Kali Pertama Indonesia Raya Berkumandang di Kaltim dan Perjuangan Kaum Muda Daerah

Ditulis Oleh: .
Selasa, 29 Oktober 2019

Oleh: Chai Siswandi (penulis adalah penggemar naskah-naskah literasi sejarah Kutai, tinggal di Kota Bangun, Kutai Kartanegara)

 

kaltimkece.id Cengkeram Belanda masih sangat kuat di wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ketika para pemuda dari sekujur Nusantara merumuskan persatuan bangsa. Waktu itu, kaum muda sedang berusaha menyelenggarakan kongres skala nasional. Kongres Pemuda II itu akhirnya terlaksana pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta.

Di timur Kalimantan yang sebagian besar adalah wilayah kekuasaan Sultan Kutai, gerakan pemuda turut bergelora. Sebelum kongres pada 1928, sejumlah organisasi kepemudaan telah berdiri. Satu di antaranya adalah Young Mohammaden atau YM. Organisasi pemuda milik Sarekat Islam ini telah berdiri di Kaltim sejak 1913. Namun, YM lebih berfokus kepada kegiatan olahraga dan seni, utamanya musik.

Baru pada 1925, sebuah organisasi yang bersifat keagamaan berdiri di Kaltim. Muhammadiyah namanya. Muhammadiyah membuka sayap organisasi pemuda dengan H Abdul Mantap dan Muhammad  Siddik sebagai pengurus. Organisasi ini kemudian mendirikan kepanduan yang disebut Hizbul Wathan. Dalam garis waktu yang tak terlampau jauh, Nahdlatul Ulama atau NU juga telah membuka cabang di Kaltim. Para pemuda NU kemudian berhimpun dalam kepanduan Anshor. 

Pada mulanya, Muhammadiyah dan NU bukan organisasi pergerakan. Namun, organisasi keagamaan tersebut tetap dipersulit dalam menjalankan aktivitas. Untuk mengadakan tablig saja, mereka harus meminta izin kepada Raad Agama di Tenggarong. Raad Agama adalah lembaga sejenis pengadilan agama yang dibentuk Belanda.

Kongres Pemuda II pada 1928 menjadi energi besar bagi pergerakan pemuda di Kaltim. Selain naskah Sumpah Pemuda, di kongres inilah pertama kali Indonesia Raya dikumandangkan. Kelak, lagu karangan Wage Rudolf Soepratman ini menjadi lagu kebangsaan Indonesia.

Mengutip Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur (1978), Indonesia Raya mulai dikumandangkan di Kaltim empat tahun setelah kongres. Inilah salah satu pertanda pergerakan kaum muda di Kaltim makin masif. Penggagasnya adalah Pendidikan Rakyat Indonesia, sebuah organisasi yang didirikan di Tenggarong pada 1932. Organisasi ini hakekatnya badan pendidikan politik terselubung. Mereka mengajarkan politik dengan materi brosur Menuju Indonesia Merdeka karangan Soekarno.

Saban Sabtu, sebelum pelajaran dimulai, murid-murid menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mengumandangkan Indonesia Raya menjadi pelajaran wajib. Menurut catatan sejarah, inilah pertama kalinya Indonesia Raya berkumandang di Bumi Mulawarman.  

Memang, empat tahun setelah Sumpah Pemuda, Tenggarong tidak pernah sepi dari pergerakan politik menuju kemerdekaan Indonesia. Yang menarik adalah aktivitas itu melibatkan sebagian kerabat kesultanan. Mereka yang tercatat aktif adalah Bambang Abd. Rahman, Aji Bambang Mufti, dan Aji Bambang Musa (AR Djokoprawiro). Ketiganya tercatat sebagai pengurus Pendidikan Rakyat Indonesia. Adapun seorang guru yang aktif di organisasi tersebut bernama H Imaluddin Ishak.

Puncak aktivitas Pendidikan Rakyat Indonesia adalah ketika memiliki murid sampai 250 orang. Aktivitas organisasi ini akhirnya tercium Belanda. Dalam sebuah penggerebekan yang dipimpin controleur --bawahan asisten residen Belanda di Kutai-- pada 1933, gerakan tersebut ketahuan. Sejak penggerebakan oleh Belanda, Indonesia Raya dilarang dinyanyikan di tanah Kutai.

Gerakan Pemuda Terus Jalan

Tekanan dari Belanda tak menghentikan gerakan pemuda di Kaltim. Salah satu organisasi yang segera berdiri adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra. Partai ini merupakan peleburan dari Budi Utomo, Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), dan beberapa perkumpulan lain. PBI adalah perkumpulan yang didirikan di Surabaya pada 1930 oleh Dr Soetomo.

Di Samarinda dan Balikpapan yang merupakan wilayah Kesultanan Kutai, PBI didirikan pada 1933, tahun yang sama ketika Indonesia Raya dilarang berkumandang di Kaltim. Sementara di Samarinda, PBI dipelopori pemimpin redaksi surat kabar mingguan Panggilan Waktu bernama Horas Siregar.

Rekam perjalanan PBI tercatat dalam Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Kalimantan Timur (1991). Rustam Effendi disebut sebagai tokoh PBI Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang pindah ke Samarinda pada 1934. Ia kemudian mengadakan reorganisasi. Kebetulan atau tidak, pada tahun yang sama, M Rasjad selaku mantan anggota Partindo Surabaya juga pindah ke Samarinda dan bergabung di PBI. Kehadiran keduanya melahirkan semangat sehingga jumlah anggota organisasi kian bertambah.

Hari Natal pada Desember 1935, PBI akhirnya dilebur bersama organisasi lain menjadi Parindra. Rustam Effendi sebagai ketua cabang Samarinda, H Arief Rachim sebagai wakil ketua, dan Achmad Noor selaku sekretaris. Partai ini membangun organisasi sayap kepemudaan atau kepanduan bernama Surya Wiryawan untuk pembentuk kader.

Dalam kerja perjuangannya, Parindra membuka kursus pemberantasan buta huruf dan kursus politik bagi anggota. Parindra juga membuka toko koperasi. Pada 1936, Parindra Samarinda mendirikan Nuetrale School sebagai saingan HIS, sekolah setara pendidikan dasar milik pemerintah Hindia Belanda.

M Hoesni Thamrin selaku anggota Volksraad (Dewan Rakyat) sekaligus pengurus besar Parindra pernah berkunjung ke Kaltim pada 1937. Sejak itu, partai ini makin berkembang. Sejumlah pegawai negeri bahkan mulai berani masuk ke partai ini. Salah satunya adalah M Soejono yang aktif sebagai anggota partai. Parindra Samarinda juga mendapat sokongan keuangan dari pedagang bernama H Soelaeman. Adapun para sopir berkebangsaan Indonesia di Kaltim turut menggabungkan diri sebagai underbow Parindra bernama Bond Indonesische Chouffeurs.

Perjalanan Parindra di Kaltim berakhir pada 1939. Saat itu, cabang Parindra di Sangkulirang --kini wilayah Kutai Timur-- mengadakan rapat umum. Parindra Samarinda mengirim M Rasjad dan Bustani Hs dari Surya Wiryawan sebagai utusan. Akibat pidato dalam rapat umum itu, Bustani Hs terkena spreekdelict atau delik mimbar. Ia dianggap menghasut massa dan melanggar pasal 153 bis dan ter yang berlaku saat itu. Pasal ini pula yang pernah dikenakan kepada Rasuna Said dan kelak kepada Soekarno.

Bustani ditangkap pada Januari 1940 saat  kembali ke Samarinda. Ia disidangkan di Landraad (pengadilan) Samarinda pada 14 Mei 1940 dan dijatuhi dua tahun penjara di Nusa Kambangan. Bustani tercatat sebagai putra daerah Kaltim pertama yang terkena hukuman karena spreekdelict. Ia baru dibebaskan pada 15 Januari 1942 setelah pecahnya Perang Pasifik atau jelang kekalahan Hindia Belanda dari Jepang. (*)

Editor: Fel GM