin Meiliana ini memang belum bisa bergerak cepat  lantaran Covid-19. Namun sudah ada target besar yang ingin dilakukan dalam waktu dekat. Misalnya, mendatangkan Presiden Joko Widodo ke Maratua. Ia ingin masyarakat Indonesia mengetahui potensi besar wisata bahari di Kaltim. Seperti halnya Labuan Bajo yang namanya terkerek naik setelah beberapa kali dikunjungi presiden. Kehadiran presiden diharapkan bisa membantu promosi Maratua.

Pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kaltim juga diharapkan bisa menjadi momentum. Nantinya, warga ibu kota memiliki destinasi wisata alternatif, yang jaraknya lebih dekat. “Satu yang ingin kita lakukan dalam waktu dekat adalah mengundang Bapak Presiden. Maratua juga perlu di-endorse kepala negara, jadi orang Indonesia akan semakin familiar dengan Maratua. Semoga Corona segera berlalu dan kita bisa gas (genjot) promosi Maratua,” ungkapnya. (*)

 

Ikuti berita-berita berkualitas dari kaltimkece.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: