Rusmadi yang Memilih Tak Ambil Pusing setelah Tidak Diakui sebagai Kader PDIP

Ditulis Oleh: Fel GM
Selasa, 04 Februari 2020

kaltimkece.id Perpolitikan Samarinda jelang pemilihan wali kota terus bergerak dinamis. Kepastian politikus gaek, Andi Harun, berpasangan dengan akademikus-birokrat, Rusmadi Wongso, sedikit banyak mengubah peta para kandidat. Bagaimanapun, paket Andi Harun-Rusmadi patut diperhitungkan sebagai salah satu bakal calon terkuat di Pilkada Samarinda 2020. 

Persoalan mulai datang ketika Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda, Siswadi, menyinggung pasangan ini. Siswadi, di hadapan media, menegaskan bahwa Rusmadi bukanlah kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Padahal, pada Pemilihan Gubernur Kaltim 2018, Rusmadi maju sebagai calon gubernur atas usungan PDIP. Pada Pemilihan Legislatif 2019, Rusmadi juga diusung sebagai calon DPR RI dari PDIP.

Menanggapi pernyataan Siswadi, Rusmadi memang sempat meminta surat pemecatan dirinya oleh partai. Namun demikian, mantan dekan Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, ini, sekarang mengaku legawa. Cak Rus, sapaannya, tidak ingin ambil pusing.  

Ditemui kaltimkece.id di kafe miliknya di Jalan KH Wahid Hasyim II, Samarinda, Rusmadi tidak ingin memersoalkan status sebagai kader PDIP atau bukan. "Saya tidak akan memunculkan pernyataan yang tidak menghormati partai. Kalau Pak Siswadi mengatakan saya bukan kader, itu haknya sebagai ketua partai. Saya tidak ambil pusing," kata Rusmadi, Selasa sore, 4 Febuari 2020.

Mantan sekretaris daerah Provinsi Kaltim itu meminta masalah ini tidak perlu digembar-gemborkan. Hal itu hanya memunculkan komunikasi yang buruk antara dirinya dengan PDIP.

"Saya merasa baik-baik saja selama ini. Jadi, menurut saya, tidak ada yang perlu dijadikan permasalahan serius," tuturnya.

Rusmadi mengaku, tidak mengetahui pasti pangkal persoalan dirinya disebut bukan kader partai. Apalagi, kata dia, jika hal itu dikaitkan dengan langkahnya maju sebagai bakal calon  wakil wali kota berpasangan dengan Andi Harun. Rusmadi hanya menjelaskan, ia memang tidak mendaftar dalam penjaringan bakal calon di PDIP. Bukan sengaja, katanya, Rusmadi mengaku baru menyatakan maju di Pilwali Samarinda setelah PDIP menutup pendaftaran. 

"Saya menyatakan maju (Pilkada Samarinda) pada 8 Oktober 2019. Semua tahu bahwa PDIP pada tanggal itu sudah menutup  pendaftaran," jelas Rusmadi. Ia memastikan, tidak ada konflik atau gesekan dengan partai. Komunikasi pun masih terjalin baik.

"Saya dengan Pak Safaruddin (ketua DPD PDIP Kaltim) berkomunikasi baik. Di DPP, juga saya masih ada komunikasi. Nah, kalau (dengan) Pak Siswadi, jangan tanya saya. Silakan tanya Pak Siswadi," tutupnya.

Punya KTA Bukan Berarti Kader

Ketua DPC PDIP Samarinda Siswadi juga sempat angkat bicara perihal permintaan untuk menunjukkan surat pemecatan Rusmadi sebagai kader PDIP. Siswadi menjelaskan, kartu tanda anggota (KTA) milik Rusmadi yang ramai beredar di berbagai media justru memperjelas posisi Rusmadi. Menurutnya, Rusmadi melangkah ke Pilkada Samarinda sebagai bakal calon wawali bukan kader PDIP, melainkan sebatas simpatisan partai.

“Kenapa? Karena dia (Rusmadi) tidak bisa membedakan mana simpatisan, mana kader, dan mana pengurus,” kata Siswadi saat dihubungi via telepon, Sabtu 1 Febuari 2020. Meskipun Rusmadi memiliki KTA, sambungnya, tidak berarti dirinya adalah kader banteng di Samarinda.

“Lebih dari 47 ribu orang di Samarinda memegang kartu PDIP. Bukan berarti, yang pegang kartu itu adalah kader. Ya, simpatisan,” jelas ketua DPRD Samarinda ini.

KTA PDIP yang dimiliki Rusmadi saat ini, jelas Siswadi, dikeluarkan untuk kebutuhan kontestasi Pilgub Kaltim 2018 lalu. Rusmadi kala itu berpasangan dengan Safaruddin. Hal itu adalah mekanisme yang wajib diikuti setelah ditetapkan sebagai kandidat yang diusung PDIP pada pilgub.

“Wajib itu. Jadi, dia (Rusmadi) jangan bohongi publik. Jangan ngaku-ngaku PDI saat pilkada saja. Kalau dia bukan kader, bagaimana memecatnya?"

Siswadi menegaskan bahwa majunya Rusmadi di pilkada Samarinda berpasangan dengan Andi Harun, dipastikan tidak didukung PDIP. Hal itu disebabkan keduanya telah lebih dulu berpasangan sebelum ada keputusan partai.

“Kenapa sudah mengikrar duluan? Yang mengusung calon itu partai, bukan kandidat yang mengusung partai,” tambah Siswadi. Lagi pula, kehadiran Rusmadi di Pilkada Samarinda disebut tanpa melalui proses penjaringan seperti 12 nama lain yang berharap dukungan PDIP. 

Safaruddin, ketua DPD PDIP Kaltim, sebelumnya turut menegaskan bahwa Rusmadi bukan kader PDIP. Namun demikian, komunikasi politik antara PDIP dan Andi Harun terus berlanjut. 

“Pak Rusmadi bukan kader PDIP. Andi Harun, silakan jika ingin berkoalisi dengan PDIP. Kami harapkan memang (Andi Harun) bergandengan dengan kader PDIP,” sebut Safaruddin. Mengenai sosok kader PDIP yang akan diusung, Safaruddin memastikan nama setelah hasil survei internal dan rekomendasi DPP PDIP keluar pada Maret 2020.

Andi Harun yang sebelumnya ditemui di lokasi yang lain, telah memastikan berpasangan dengan Rusmadi. Menurut ketua DPD Partai Gerindra Kaltim ini, setidaknya tiga partai segera menyatakan mengusung pasangan tersebut. Saat ini, Gerindra memiliki delapan kursi --sama dengan kursi PDIP-- di DPRD Samarinda. Gerinda hanya perlu tambahan satu kursi untuk menggenapi syarat minimal pengusungan. Sementara Andi Harun, memang tercatat mengikuti penjaringan di PDIP. 

"Yang pasti, (bergabungnya partai yang lain) sudah cukup," jelas Andi Harun tanpa menyebutkan nama partai-partai yang dimaksud. (*)

Editor: Fel GM