Pelantikan Kepala Daerah Langsung Diwarnai Unjuk Rasa, Pemimpin Samarinda Dituntut Tuntaskan Banjir

Ditulis Oleh: Muhammad Rizki Al Hadid
Jum'at, 26 Februari 2021

kaltimkece.id Andi Harun dan Rusmadi Wongso menjadi satu dari enam pasang kepala daerah di Kaltim yang dilantik pada Jumat ini, 26 Februari 2021. Sebagai wali kota dan wakil wali kota Samarinda yang baru, keduanya dengan segera mendapat tekanan dalam penanganan persoalan banjir dan masalah lingkungan.

Pelantikan enam pasang kepala daerah terpilih di Kaltim dilakukan Gubernur Isran Noor dari Kantor kegubernuran pada Jumat pagi secara daring. Enam pasang kepala daerah yang dilantik adalah Berau, Paser, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, dan Samarinda. Khusus Mahakam Ulu, pelantikan dilakukan langsung di kegubernuran karena instruksi Menteri Dalam Negeri, juga jaringan internet yang kurang stabil di kabupaten tersebut.

Setelah ini, terdapat tiga kepala daerah terpilih di Kaltim yang belum dilantik. Yakni Bontang, Balikpapan, dan Kutai Barat. Rencananya dilakukan pada April atau Mei setelah masa jabatan pemimpin saat ini selesai.

“Ketentuannya harus selesai dulu. Nanti kami menunggu ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kami siap saja,” sebut Isran Noor. 

Adapun untuk kepala daerah yang baru dilantik, Isran mengaku tidak memberi instruksi khusus. Masing-masing kepala daerah sudah pasti memiliki program kerja. Namun, di tengah pandemi ini, Isran berharap kerja sama antara kepala daerah dapat lebih intens. Terutama koordinasi dengan tentara, polisi, dan Satgas Penanganan Covid-19.

“Mari kita gotong royong mengendalikan Covid-19 di Kaltim. Ini tugas mendesak. Sudah ada pedoman dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Isran juga menegaskan kepada kepala daerah yang baru dilantik bahwa mereka bukanlah bawahan gubernur, melainkan mitra kerja. “Kalau ada salah-salah bisa komunikasi. Kita harus bersama-sama memperjuangkan Kaltim dengan baik,” ucapnya.

Disambut Unjuk Rasa Mahasiswa

Selepas pelantikan, puluhan mahasiswa yang mengenakan almamater Universitas Mulawarman (Unmul) berunjuk rasa di depan Kegubernuran Kaltim. Turun dengan nama Aliansi Garuda Mulawarman, demonstran dipimpin Presiden BEM KM Unmul Abdul Muhammad Rahim.

Ditemui selepas berorasi, Abdul menyebut jika hingga saat ini masih banyak permasalahan di Samarinda yang belum terselesaikan. Di antaranya banjir, tambang ilegal, dan lainnya. Ia berharap wali kota Samarinda yang baru menjamin keterbukaan ruang evaluasi dan diskusi di setiap kebijakan yang dikeluarkan. Serta mampu mewujudkan janji kampanye yang pernah diucapkan. “Mereka belum bekerja. Kami akan pantau terus kinerja kepala daerah ini,” sebutnya.

Dari sekian banyak kepala daerah yang dilantik, Abdul mengaku hanya menyoroti wali kota Samarinda. “Karena kami mahasiswa asal Samarinda. Makanya fokus di wali kota Samarinda saja,” urainya.

Berdasar kajian yang telah disusun, para mahasiswa menyoroti masalah lingkungan, pendidikan, dan kesehatan di Samarinda. Terutama kasus lubang tambang dan tambang ilegal di Samarinda sebagai isu utama. Pengunjuk rasa menilai belum ada tindakan heroik pemerintah untuk menuntaskan kasus lingkungan tersebut.

Tanggapan Andi Harun-Rusmadi

Selepas dilantik sebagai pemimpin Samarinda yang baru, Andi Harun bersama Rusmadi Wongso sebagai wakil wali kota, mengemukakan lima prioritas dalam program 100 hari kerja keduanya. Yaitu penanganan Covid-19 yang termasuk bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, penanganan kebersihan kota, penataan parkir dan pedagang kaki lima (PKL), serta program Rp 100—300 juta tiap RT per tahun, dan Penanganan Banjir.

"Program 100 hari kerja prinsipnya bisa kami lakukan secara cepat dan terjangkau. Artinya berbiaya murah. Kami harapkan langsung bisa dilihat, dirasakan, dan bermanfaat bagi masyarakat Samarinda. Saya telah menunjuk Pak Wawali untuk melakukan persiapan, finalisasi, dan hari ini kita mulai," sebut Andi Harun selepas mengikuti pelantikan dari Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, Jumat pagi.

Masalah banjir di Samarinda ditegaskan menjadi fokus utama. Sejumlah program dikemukakan. Meliputi pembuatan drainase, pengerukan Sungai Karang Mumus, penataan bantaran sungai, pengerukan sedimen di Bendungan Benanga Lempake, dan pembuatan lahan terbuka hijau. Rangkaian program tersebut memang telah teralokasi tiap tahun dari APBD Samarinda maupun bantuan Pemprov Kaltim hingga Pemerintah Pusat. Andi Harun pun bermaksud membuatnya kian efektif dengan memaksimalkan penanganan dari sisi hulu.

Pemkot Samarinda segera mengevaluasi pemberian izin pematangan lahan. Hal ini juga diungkapkan secara tegas oleh Andi Harun dalam pidato sambutannya sebagai wali kota Samarinda di Ruang Paripurna DPRD Samarinda, Jumat siang.

Andi Harun telah memberi arahan kepada Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin, dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi pemberian izin pematangan lahan.

"Kami tidak ingin APBD Samarinda habis. Setiap tahun menganggarkan untuk banjir. Tapi di sisi hulu tidak ada tindakan,” tegasnya. “Kami tidak menghapus tapi melakukan evaluasi secara tepat, seperti izin pematangan lahan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," sambungnya.

Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso juga menegaskan program 100 hari kerja bukan berarti selesai dalam waktu 100 hari. Salah satunya penanganan banjir. "Paling tidak dalam 100 hari ini kami ingin menunjukkan penanganan banjir. Seperti yang bisa mengurangi luasan banjir termasuk penyebabnya," ucap Rusmadi Wongso. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang