Kenyang Enggak Kenyang, Miskin karena Beras dan Rokok

Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
Rabu, 16 Januari 2019

kaltimkece.id Badan Pusat Statistik atau BPS Kaltim kebali merilis angka kemiskinan di Bumi Etam pada Selasa, 15 Januari 2018. Rilisan pertama BPS pada 2019 ini berdasar kondisi September 2018. Jumlah penduduk miskin dibanding rilis Maret 2018 lalu, mengalami kenaikan.

Pendataan terakhir, penduduk miskin di Kaltim mencapai 222,39 ribu atau 6,06 persen. Pada Maret 2018, penduduk miskin provinsi ini masih 218,90 ribu alias 6,03 persen. Yang berarti, hanya dalam enam bulan, kenaikan terjadi mencapai 3,49 ribu atau 0,03 persen.

Menurut Kepala BPS Kaltim Atqo Mardiyanto, tren kenaikan penduduk miskin Kaltim tak seperti pada Maret 2018. Saat itu kenaikan dipicu penduduk pedesaan. Pada September 2018, justru penduduk miskin di desa menurun. Giliran penduduk miskin perkotaan meningkat.

Penduduk miskin perkotaan menjadi 108,34 ribu, naik 7,89 ribu orang atau meningkat 0,22 persen dibanding Maret 2018. Penduduk miskin pedesaan turun 4,39 ribu atau 0,19 persen dari semula 118,44 ribu. “Meski begitu, kenaikan angka kemiskinan penduduk perkotaan belum bisa membalap jumlah warga miskin di pedesaan,” tuturnya.

Secara teknis, penduduk miskin adalah warga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.Maka, untuk menetapkan seseorang miskin atau tidak, digunakan nilai uang dari harga kalori 2.100 kilokalori per orang per hari ditambah kebutuhan paling dasar dari non-makanan yang disebut garis kemiskinan.

BPS mencatat selama Maret hingga September 2018 garis kemiskinan naik 4,09 persen. Dari semula Rp 574,70 ribu jadi Rp 589,20 ribu pengeluaran per kapita per bulan. Peranan komoditi makanan menjadi alasan garis kemiskinan Kaltim lebih tinggi. Kontribusi tersebut mencapai 70,13 persen.

Sebagai gambaran, kata Atqo, pengeluaran rata-rata warga miskin Kaltim untuk makanan mencapai Rp 419,55 ribu. Sedangkan, pengeluaran non-makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan adalah Rp 178,65 ribu per kapita per bulan.

 

Komoditi Penyumbang Garis Kemiskinan

Dalam rilisnya, BPS menjabarkan beras dan rokok sebagai komoditas penyumbang utama garis kemiskinan. Beras di posisi pertama, rokok, terutama jenis kretek filter, di posisi runner up.

Secara persentase, dari garis kemiskinan di perkotaan, beras menyumbang 15,80 persen sedangkan rokok berkontribusi 9,07 persen. Cukup njomplang dengan daging sapi yang menyumbang 5,48 persen. Angkanya cukup variatif dibanding pedesaan.

Di pedesaan, angka yang mencuat justru mencengangkan. Pengeluaran untuk rokok hanya berbeda koma dengan beras. Yakni 17,87 persen untuk beras dan 17,54 persen dari rokok. “Artinya di pedesaan, pengeluaran untuk membeli rokok hampir menyamai beras,” tambahnya.

Angka komoditas garis kemiskinan di Kaltim tak jauh berbeda dengan nasional. Pemerintah di level pusat dan daerah, perlu berperan menstabilkan harga. Ini kunci agar warga miskin tak terus meningkat. Kenaikan harga-harga akan beriringan dengan angka kemiskinan yang ikut naik.“Terutama harga beras,” ucapnya.

“Bagaimana dengan rokok? Rokok sudah bergeser statusnya menjadi komoditas yang pasti dibeli orang berapa pun harganya. Ini mesti menjadi perhatian pemerintah juga.”

Di Indonesia, harga beras di pasaran dikendalikan pemerintah sesuai Peraturan Menteri Perdagangan 57/2017. Harga Eceran Tertinggi atau HET beras medium adalah Rp 9.450—10.250 per kg. Sedangkan harga jual rokok dikendalikan penerapan cukai rokok, sesuai UU 11/1995 tentang Cukai, sebelum diteruskan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Peraturan Tarif Cukai oleh Kementerian Keuangan, menetapkan persentase kenaikan tarif cukai rokok mentok di 57% sesuai UU 39/2007. Pada 2018, tarif cukai rokok rata-rata naik 10,04 persen dari tahun sebelumnya. Di Samarinda, saat ini harga rata-rata kretek filter antara Rp 20—23 ribu. (*)

Editor: Bobby Lolowang