Penjelasan Ibu-Anak yang Jadi Wali Kota dan Ketua DPRD, Tepis Isu Bontang Dikuasai Keluarga

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Senin, 07 Oktober 2019

kaltimkece.id Bontang kembali dikuasai Partai Golkar. Akar pohon beringin menancap kuat di Kota Taman. Dua kadernya duduk sebagai pemimpin. Di level wali kota hingga ketua DPRD. Menariknya, dua kader tersebut adalah ibu dan anak.

Yakni sang ibu Neni Moerniaeni, wali kota periode 2016-2021, dan anaknya, Andi Faisal Sofyan Hasdam, menjabat ketua DPRD. Pria 34 tahun tersebut baru dilantik 4 Oktober 2019. Mengemban jabatan ketua DPRD Bontang 2019-2024.

Setali tiga uang, sebelumnya, kepala rumah tangga keluarga tersebut adalah wali kota Bontang dua periode. Yakni Andi Sofyan Hasdam. Memimpin dari 1999 hingga 2011.

Sebelum periode jabatan Sofyan Hasdam berakhir, Neni, sang istri, mencalonkan diri sebagai wali kota dalam Pilwali Bontang 2010. Namun, saat itu ia kalah dari rivalnya, Adi Darma. Baru lima tahun kemudian kekalahan itu terbalaskan. Berpasangan dengan Basri Rase sebagai wakil wali kota, Neni mendapatkan tiketnya menjadi orang nomor satu di Kota Taman untuk lima tahun berikutnya.

Eksistensi keluarga Sofyan Hasdam di Bontang, memunculkan anggapan keberhasilan keluarga tersebut mendirikan dinasti politik di Kota Taman. Namun, sang anak menegaskan jika keberadaannya di kursi ketua DPRD saat ini, adalah murni keinginan rakyat. "Saya tidak ada niat mau maju jadi ketua DPRD. Cuma masyarakat selalu datang minta saya," katanya kepada kaltimkece.id, 7 Oktober 2019.

Dari tiga nama yang diusulkan dalam rapat pleno DPD II Golkar Bontang, nama Andi Faisal ditetapkan sebagai ketua berdasar SK dari DPP Golkar. Andi tak mengetahui persis pertimbangan DPP. Yang jelas, dalam Pileg 2019, ia memperoleh suara terbanyak. Mencapai 4.640 suara atau setara perolehan dua kursi dari lima kursi Golkar keseluruhan.

Atas dasar itu, Andi tak melihat konflik kepentingan dalam penetapan dirinya menjadi ketua. Lebih-lebih faktor sang ibu sebagai wali kota. "DPRD itu sifatnya kolektif kolegial. Semua keputusan diambil bersama. Bukan orang per orang," jelasnya.

"Saya ingin lepas dari bayang-bayang ibu atau ayah saya. Saya sering turun ke masyarakat. Saya turun sosialisasi. Tidak ada bayang-bayang orangtua," sambungnya.

Bukan Hal Baru

Kepada media ini, Neni Moerniaeni menyadari keluarganya tengah jadi sorotan publik karena jabatan publik yang diemban. Ia memastikan menjalankan tugas secara profesional sebagai wali kota. Di samping itu, fenomena hubungan keluarga dalam jabatan publik bukanlah hal baru. Bukan pula hanya di Bontang. Neni lalu merujuk kepada sejumlah daerah di Kaltim dan Kaltara.

"Di Bontang kebetulan saja saya wali kota dan anak saya ketua DPRD. Semua hasil melalui proses demokrasi. Itulah yang kita hadapi saat ini," ucapnya.

"Jika bicara konflik kepentingan, tak satupun ibu ingin mencelakakan anaknya. Begitu sebaliknya. Karena itu, kita harus bekerja secara baik dan profesional," tegas Neni.

Bagi Neni, anggapan dinasti politik yang dialamatkan kepada keluarganya memang bukan hal baru. Saat suaminya menjabat wali kota, Neni juga menjabat ketua DPRD. Dan dari pengalaman itu, Neni mengklaim tak mendapati masalah. Tugas wali kota dan ketua DPRD berjalan sebagaimana mestinya. “Enggak ada hal istimewa,” sebutnya.

Di sisi lain, kolaborasi antara suami-istri di jabatan eksekutif dan legislatif, demikian juga antara ibu dan anak, justru memicu kerja sama yang makin kompak antara kedua lembaga. Fungsi pengawasan pun tetap bisa dijalankan secara ketat. Di belakang ketua DPRD, masih ada wakil ketua, juga 25 anggota lainnya.

“Pada era keterbukaan informasi seperti ini, kita harus transparan. Insya Allah dengan kolektif kolegial, tidak ada yang dipermasalahkan," sambung perempuan 59 tahun tersebut.

Publik juga bisa terlibat dalam pengawasan. Termasuk untuk urusan APBD. Sistem penganggaran telah berbasis online. Akses bisa didapatkan khalayak umum.

Pun dalam pembahasan anggaran, wali kota bukan bagian dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pimpinan sekretaris daerah. Sedangkan badan anggaran (banggar) di DPRD, diwakili semua fraksi. Pembahasan anggaran juga melalui tahapan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Berlangsung dari tingkat kelurahan hingga kota. Ditambah lagi rencana kerja anggaran hingga rencana kerja pemerintah daerah.

"Di Bontang, kami patuh dan taat terhadap regulasi. Tidak ada yang main-main. Semua ada regulasi. Ada program urusan wajib dan pilihan. Wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tidak ada yang bisa bermain," kata Neni.

Bagi Neni, hubungan keluarga dalam jabatan publik justru menjadi amanah. Harus diamalkan. Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

"Tidak ada dinasti politik. Dinasti itu kerajaan. Anak saya dipilih masyarakat. Lain kalau penunjukan langsung atau saya yang SK-kan," tegas Neni. "Harus pisahkan. Dinasti itu seperti Ratu Elisabeth dan Pengeran Charles di Inggris. Itu baru dinasti," sambungnya.

Menurut Neni, keberhasilan anaknya terpilih dalam Pileg April 2019 dan meraih suara terbanyak adalah hasil kerja sendiri. Tidak ada bayang-bayang orangtua. Saat kampanye pileg, Neni memilih tak mendampingi anaknya. Bermaksud menghindari kecemburuan caleg lain sesama Golkar. Apalagi karena status Neni sebagai ketua DPD II Golkar Bontang sejak 2010 lalu, menggantikan suaminya.

"Dia berjuang sendiri. Dia punya sistem sendiri. Dia punya usaha sendiri. Dan saya meyakini bahwa anak saya mampu," terang Neni.

Sekretaris DPD Golkar Kaltim Abdul Kadir menilai anggapan dinasti politik di Bontang adalah hal biasa. Toh, kata dia, Andi Faisal ditetapkan DPP Golkar lewat pertimbangan matang. Bukan karena faktor garis keturunan. "Ya, memang begitu jalan kehidupan. Takdirnya begitu," sebut Kadir kepada kaltimkece.id.

DPP Golkar memang mengingatkan kewajiban bagi seluruh kader di daerah membangun hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Menurut partai, daerah tidak akan maju jika kedua lembaga tak sejalan.

"Kami mendorong semua itu. Persoalan dia itu siapa, mau dia anaknya, ibunya, sepupu, enggak masalah. Yang jelas kewajiban dia membangun hubungan baik agar masyarakat diuntungkan," jelasnya.

Meski demikian, para kader di parlemen diingatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Sikap kritis tetap dikedepankan. "Suka dan tidak suka, keputusan politik itu tidak menyenangkan semua orang. Kami Partai Golkar memutuskan untuk membawa kemaslahatan masyarakat banyak," jelasnya.

Golkar meraih lima dari 25 kursi di DPRD Bontang. Sebagai peraih kursi terbanyak di pemilu legislatif April 2019, Golkar memperoleh jatah kursi ketua.

Konsekuensi Demokrasi

Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman Samarinda, Sonny Sudiar, menilai dinasti politik dalam sistem demokrasi terbentuk dengan sendirinya. Terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika salah satu anggota keluarga memiliki jabatan penting, baik di eksekutif maupun legislatif, secara tak langsung menyeret hingga ke hubungan keluarga lain. "Ini sudah jadi rahasia umum," kata Sonny, Senin, 7 Oktober 2019.

"Polanya sama. Saat ada keluarga duduk sebagai bupati atau gubernur, hubungan keluarga dari istri atau suami, anak, keponakan, hingga hubungan darah lain, akan berkecimpung di dunia yang sama," sambungnya.

Hal begini tak bisa dihindari dalam sistem demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak sama. Kondisi di Bontang hanya salah satu contoh. Potret demikian juga mudah ditemukan di kabupaten/kota Kaltim lainnya.

"Di masyarakat ada pola pikir yang terbentuk. Orang yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat, adalah orang yang memiliki kemampuan finansial. Juga kualitas mumpuni. Begitu juga keunggulan-keunggulan lainnya. Padahal belum tentu," terang Sonny.

Pola pikir tersebut, lanjutnya, jadi faktor penting lahirnya dinasti politik pada era demokrasi. Tak bisa dihindari. Inilah konsekuensinya.

Masyarakat diingatkan untuk memahami secara baik. Tetap kritis atas setiap persoalan. Jangan sampai terjebak janji manis politik. "Harus menguatkan fungsi kontrol. Termasuk media," harapnya.

Pengamat politik lainnya dari Unmul, Jauhar Barlian, menangkap sejumlah hal negatif dari keberadaan dinasti politik. Posisi ketua DPRD, meskipun dijalankan secara kolektif kolegial, terancam memihak kepada eksekutif karena hubungan keluarga. “Fungsi pengawasan bisa hilang dan tidak terlalu tajam," kata Jauhar Barlian.

Dalam fungsi pengawasan anggaran, kondisi tersebut bisa menjadi mata rantai. Berpotensi memunculkan upaya kongkalikong. Didorong fungsi pengawasan kebijakan yang lemah. “Ya, melalui pengaruh itu tadi," tambahnya.

Sedangkan sisi positif dari kondisi tersebut, adalah kemudahan urusan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. "Hanya saja, pandangan negatif masyarakat akan lebih banyak.  Bahwa lebih banyak hal-hal yang dapat menimbulkan KKN. Mekanisme kontrol dari lembaga ini, tidak bisa berjalan baik," pungkasnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang