IKAPAKARTI dan Semangat Kebinekaan di Titik Nol Nusantara

Ditulis Oleh: Giarti Ibnu Lestari
Minggu, 05 Maret 2023

kaltimkece.id Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (IKAPAKARTI) menginisiasi Deklarasi Bhineka Tunggal Ika. Deklarasi ini melibatkan seluruh paguyuban lintas suku yang ada di Penajam Paser Utara (PPU). Deklarasi tersebut berlangsung pada Sabtu, 4 Maret 2023 pukul 16.00 Wita di Titik Nol Nusantara, Penajam Paser Utara (PPU).

Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di Kalimantan Timur. Wilayahnya berada di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. IKN berkonsep Smart Forest City, menggambarkan sebuah kota maju dan modern yang inklusif dan ramah lingkungan. Luas wilayah IKN adalah 256.142 hektar (Ha). Dari luasan wilayah tersebut, 30 persen akan digunakan untuk pembangunan fisik, sedangkan 70 persen tetap dipertahankan sebagai hutan.

Ketua DPP IKAPAKARTI, Rusmadi Wongso, mengatakan, deklarasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN diharapkan selalu memberikan perhatian pada aspek lingkungan dan kebudayaan lokal.

“Semoga semangat Bhineka Tunggal Ika bukan sekadar diucapkan, tapi sungguh kita wujudkan dalam keseharian. Kami, paguyuban lintas suku, memberikan dukungan penuh untuk pembangunan IKN,” tutur Rusmadi Wongso yang juga Wakil Wali Kota Samarinda.

Bergandengan tangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). FOTO: ISTIMEWA.

Ada 7 poin dalam Deklarasi Bhineka Tunggal Ika yang dibacakan oleh Ketua Lembaga Adat Paser, Musa. Pertama, mendukung penuh keputusan penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) baru yang bernama Nusantara di Kalimantan Timur. Kedua, mendukung penuh kewenangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk menunjuk pejabat Otoritas Ibu Kota Nusantara. Ketiga, siap mengawal, menjaga, dan mendampingi pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Keempat, siap turut menjaga stabilitas keamanan selama proses pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kelima, siap menyediakan sumber daya manusia untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Keenam, mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ketujuh, mendukung terbangunnya Ibu Kota Nusantara dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya lokal.

Setelah Deklarasi Bhineka Tunggal Ika dibacakan, kemudian dilakukan penandatanganan oleh Ketua Lembaga Adat Paser, Musa; Kerukunan Keluarga Bubuhan Banjar (KKBB), Syarifuddin HR; Kerukunan Keluarga NTT, Titus Tambuk; Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Rauf Muin; Punguan Dos Roha, Rudi Siagian; Lembaga Budaya dan Adat Kutai, Dayat; Dewan Adat Dayak, Helena; IKAPAKARTI Penajam Paser Utara (PPU), Sri Rohani; Ikatan Keluarga Adat Toraja (IKAT), Anthonius; Kerukunan Keluarga NTB, Ahmad Usman; Ketua DPP IKAPAKARTI, Rusmadi Wongso; Bupati Penajam Paser Utara, Hamdan; dan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otoritas Ibu Kota Nusantara, Alimuddin.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otoritas Ibu Kota Nusantara, Alimuddin, mengapresiasi Deklarasi Bhinneka Tunggal Ika. Ia mengatakan gagasan ini menunjukkan bahwa inilah nusantara, bahwa pembauran itu harus terus berjalan karena Indonesia terbentuk karena adanya perbedaan.

"Perbedaan itu harus kita pelihara menjadi suatu kekuatan bangsa dalam membangun nusantara. Kearifan lokal menjadi suatu kewajiban yang harus kita pertahankan. Jadi masyarakat jangan risau, jangan galau. Pembangunan Ibu Kota Nusantara memastikan bahwa melibatkan masyarakat lokal itu wajib," urai Alimuddin.

Alimuddin juga menyampaikan bahwa pemberdayaan generasi muda telah mulai dilakukan, salah satunya dengan memberikan kursus bahasa Inggris kepada anak-anak. Masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir karena pembangunan Ibu Kota Nusantara memastikan keterlibatan masyarakat lokal sebagai hal yang wajib.

Bupati PPU, Hamdan, mengucap syukur atas prakarsa IKAPAKARTI dalam menghimpun paguyuban kemasyarakatan untuk menyatakan sikap bersama bahwa semua memiliki komitmen dan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN.

"Tentu deklarasi hari ini akan menjadi tambahan semangat dan kekuatan bagi kita. IKN, Insya Allah, pasti akan terwujud. Persoalan pasti akan ada, tetapi dengan bersatunya paguyuban yang ada di sini, tentu bisa meminimalisir kemungkinan masih ada pro kontra," jelas Hamdan.

Ketua Lembaga Adat Paser, Musa, mengatakan bahwa sudah banyak deklarasi dilakukan di Titik Nol Nusantara, tetapi deklarasi khusus lintas suku yang ada di IKN baru pertama kali dilakukan

"Ini menandakan dukungan dan pengawalan pembangunan IKN," ucap Musa.

Dewan Penasehat DPD IKAPAKARTI Berau, Ahmad Najib Fathoni, menjadi salah satu peserta deklarasi yang terjauh. Ia datang bersama 5 anggota DPD IKAPAKARTI Berau dan mengaku pertama kali ke Titik Nol Nusantara untuk melakukan deklarasi."Untuk silaturahmi dan kekeluargaan, tidak merasa jauh. Tidak ada sekat jarak. Semoga pembangunan IKN sukses sesuai rencana. Kaltim, khususnya Berau, akan mendapat imbas ekonomi bagi warga masyarakat," pungkasnya.(*)