GIZ Forclime Tawarkan Pengembangan Sawit Berkelanjutan

Ditulis Oleh: PARIWARA
Jum'at, 11 Januari 2019

kaltimkece.id Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutim tak hanya berpotensi menghasilkan crude palm oil atau CPO saja. Menurut Deutsche Gesellscharft fur International Zusammenarbeit (GIZ), pengelolaan sawit juga bisa dilakukan berkelanjutan serta ramah lingkungan. Saat memaparkan potensi tersebut kepada Bupati Kutim Ismunandar, Kamis, 3 Januari 2019 lalu.

"Kline (donor) adalah International Climate Initiative (ICI) dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Keamanan Nuklir Republik Federal Jerman. Proyek ini akan dikerjakan GIZ mewalili pemerintah Jerman," kata Deputy Programme Director GIZ Ade Cahyat bersama Office Manager Forest and Climate Change Programme (Forclime) GIZ, Rosdiana.

Dalam program ini GIZ bermitra dengan Bappenas, Pemprov Kaltim serta Pemkab Kutim. Sebelumnya disampaikan bahwa latar belakang program ini adalah untuk industri minyak sawit berkelanjutan dinilai penting untuk perekonomian Indonesia. Sebagai pendekatan rantai pasok bebas deforestasi yang berpotensi mempengaruhi praktik produsen besar-besaran. Tantangannya adalah untuk menjaga partisipasi petani mandiri dalam rantai pasok global. Selain itu petani mandiri masih kekurangan dukungan untuk memenuhi standar keberlanjutan. Sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas dan profitabilitas.

"GIZ berpengalaman di Thailand dalam mendukung petani mandiri untuk mencapai standar RSPO dan mengelola sekretariat FONAP di Jerman," sebutnya dihadapan Bupati dan beberapa pejabat Pemkab Kutim.

Menurutnya pendekatan berkelanjutan di tingkat lokasi adalah pendekatan yang baik. Namun kemajuannya selama ini sangat lambat. Dikatakan olehnya sesuai rekomendasi para ahli bahwa pendekatan berkelanjutan jurisdiksi layak untjk dicoba untik menpercepat kemajuan. Agar target program lebih jelas, dipaparkan pola produksi dan konsumsi minyak sawit berkelanjutan, model hasil yang disederhanakan untuk implementasi di Indonesia. Tetapi semuanya harus melalui tiga tahapan. Yaitu perencanaan tata guna lahan dan pendaftaran lahan desa-desa percontohan, kemitraan rantai pasok berkelanjutan di desa percontohan serta berkelanjutan.

Program ini memerlukan dukungan dari Pemkab berupa penyusunan rencana perkebunan daerah. Daerah diharapkan mengelola forum komunikasi perkebunan berkelanjutan, mengintegrasikan prosedur identifikasi dan perlindungan ABKT ke dalam proses AMDAL. Menggunakan rencana tata guna lahan desa sebagai rujukan RDTR kabupaten. Melakukan perbaikan tata kelola sistem satu data, terutama untuk data terksit lahan hutan dan perkebunan. Memperkuat dukungan percepatan registrasi kepemilikan lahan petani serta penguatan kapasitas sistem penyuluhan dan pendukung pertanian.

Setelah mendengar penjelasan dimaksud, Bupati Kutim Ismunandar dan jajaran mengapresiasi program tersebut. Karena ramah lingkungan dan berpihak kepada kemajuan petani. Serta yang paling penting tidak menggunakan dana pemerintah.

"Kami mengapresiasi program GIZ ini. Dalam implementasinya nanti bisa dilalukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut. Dibarengi evaluasi berkesinambungan," jelas Ismu. (pariwara/hms3)