Jiwa Muda dan Energik untuk Majukan Daerah

Ditulis Oleh: Bobby Lolowang
Senin, 08 April 2019

kaltimkece.id Enos Lumewan berasal dari keluarga berkecukupan. Lahir di To'lemo, sebuah desa kecil di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Masa kecilnya, dihabiskan sebagaimana anak desa pada umumnya. Seperti sebaya teman bermainnya yang lain, Enos kecil memiliki mimpi yang besar.

Sejak dulu ia menyadari pendidikan adalah satu-satunya gerbang untuknya mewujudkan mimpi. Itu mengapa setelah menuntaskan pendidikan dasar dan menengah di kampung halaman, Enos memutuskan hijrah ke Jogjakarta. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Pada masa-masa itu, pria kelahiran 16 Oktober 1980 tersebut sudah tertarik dengan teknologi komputer. Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Jogjakarta pun dipilih untuk mendalami ilmu. Memulai periode sebagai mahasiswa pada 1999, gelar sarjana komputer diraihnya pada 2005. Ya, setelah lima tahun, Enos menuntaskan masa di kampus yang berdiri sejak 12 Mei 1972 itu.

Setahun kemudian, Enos melanjutkan babak baru kehidupannya di Samarinda. Naluri seorang lajang membawanya merantau ke Ibu Kota Kaltim pada Mei 2006. Bekal ilmu yang dimiliki, memungkinkannya menyambung hidup sebagai seorang guru. Tahun itu juga, Enos mengajar mata pelajaran ilmu komputer di sebuah SMA swasta populer Kota Tepian.

Usia Enos masih 26 tahun ketika memulai karier sebagai guru. Jarak umur dengan siswa-siswi tidak begitu jauh. Faktor ini juga yang membuat hubungannya sebagai guru dan murid menjadi lebih cair. Setelah setahun, ia ditunjuk menjadi wali kelas.

Karier Enos sebagai guru dengan cepat meroket. Belum lima tahun, ia sudah mendapat sertifikasi. Bahkan telah menjabat wakil kepala sekolah. Masa depan cerah sebagai pendidik, sudah di depan mata.

Namun, Enos memilih banting setir pada tahun keempat. Jiwa entrepreneur muda dalam dirinya bergejolak. Dari wakil kepala sekolah, Enos beralih menjadi pengusaha. Bisnis suplier BBM solar ditekuni. Pada tahun yang sama, ia juga memulai babak baru dengan membangun keluarga.

Keputusan Enos mengikuti naluri berbuah hasil. Usahanya terus berkembang. Bahkan pada 2015, ia melebarkan sayap ke sektor lain. Pada tahun itu, ia memberanikan diri membentuk perusahaan konstruksi. Berbagai proyek dikerjakan. Dari swasta hingga pemerintahan. Mulai semenisasi sampai pembangunan drainase. Berperan dalam pembangunan fasilitas umum, membawa Enos dalam pandangan baru. Ia terpanggil berkontribusi lebih untuk kepentingan publik.

Atensi Pendidikan

Sejak 2014, Enos bergabung dengan PDI Perjuangan. Memilih Partai Wong Cilik karena memiliki misi sejalan. Salah satunya membangun gerakan politik yang bersumber kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial. Mulai 2018, ia dipercaya sebagai Ketua Taruna Merah Putih Samarinda, organisasi sayap PDI Perjuangan.

Langkah ini juga didasari pengalamannya sebagai pendidik dan pelaku usaha. Dari profesi itu ia bertemu dengan banyak keresahan. Sebagai guru, ia menemukan banyak ketidakadilan terhadap kaum Oemar Bakrie. Sebagai pengusaha konstruksi, ia menemukan betapa pembangunan belum merata di penjuru kota.

Berangkat dari kegelisahan itu, Enos terpanggil berjuang dari kursi anggota DPRD. Memperjuangkan hak-hak para guru yang terabaikan. Menuntaskan pembangunan yang masih jauh dari pemerataan.

Kebijakan Pemprov Kaltim memberi angin segar bagi guru honorer jenjang SMA. Namun, tidak demikian untuk SD dan SMP yang merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Di Samarinda, guru-guru honorer SD-SMP, belum menerima upah setara UMP.

Sebagaimana amanat UU 23/2014 tentang pemerintah daerah (Pemda), Pemprov bertanggung jawab terhadap sekolah jenjang SMA/sederajat. Sedangkan SD dan SMP/sederajat menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Berkaca ketentuan tersebut, nasib ribuan guru honorer SD dan SMP di Samarinda, mestinya mendapat atensi khusus pemerintah kota.

UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, 3, dan Ayat 4, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pemerintah mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya. Minimal, mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari APBN atau APBD. Hal ini juga ditegaskan dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan, problematika guru honorer mestinya bisa cukup teratasi. Namun, ketententuan ini bak formalitas belaka. Banyak daerah belum mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk pendidikan. “Di kursi dewan, saya berkomitmen mengawal anggaran pendidikan terpenuhi minimal 20 persen dari APBD Samarinda,” tegas Enos.

Pemetaan Masalah

Dari sisi pembangunan fasilitas publik, Enos banyak mendapati keluhan warga, terutama penduduk Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Warga menyoroti persoalan banjir yang tahun ke tahun tak kunjung usai. Semakin lama, titik banjir makin bertambah. Hujan sebentar, genangan di mana-mana.

Mengutip laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Pemkot Samarinda 2018 yang disampaikan Wali Kota Syaharie Jaang di hadapan DPRD Samarinda beberapa waktu lalu, titik banjir Samarinda tahun sebelumnya masih 26. Namun, pada 2018 didapati bertambah menjadi 48 titik. Sepanjang 2018, hanya dua titik tertangani.

Enos mengapresiasi pemerintah yang bekerja menekan persoalan banjir. Proyek drainase mengemuka di banyak tempat. Namun, banjir masih menjadi teror saat hujan mengguyur.

"DPRD berperan mengawal realisasi proyek penanggulangan banjir di Samarinda. Setiap persoalan harus dipetakan. Termasuk masalah pembebasan lahan yang jadi kendala banyak proyek untuk mendapat perhatian khusus," sebutnya.

Setelah hampir lima tahun bergabung dengan PDI Perjuangan, Enos Lumewan mantap dengan langkah politiknya bersaing di kontestasi pemilihan legislatif 2019. Maju sebagai Caleg DPRD Samarinda Dapil 5 Samarinda Utara-Sungai Pinang, dari PDI Perjuangan, nomor urut delapan. Usianya masih 38 tahun. Masih hijau di dunia politik. Tapi, jiwa muda dan energik, juga modal penting untuk memajukan daerah. (*)