TP PKK Kutim Hadiri Rakornas di Istana Negara

Ditulis Oleh: PARIWARA
Senin, 11 Maret 2019

kaltimkece.id Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur berkunjung ke Istana Bogor guna memenuhi undangan pembina PKK Iriana Jokowi. Keberangkatan TP PKK Kabupaten Kutim ke istana kali ini dipimpin Sekretaris Umum TP PKK Kutim dr Yuwana Sri Kuniawati, mewakili Ketua TP PKK Hj Encek U R Firgasih. Untuk mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) 2019. TP PKK Kutim hadir bersama dengan rombongan PKK seluruh Daerah di Indonesia. Disambut langsung oleh ibu Negara Iriana Jokowi, didampingi Mufidah Yusuf Kalla dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Bogor.

Kepada awak media, dr Yuwana mengatakan, tujuan  Rakornas tersebut untuk menginformasikan kebijakan Pemerintah dan Gerakan PKK, dalam gerakan PKK secara nasional. Salah satu kebijakan Pemerintah sambung Yuwana, untuk mendukung gerakan PKK melalui Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 yang diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai wujud kepedulian Pemerintah terhadap gerakan PKK.

“Tema Rakornas itu adalah Peranan TP PKK Dalam Pencegahan Stunting Melalui 10 Program Pokok PKK," sebutnya.

Lebih lanjut dikatakan, agenda penting yang dibahas dalam kegiatan tersebut, salah satunya draft Permendagri tentang tindak lanjut Perpres Nomor 99 Tahun 2017. Keterkaitan 1.000 hari pertama kehidupan dengan 10 program pokok PKK dan lingkungan bersih tanpa plastik.

“Agenda TP PKK pada 28 Februari 2019 kunjungan ke Istana Presiden di Bogor, foto bersama Presiden Ir H Joko Widodo dan ibu negara Hj Iriana Joko Widodo serta ibu Hj Mufidzah Yusuf Kala. Dilanjutkan silaturrahmi, pemaparan dan diskusi OASE Kabinet Kerja diketuai oleh Ibu dr Erni Tjahjo Kumolo yang sekaligus juga sebagai Ketua TP PKK Pusat,” kata Yuwana.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKK 2019 tersebut, dilaksanakan sejak 26-28 Februari 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Kegiatan dihadiri TP PKK Pusat, Ketua dan Sekretaris TP PKK Propinsi Kabupaten/Kota serta Kepala Dinas Pemerintah Provinsi. (pariwara/hms15)