Menelusuri Riwayat PSI-Sjahrir di Kaltim, Berlambang Bintang-Mandau, Pernah Jatuhkan Kepala Daerah

Ditulis Oleh: Muhammad Sarip
Kamis, 21 Januari 2021

kaltimkece.id Foto yang amat berharga bagi rekam sejarah Kaltim itu sedikit usang. Di dalamnya, 50-an perempuan dewasa mengenakan kebaya. Hanya seorang dari mereka yang berkerudung. Pose bersama itu diambil di teras dan halaman sebuah rumah bergaya klasik dari abad ke-20. Lokasinya di Samarinda. Bisa dipastikan, foto ini dijepret pada dekade 1950-an.

Sebenarnya yang menarik dari potret itu adalah latar belakangnya. Di dinding sebelah kiri dan kanan pintu utama rumah, terpampang sebuah lambang. Bentuknya bintang segilima dan mandau atau senjata khas Kalimantan. Di atas lambang itu terbentang pelang bertuliskan “Partai Sosialis Indonesia Tjabang Samarinda.” Rumah tersebut tiada lain kantor cabang sebuah partai politik yang pernah hidup pada zaman Orde Lama.

Partai Sosialis Indonesia atau PSI adalah partai besutan Sutan Sjahrir, perdana menteri pertama Indonesia, yang berdiri pada 1948. Partai politik tersebut memiliki rekam jejak di ibu kota Kaltim. Namun demikian, tidak mudah menelusuri riwayat partai ini. Sumber-sumbernya terbatas. Para perempuan dalam foto ini, misalnya, paling muda minimal berusia 85 tahun jika sekarang masih hidup. Sukar mewawancarai mereka dalam usia sedemikian. Makanya, belum bisa dipastikan apakah para perempuan itu anggota Gerakan Wanita Sosialis—organisasi sayap partai—atau ‘sekadar’ para istri pengurus partai.

Kendala yang lain adalah para wartawan dan tokoh-tokoh Kaltim yang hidup dalam Demokrasi Terpimpin 1959–1965 minim catatan. Belum lagi kebakaran terbesar di Samarinda pada 4 April 1958. Dokumen atau manuskrip sepanjang periode Orde Lama ini banyak yang lenyap karenanya.

Jejak Sosialisme di Samarinda

Jauh sebelum PSI berdiri, gerakan sosialis telah muncul di Kota Tepian. Bukan dari kelompok Sjahrir melainkan eksistensi Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada 23 Mei 1937. Gerindo berasaskan kebangsaan-kerakyatan, dipimpin oleh Adnan Kapau Gani dan Amir Sjarifuddin.

Dalam kunjungan ketua umum, AK Gani, pada 1938 di Samarinda, kepengurusan Gerindo Cabang Samarinda mulai terbentuk. Nama-nama seperti Aswian Tojo, Ishak Sani, Oemar Dachlan, dan M Djunaedi, antusias menyambut kedatangan pimpinan organisasi anti-fasisme tersebut (Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur, 1986, hlm 40–41).

Gerakan sosialis dari Gerindo terhenti pada 1942 ketika balatentara Jepang menaklukkan Belanda dan membentuk pemerintahan militer di Nusantara. Semua organisasi pergerakan politik termasuk Gerindo dilarang oleh otoritas Dai Nippon. Gerakan sosialis di Kaltim baru hidup lagi selepas proklamasi 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, semasa Revolusi Fisik 1945–1949 atau selama konflik Indonesia-Belanda, tidak ada partai politik di Kaltim yang berinduk ke Jawa. Hanya partai lokal bernama Ikatan Nasional Indonesia atau INI di Kaltim (Abdoel Moeis Hassan Pejuang Republiken dan Pelopor Pembaharuan di Kalimantan Timur: Sebuah Biografi, 2018, hlm 23).

Semasa konflik Indonesia-Belanda itu, jejak organ ‘sosialis’ di Kaltim terekam. Seorang gerilyawan dari Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) Samarinda bergabung dengan Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia di Jawa Timur. Pesindo berafiliasi ke Partai Sosialis binaan Amir Syarifuddin. Nama laskar pejuang itu Aji Raden Sayid Fachrul Baraqbah, anggota keluarga dari bangsawan Kutai yang keturunan Arab. Ia lari ke Tanah Jawa untuk menghindari kejaran Belanda pada 1947. Fachrul yang kelak menjadi tokoh sentral gerakan komunis di Kaltim ini sempat terlibat Peristiwa Madiun 1948 (East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy, 1991, hlm 96).

Berdirinya PSI di Kaltim

Selepas Belanda harus benar-benar angkat kaki pada akhir 1949, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat. Partai-partai politik cabang Jakarta pun mulai bermunculan di Kaltim. Satu di antaranya adalah PSI yang didirikan Sutan Sjahrir. PSI-Sjahrir—bukan Partai Solidaritas Indonesia yang baru ikut pemilu 2019—populer sebagai partai intelektual atau kaum terdidik berideologi sosialis.

Sebagai catatan, pada era Orde Lama ada sejumlah partai politik yang menganut aliran sosialisme dan komunisme-marxisisme. Tiga di antaranya adalah PSI, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Murba. PSI versi Sjahrir memang tidak sebesar PKI. Pada Pemilihan Umum 1955, PSI hanya meraup 2 persen suara atau lima kursi DPR. PKI meraih 39 kursi dari 16,4 persen suara pemilih (Sejarah Indonesia Modern, 2016, hlm 377).

Di samping itu, PSI dan PKI sebenarnya bertolak belakang dalam banyak gagasan meskipun berideologi sama. Sjahrir menyebut konsepnya sebagai sosialisme kerakyatan, sebuah paham yang memperjuangkan kemerdekaan dan kedewasaan manusia yang bebas dari penindasan dan pengisapan serta penghinaan sesama manusia. Sosialisme kerakyatan versi Sjahrir menjunjung tinggi asas persamaan derajat manusia. Sjahrir menentang PKI dan komunisme Uni Soviet ala Lenin-Stalin (Sosialisme Indonesia Pembangunan: Kumpulan Tulisan Sutan Sjahrir, 1982, hlm 84, 86, 90).

Ketika PSI didirikan di Kaltim, dukungan penuh datang dari aktivis Gerindo bernama Oemar Dachlan. Wartawan berpengaruh di Samarinda ini punya jejaring luas dan pengalaman sosial-politik sejak era kolonial. Oemar Dachlan pun dengan mudah menghimpun kolega. Kelompok Oemar Dachlan lantas merintis pendirian cabang PSI di Kaltim. Meskipun menjadi pelopor, sahabat karib Abdoel Moeis Hassan ini tidak sampai mengantarkan PSI ke Pemilu 1955. Oemar Dachlan memilih menjadi pegawai negeri di Kantor Residen Kaltim (Tokoh Pers Kaltim: Sejarah Karya dan Pengabdian, 2003, hlm 27).

Memasuki 1957, Kaltim dipersiapkan sebagai sebuah provinsi baru. Untuk itu, diperlukan lembaga legislatif daerah tingkat provinsi. Yang menjadi anggota parlemen daerah untuk kali pertama bukan hasil pemilu langsung, melainkan ditunjuk partai.

Jumlah legislator setiap partai berbeda, disesuaikan persentase hasil pemilu nasional September 1955. Dalam lampiran surat putusan Menteri Dalam Negeri bertanggal 7 Januari 1957 No Des 2/1/43, PSI mendapat jatah dua kursi dari total 30 anggota DPRD-Peralihan Provinsi Kaltim. Kader PSI yang menjadi wakil rakyat adalah MJ Sinjal dan M Rusli Abdillah (Sejarah DPRD Kaltim dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah 1957–2011, 2011, hlm 150).

Pemilu legislatif tingkat daerah akhirnya berlangsung pada Februari 1958. Kursi PSI bertambah dari dua menjadi empat. Keanggotaan baru DPRD ini berlaku mulai Juli 1958 (Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa ke Masa, 1992, hlm 146).

Menjatuhkan Kepala Daerah

Sebermula dari UU 1/1957 yang mengharuskan jabatan gubernur dan kepala daerah ditempati dua orang secara terpisah, maka sejak 9 Januari 1957, Kaltim memiliki gubernur pertama yakni Aji Pangeran Tumenggung Pranoto. Lalu pada 3 Maret 1959, provinsi ini mempunyai kepala daerah definitif bernama Inche Abdoel Moeis atau IA Moeis. Tokoh ini berbeda dengan Abdoel Moeis Hassan meski sama-sama berkiprah di PNI.

IA Moeis menjadi kepala daerah setelah memimpin Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) yang dipilih oleh DPRD Kaltim. Lembaga DPD beranggotakan lima orang ini berisi utusan partai politik dari PNI, NU, PKI, Partai Murba, dan PSII. Komposisi DPD ini menyimpan api dalam sekam. PSII yang hanya memiliki satu kursi di DPRD diajak dalam kelembagaan DPD. Sementara itu, PSI yang memiliki empat kursi tidak diajak.

Konflik meruncing pada pertengahan Mei 1959. Waktu itu, IA Moeis sedang perjalanan dinas ke luar daerah. Seorang anggota DPD dari PNI membuat sebuah kebijakan. PSI yang mengambil sikap oposisi mengajukan protes karena kebijakan itu dianggap melampaui wewenang anggota DPD. PSI meminta anggota DPD tersebut mengundurkan diri.

Suhu politik makin panas. Kebijakan yang dianggap kesalahan ini kemudian digeneralisasi sebagai pelanggaran DPD secara kolektif. Kelompok oposisi menggunakan dalih tersebut untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap DPD pimpinan IA Moeis. Lewat sidang-sidang alot, voting DPRD memutuskan mosi diterima. DPD pun jatuh bersama dengan jabatan kepala daerah IA Moeis yang hanya berusia kurang dari tiga bulan.

IA Moeis lantas tercatat sebagai kepala daerah Kaltim yang pertama dan terakhir. Setelah pemakzulan, regulasi berubah. Posisi gubernur dan kepala daerah kemudian hanya dijabat satu orang yang dipilih oleh DPRD (Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa ke Masa, 1992, hlm 152).

Bubarnya PSI

Nasib PSI tambah suram. Sejak Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang memberlakukan Demokrasi Terpimpin, partai-partai oposisi terus terjepit. Waktu itu, oposan seperti PSI dan Masyumi dianggap sangat merintangi konsepsi Bung Karno. Pada 17 Agustus 1960, Presiden membubarkan kedua partai tersebut. Kebetulan pula, ada personel PSI yang terlibat dalam gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra, walaupun Sjahrir sendiri tidak merestuinya (Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7: Pasca Revolusi, 2012, hlm 375).

Dua tahun berselang, Sjahrir yang menjadi tokoh sentral partai ditangkap atas tuduhan makar. Perdana Menteri pertama RI itu pun wafat pada 9 April 1966 dalam status sebagai tahanan politik. Namun demikian, seketika pada hari berkabung itu, Bung Karno menandatangani Keputusan Presiden yang mengangkat putra Minang tersebut sebagai Pahlawan Nasional (Djohan Sjahroezah Merajut Jejaring Perjuangan, 1980, hlm 133 & 139).

Kendati berakhir dengan pembubaran, PSI meninggalkan beragam pelajaran. Salah satunya dari lambang partai. Secara nasional, lambang PSI adalah bintang merah bersudut lima. Di tingkat daerah, lambang PSI bervariasi memerhatikan muatan lokal. Lambang PSI Cabang Bali, contohnya, memadukan bintang merah dengan Ganesha. Kombinasi tersebut adalah simbol sosialisme global dengan budaya Hindu di Bali.

Lambang PSI di Kalimantan berbeda lagi. Sebagaimana terdokumentasi dalam potret lawas Kantor PSI Cabang Samarinda, logo bintang ditambah gambar mandau. Ini mengindikasikan fleksibilitas atau keluwesan PSI yang mengakomodasi kearifan lokal. Pelajaran berharganya adalah PSI sebagai partai kader tidak bersifat sentralistik. PSI pusat bukan pemegang komando absolut bagi PSI daerah. Pengurus PSI di daerah diberikan otonomi bertindak termasuk mengkreasi lambang partai di daerah.

Pelajaran lain adalah benar bahwasanya partai kader yang elitis seperti PSI sulit berkompetisi dalam demokrasi elektoral. Berbeda dengan partai massa seperti PKI. Akan tetapi, dari perspektif berbeda, PSI yang kalah massa justru unggul dalam gagasan. Dalam konteks ini, literasi mengenai substansi gerakan sosialisme di Indonesia terus lestari, baik dalam ramai maupun senyap.

“Bung Sjahrir telah tiada tetapi jiwanya dan konsepsi-konsepsinya makin lama makin jelas menampakkan kebenarannya.” Demikian testimoni Sultan Hamengkubuwowo IX dalam Mengenang Syahrir (1980, hlm 7).(*)

*) Penulis adalah peserta Sertifikasi Kompetensi Penulis Sejarah Kemdikbud 2020, bermukim di Samarinda.

 Editor: Fel GM

Senarai Kepustakaan

• Abdullah, Taufik & A.B. Lapian (Ed.). 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7: Pasca Revolusi. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

• Anwar, Rosihan (Ed.). 1980. Mengenang Syahrir. Jakarta: Gramedia.

• Arifin, Samsul & Suyatni Priasmoro. 2011. Sejarah DPRD Kaltim dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah 1957–2011. Samarinda: Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.

• Magenda, Burhan Djabier. 1991. East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy. New York: Cornell Modern Indonesia Project.

• Masykur, Sofyan & Hadri Abd Basyir. 2003. Tokoh Pers Kaltim: Sejarah Karya dan Pengabdian. Samarinda: Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kalimantan Timur.

• Ricklefs, M.C. 2016. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

• Sarip, Muhammad & Nabila Nandini. 2018. Abdoel Moeis Hassan Pejuang Republiken dan Pelopor Pembaharuan di Kalimantan Timur: Sebuah Biografi. Samarinda: RV Pustaka Horizon.

• Sjahrir, Sutan. 1982. Sosialisme Indonesia Pembangunan: Kumpulan Tulisan Sutan Sjahrir. Jakarta: Leppenas. 

• Tim Penyusun. 1986. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

• Tim Penyusun. 1992. Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa ke Masa. Samarinda: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.