Betapa Pentingnya Verifikasi dan Validasi Data Demi Mengejar Target UHC di Mahulu

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Rabu, 27 Oktober 2021

kaltimkece.id Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Hal itu menjadi tanggung jawab pribadi, pelaku usaha maupun negara. Oleh karena itu, butuh kerja sama demi mewujudkan target Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) melingkupi 98 persen total populasi di suatu daerah. Pemkab Mahulu berupaya mengejar target yang merupakan program prioritas bupati sampai presiden tersebut. Salah satu yang harus dicermati adalah verifikasi dan validasi data. 

Menukil catatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Samarinda dari 35.171 jiwa di Mahulu, baru 27.416 orang yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Jumlah itu dipersentasekan mencapai 77,95 persen dari target UHC mencapai 98 persen. Masih ada sekitar 7.755 jiwa atau 20,05 persen penduduk yang belum terlingkupi JKN di Mahulu. 

Sebenarnya, Mahulu memiliki prestasi membanggakan dalam untuk urusan UHC. Bahkan, Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh pernah diundang langsung oleh Presiden Jokowi ke Istana negara untuk menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2018 lalu. Penghargaan diberikan karena Kabupaten Mahulu berhasil memberikan Jaminan Kesehatan Semesta bagi mayoritas warganya. 

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mahulu, drg Agustinus Teguh Santoso mengamini untuk mengejar capaian UHC yang naik menjadi 98 persen harus berbasiskan data akurat. Dalam artian sudah diverifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

Upaya ini sambung dia butuh sinkronisasi data dengan berbagai organisasi perangkat daerah terkait. Hal ini penting, sebab peserta JKN berasal dari berbagai segmen yang berkaitan dengan urusan pembiayaan. Baik yang dibiayai pemerintah pusat, daerah, mandiri maupun swasta. Teguh meminta peran pelaku usaha pemberi kerja yang memiliki kewajiban mendaftarkan pekerjanya pada program JKN-KIS. 

Sayangnya dalam banyak kejadian yang ia temui, masih ada saja warga yang enggan melaporkan status perubahan pekerjaan, pindah domisili maupun kematian kepada Disdukcapil setempat. Akibatnya, beberapa data sering tak sesuai realitas. Di sisi lain, ada pula warga yang tidak rutin mengecek status keanggotaan atau rutin membayar sehingga JKN tidak bisa digunakan ketika sakit.  

Dalam banyak kejadian di berbagai daerah, perbedaan sampai tidak beresanya data bisa menimbulkan dampak negatif. Mulai dari kurang akurat penyaluran bantuan yang berpotensi menjadi temuan kerugian negara. 

Selain berharap masukan data dari berbagai organisasi perangkat daerah terkait Teguh juga mengusulkan penyusuran data berbasis data peserta vaksinasi Covid-19 yang sedang berjalan. Memang, data cakupan vaksinasi hanya menjangkau usia 12 tahun ke atas. Namun, setidaknya sambung Teguh, data itu bisa dijadikan data pembanding terbaru di Mahakam Ulu. 

Tabulasi data ini penting. Sebab akan menentukan jumlah segmentasi dan kewenangan pembiayaan. Apakah masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN atau APBD atau Non PBI dari kalangan pegawai negeri sipil, peserta mandiri maupun pensiunan veteran. Ujung-ujungnya, berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang harus disiapkan dan dikeluarkan oleh negara. 

“Saya sudah usulkan supaya anggaran jumlah menuju UHC di Mahulu di masukkan ke anggaran tahun depan. Jadi, ketika kita siap menambah anggaran uangnya sudah tersedia,” ujar Teguh yang kembali menegaskan perlu sinkronisasi data yang valid. 

Kepala Seksi Penanggulangan Bencana, Pengembangan Kerja Sama Kelembagaan dan Kemitraan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mahulu, Papilus Panyau angka bicara. Saat ini mereka mengaku sedang memverifikasi data lapangan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mahulu, Arief Setyawan sependapat dengan usulan Teguh. Data peserta vaksin akan menjadi pembanding terbaru. Sebab, sudah bisa dipastikan orang yang bersangkutan benar beridentitas Mahulu dan masih hidup. Diprediksi, proses ini validasi data ini akan rampung tahun depan. Mengingat capaian vaksinasi di Mahulu mencapai 68 persen. 

“Sambil berjalan, untuk jumlah UHC bisa dimasukkan dalam anggaran. Jadi ketika ditambah, anggaran tersedia,” ujarnya. 

Pada rapat serupa bulan April 2021 lalu, Wakil Bupati Mahakam Ulu, Yohanes Avun meminta dilakukan pendataan dengan cermat dan sistem menjemput bola. Dia meminta agar Ketua Rukun Tetangga dan Disdukcapil aktif melaporkan data kependudukan reguler. Seperti kematian, kelahiran, domisili dan seterusnya. Bahkan, jika memungkinkan dibuat sistem daring agar pelaporan cepat, murah dan efisien. 

Wabup juga mengingatkan peserta yang berasal dari perusahaan juga didata cermat. Bisa menggandeng Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu maupun bagian kesejahteraan rakyat. 

“Jangan sampai ketika warga kita sakit, kita biarkan,” ujarnya kala itu. (*)