Sekkot Nyaris Baku Hantam dengan Anggota Dewan, Wali Kota Sebut Pemberani seperti Ahok

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Kamis, 09 Januari 2020

kaltimkece.id Keributan antara sejumlah pejabat pemkot dengan anggota DPRD Samarinda periode 2014-2019 menarik perhatian luas. Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, turut buka suara. Meskipun demikian, Jaang tak ambil pusing mengenai kericuhan yang terekam dalam video dan viral belakangan ini. 

Menurut Jaang, keributan pada Oktober 2019 tersebut tinggal cerita lama. Lagi pula, tidak sampai ada kontak fisik. Wali Kota memastikan, permasalahan yang melatarbelakangi keributan sudah diselesaikan dengan baik.

"Sebenarnya kada jua (tidak juga) begitu. Biasa saja itu. Kada (tidak) berkelahi, deh. Kada mungkin jua (tidak mungkin juga) sekda berkelahi menampar orang," kata Syaharie Jaang ketika diwawancarai kaltimkece.id, Rabu 8 Januari 2020.

Dari penelusuran kaltimkece.id, berdasarkan pengakuan mantan anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan, keributan dipicu usulan kegiatan atau pokok pikiran (pokir) hasil reses yang dicoret di pembahasan APBD Perubahan 2019. Pencoretan diduga dilakukan pihak Pemkot Samarinda. Adapun lokasi keributan, di lantai tiga sebuah rumah makan di Jalan Ir H Juanda.  

Jaang mengatakan, adegan dalam video itu hanya skenario dan tidak berhubungan dengan pembahasan APBD. Pertemuan tersebut juga tidak resmi.

"Skenario saja itu. Mungkin ada yang dibicarakan dengan teman-teman (anggota dewan) dulu yang tidak terpilih kembali. Saya tidak tahu masalah apa, yang namanya orang enggak terpilih lagi, 'kan, bisa jadi sensitif atau bagaimana. Ya, biasalah," lanjutnya.

Menurut Jaang, keributan itu tidak mungkin berakhir kontak fisik. Kedua belah pihak sadar untuk menahan diri agar tidak berurusan dengan pihak berwajib.

"Saya pikir, tidak mungkin (ada anggota DPRD) yang sampai menampar Pak Sugeng (Sugeng Chairuddin, sekkot Samarinda). Aku tahulah itu. Sudah kubaca. Sudah kukiau (panggil). Kada mungkin wani menampar bubuhannya itu (tidak mungkin berani menampar mereka itu)," tutur Syaharie Jaang.

Wali kota dua periode tersebut mengaku, setelah keributan, sempat memanggil kedua belah pihak. Jaang menanyakan pangkal perkaranya. 

"Mereka jawab, 'Kami ini bergurau saja. Berguraunya, kira-kira Pak Sugeng itu takut atau tidak. Ternyata pewanian (pemberani) juga orangnya.' Nah, saya bilang, kalian itu belum tahu dengan Ahok (membandingkan sekkot dengan mantan gubernur DKI Jakarta)," ucap Jaang lantas tertawa.

Mengenai dugaan pokok pikiran yang diusulkan anggota dewan dan hilang dalam draf APBD Perubahan, Jaang membantah. Menurutnya, mustahil anggaran yang sudah ada dialihkan. "Itu tidak mungkin, impossible. Tidak ada itu," tegasnya.

Anggaran pokok pikiran yang dimaksud, menurut keterangan, sudah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di setiap kecamatan. Dalam perjalanan, usulan kegiatan sebesar Rp 1 miliar untuk setiap anggota dewan, tiba-tiba hilang atau dicoret begitu masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Samarinda.  

Dana aspirasi anggota DPRD yang tidak terpilih di periode 2019-2024 ini diduga dicoret dalam daftar APBD Perubahan 2019. Itulah yang membuat sejumlah anggota dewan berang. 

Bahas Anggaran di Rumah Makan

Meskipun disebut tidak resmi, pertemuan di rumah makan yang ricuh itu diduga kuat membahas anggaran daerah. Luthfi Wahyudi, pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Samarinda, menyampaikan pandangan. Menurutnya, pertemuan dalam forum tidak resmi seperti itu jelas tidak bisa dijadikan dasar hukum. 

Seharusnya, lanjut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini, pemkot maupun anggota DPRD membahas anggaran dalam forum resmi. Patut diingat, yang dibicarakan sejatinya adalah uang rakyat Samarinda. Pembahasan mestinya terbuka. Apabila diperlukan lobi-lobi antarfraksi maupun internal DPRD, bisa dibahas ketika istirahat sidang.

"Kafe jelas bukan tempat rapat," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Syaharie Jaang menyatakan, pertemuan bukan membahas APBD Samarinda. "Bukan pertemuan resmi itu, tidak ada juga pembahasan APBD. Masak sekda (sekkot) tidak boleh ngopi di kafe," tutupnya.

Kembali ke Luthfi, ia menyoroti sikap sejumlah anggota DPRD yang hendak menyerang Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin. Menurutnya, anggota DPRD yang menyandang status aktif, bisa menjaga gelar sebutan "Yang Terhormat". Faktanya, dalam video yang tersebar tersebut, ia menyebut anggota DPRD yang terlibat keributan justru menunjukkan sikap tidak terhormat. 

Luthfi amat menyangkan perilaku tak terpuji seorang anggota DPRD. meskipun kejadian tersebut sudah dua bulan silam, dia berharap tetap menjadi cermin dan pelajaran bagi para anggota DPRD. Dia juga menyoroti bahwa keributan terjadi pada masa transisi anggota dewan. Dalam masa-masa itu, bukan tidak mungkin ada banyak kepentingan. (*)

Editor: Fel GM