Fenomena Sejarah di Balik Imbauan Minyak Goreng Berbahasa Banjar oleh Kepolisian Samarinda

Ditulis Oleh: Muhammad Sarip
Rabu, 16 Maret 2022

kaltimkece.id “Diberitahukan! Dingsanak seberataan di Samarinda, amun buhan ikam tedapat minyak goreng ditimbun, lakasi laporkan ke kami polisi. WhatsApp 081363391977.” Teks informasi nonkomersial itu disebarkan akun media sosial Kepolisian Resor Kota Samarinda pada 15 Maret 2022. Kalimatnya khas berbahasa Banjar Samarinda.

Sebenarnya, bukan kali pertama informasi layanan publik Polresta Samarinda menggunakan bahasa daerah ibu kota Kaltim. Pamflet polisi yang ditempel di fasilitas publik di Samarinda sudah sering memakai diksi dan idiom Banjar. Humas Polresta Samarinda mengapresiasi kearifan lokal dalam praktik komunikasi publik. Tindakan ini tentu lebih mendekatkan spasi sosial-budaya antara aparatur negara dengan masyarakat.

__________________________________________________INSTAGRAM

Banjar adalah satu dari suku asli di Kaltim yang bahasanya berfungsi sebagai lingua franca alias bahasa pergaulan antar-etnis. Uniknya, secara statistik demografis, etnis Banjar bukanlah penduduk mayoritas di Samarinda. Situasi ini mirip dengan Jakarta yang orang Betawi-nya hanya sekitar seperempat dari penduduk ibu kota tetapi bahasanya dipakai lintas suku.

Ada perjalanan panjang sampai Bahasa Banjar akrab digunakan di Samarinda. Sebermula dari Kerajaan Kutai Kertanegara yang mempunyai relasi dengan Kerajaan Banjar sejak zaman Maharaja Suryanata hingga era Kesultanan Banjar (Sejarah Nasional Indonesia IV Kemunculan Penjajahan di Indonesia (±1700–1900), Edisi Pemutakhiran, 2008, hlm 85; Hikayat Banjar, 1990, hlm 323).

Interaksi Banjar di tanah Kutai, khususnya di Samarinda, makin intensif ketika pengajaran agama Islam dan literasi aksara Arab Melayu. Para ulama keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari cendekiawan dari Banjar yang mengajarkannya. Interaksi dalam perdagangan juga lebih komunikatif menggunakan bahasa Banjar yang masih serumpun Melayu. Faktor-faktor inilah yang melatarbelakangi tumbuhnya kultur dan peradaban Banjar di Samarinda.

Oemar Dachlan menyebut predikat "penduduk asli" bagi orang Banjar di Samarinda. Pernyataan tokoh kelahiran Samarinda pada 1913 ini dimuat dalam sebuah surat kabar di Jakarta, Berita Buana, terbitan 25 Juni 1987 (Kalimantan Timur dengan Aneka Ragam Permasalahan dan Berbagai Peristiwa Bersejarah yang Mewarnainya, 2000, hlm 206). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan juga telah mengakui dialek Banjar Samarinda sebagai satu di antara bahasa Melayu yang dipergunakan dalam masyarakat Kalimantan Timur (Peta Bahasa, Kemdikbud, 2019).

_____________________________________________________PARIWARA

Sementara itu, penelitian Abdul Djebar Hapip empat dekade silam mengungkap, ada kesadaran tak tertulis pada orang-orang non-Banjar di Kalimantan, khususnya di kawasan selatan, tengah, dan timur untuk mempelajari dan menguasai bahasa Banjar (Struktur Bahasa Banjar Kuala, 1981, hlm 14). Komunitas dari luar Kalimantan yakni Sulawesi, Jawa, Tiongkok, yang bermukim di Samarinda untuk motif ekonomi juga terpengaruh dengan kultur Banjar. Terutama, penggunaan bahasa Banjar sebagai lingua franca.

Peristiwa Sejarah

Apabila ditilik dari lintasan sejarah, hubungan antara polisi dengan Banjar bukan hanya urusan bahasa. Ada dua peristiwa unik pada masa silam. Pertama, Sultan Kutai Kertanegara Ing Martapura, Aji Muhammad Sulaiman (1850–1899), mengangkat seorang dari suku Banjar sebagai kepala polisi di Samarinda untuk kali pertama. Namanya Encik Miril, yang menjadi pemimpin penegak hukum di kota pelabuhan Kesultanan Kutai.

Sultan sengaja memilih orang Banjar untuk mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban di Samarinda Seberang. Riwayat ini didokumentasikan oleh Solco Walle Tromp dalam jurnalnya yang berjudul Eenige Mededeelingen Omtrent de Boeginezen van Koetai (1879 ).

Peristiwa kedua adalah pengiriman polisi beretnis Banjar ke Tenggarong pada 1964. Kala itu, tentara sudah menangkap Sultan Aji Muhammad Parikesit dan kerabat Kesultanan Kutai atas tuduhan kontrarevolusi dan bersekutu dengan neo-kolonialisme dan imperialisme (nekolim). Militer dan massa sipil yang dikomandoi Panglima Kodam IX Mulawarman, Brigadir Jenderal Soehario Padmodiwirio alias Hario Kecik, berencana membakar keraton Kutai. Sebelumnya, militer sudah melakukan hal yang sama di keraton Kesultanan Bulungan.

Ketika keadaan sudah betul-betul memanas, Gubernur Kaltim Abdoel Moeis Hassan mengirim polisi Banjar ke Tenggarong. Moeis Hassan juga dikenal sebagai tokoh Banjar Samarinda. Langkah gubernur tersebut menyebabkan militer dan massa membatalkan niat membakar istana Kutai. Peristiwa ini dicatat Prof Burhan Djabier Magenda dalam risetnya yang berjudul East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy (1991) yang terbit di New York.

Pangdam Hario Kecik rupanya enggan duel terbuka atau head to head dengan komunitas Banjar. Magenda menganalisis bahwa Hario Kecik punya ambisi menjadi gubernur Kaltim. Satu per satu elemen sosial-politik ia kendalikan. Massa buruh yang berafiliasi kepada Partai Komunis Indonesia juga sevisi dengan Kecik. Sementara itu, kekuatan politik aristokrat kesultanan disingkirkan dengan jalan represif melalui pemenjaraan dan pembunuhan massal.

Akan tetapi, ada satu rintangan yang paling diperhitungkan Kecik yaitu komunitas Banjar di Samarinda. Komunitas ini pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945–1949 tergabung dalam pejuang Republiken. Hario Kecik segan terhadap Abdoel Moeis Hassan. Kecik tidak mungkin memakai intrik tuduhan antek nekolim karena putra Samarinda kelahiran 1924 itu adalah pemimpin Republiken. Rekam jejak Moeis Hassan tidak pernah berkompromi dengan usaha Letnan Gubernur Jenderal Belanda Hubertus Johanes van Mook di Kaltim.

Tokoh utama pers Kaltim sejak era kolonial, Oemar Dachlan, mengungkap fakta bahwa dirinya dan Abdoel Moeis Hassan ditawari bergabung dalam majelis permusyawaratan federal BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg). Kompensasi dari tawaran ini adalah imbalan materi atau finansial yang besar di tengah impitan ekonomi para pejuang yang kukuh membela Republik Indonesia.

“Kami menolak tawaran tersebut karena tak mau disebut pengkhianat,” kenang Oemar yang juga sesama tokoh Banjar Samarinda itu dalam buku Tokoh Pers Kaltim Sejarah Karya dan Pengabdian (2003, hlm 34).

_____________________________________________________INFOGRAFIK

Adapun Kecik, mengakui dalam buku memoarnya bahwa Abdoel Moeis Hassan tidak masuk BFO (Pemikiran Militer 2 Sepanjang Masa Bangsa Indonesia, 2009, hlm. 179–180). Kecik kemudian memainkan strategi politik dengan menempatkan perwira Kodam IX Mulawarman sebagai Wali Kota Samarinda dan Wali Kota Balikpapan pada era Demokrasi Terpimpin 1960-an. Ambisi Kecik pupus karena pada Februari 1965, Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, mengganti Pangdam Kecik dengan Brigadir Jenderal Sumitro. Yani atas persetujuan Presiden Sukarno menugaskan Kecik kursus militer di Uni Soviet.

Relasi polisi dan Banjar di Kota Tepi Mahakam telah berjalan sejak lama. Pada masa sekarang, penyelenggara negara mengimplementasikan bahasa daerah sebagai penunjang bahasa nasional. Semboyan Pemprov Kaltim yaitu Ruhui Rahayu adalah contoh lain. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Banjar yang bermakna rukun-damai dan tenteram-harmonis.

Jadilah, bubuhannya seberatan di Samarinda, amun Pian tedapat urang nang behimat mematak minyak makan, laporkan ke polisi. WhatsApp 081363391977. (*)

(Ditulis oleh Muhammad Sarip, sejarawan yang tinggal di Samarinda)

Senarai Kepustakaan

• Dachlan, Oemar. 2000. Kalimantan Timur dengan Aneka Ragam Permasalahan dan Berbagai Peristiwa Bersejarah yang Mewarnainya. Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu.

• Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. 2019. Bahasa Melayu Provinsi Kalimantan Timur. Diakses 16 Maret 2022.

• Hapip, Abdul Djebar dkk. 1981. Struktur Bahasa Banjar Kuala. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

• Kecik, Hario. 2009. Pemikiran Militer 2 Sepanjang Masa Bangsa Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

• Magenda, Burhan Djabier. 1991. East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy. New York: Cornell Modern Indonesia Project.

• Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto (Ed.). 2008. Sejarah Nasional Indonesia IV Kemunculan Penjajahan di Indonesia (±1700–1900), Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.

• Ras, Johannes Jacobus. 1990. Hikayat Banjar. Diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

• Tromp, S.W. 1887. Eenige Mededeelingen Omtrent de Boeginezen van Koetai. Bijdragen toot de Taal, Land en Volkenkunde, vol. 36, issue 1.