Beri Dampak Positif Bagi Daerah, Pemkab Dukung Percepatan Pembentukan Polres di Mahulu

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Kamis, 26 Agustus 2021

kaltimkece.id Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) berharap kehadiran Polres di Mahakam Ulu makin mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kehadirannya, secara tidak langsung menjawab tantangan luasan wilayah kerja sekaligus memangkas jarak dan waktu. Mengingat masih banyak warga Mahulu yang harus mengurus pelayanan kepolisian ke Polres Kutai Barat yang membawahi wilayah hukum kabupaten Kutai Barat dan Mahulu. 

“Diharapkan kehadiran Polres tentunya akan memberikan dampak positif dalam mengembangkan potensi perekonomian dan juga yang utama mengembangkan potensi kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat,” tutur Bupati Bonifasius Belawan Geh diwakili Sekretaris Kabupaten Stephanus Madang, Selasa 24 Agustus 2021 ketika menerima kunjungan kerja tim studi kelayakan pembentukan Polres Mahulu. Rombongan dari dari Markas Besar Polri kali itu dipimpin Kepala Biro Lembaga Tata Laksana Asisten Perencanaan (Karolemtala Srena) Polri Brigadir Jendral Polisi Budi Yuwono. 

Pemkab Mahulu menyadari membangun infrastruktur dasar apalagi perkantoran baru di Mahulu cukup sulit. Hal ini mengingat kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Tengah serta Serawak Malayasia ini cukup sukar dijamah dan berbiaya mahal. Topografinya hutan hutan tropis, perbukitan curam hingga sungai berarus deras. Hal ini dinilai sebagai tantangan tersendiri yang harus sama-sama dihadapi guna mengejar ketertinggalan pembangunan di berbagai bidang. 

Menyadari hal itu, sebagai bentuk dukunga, Pemkab telah dihibahkan lahan sebagai lokasi rencana pembangunan kantor Mako Polres Mahulu. Luasnya tujuh Hektar yang berlokasi di areal kompleks perkantoran instansi vertikal di kawasan Sebenaq, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun.  

Karolemtala Srena Brigjen Pol Budi Yuwono mengakui, pembangunan Polres Mahulu sangat strategis melihat kondisi Mahulu sebagai daerah perbatasan. Jendral bintang satu ini mengamini kehadiran kesatuan polres di Mahulu sangat penting. Untuk memperkuat pelayanan, keamanan dan menjaga ketertiban masyarakat. 

Terlebih lagi, pembangunan polres ini sesuai dengan program prioritas Kapolri untuk penataan kelembagaan. Dalam catatannya, masih ada 26 kabupaten kota di Indonesia yang belum memiliki polres. Termasuk Mahulu yang kini menginjak usia kedelapan. 

Setelah studi kelayakan rencana pembangunan polres di Mahulu rampung, hasilnya akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). 

“Dimungkinkan tahun depan sudah mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RB, dengan persetujuan tersebut akhirnya lahirlah surat keputusan Kapolri,” jelasnya.(*)