Bonifasius Belawan Geh Paparkan Tiga Kunci Keberhasilan Kemandirian Pangan di Mahulu

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Jum'at, 21 Mei 2021

kaltimkece.id Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, menitipkan tiga pesan kunci agar program pengembangan perladangan menetap 10 hektare per kampung berhasil di Mahulu. Pertama kejelasan status lahan, kedua, sinergi organisasi perangkat dinas (OPD) dan ketiga upaya sungguh-sungguh mengangkat kesejahteraan petani.

Bupati meminta semua pemangku kepentingan berkomitmen menyukseskan program ini. Cita-cita besar kabupaten berjuluk Urip Kerimaan tersebut menjadikan program ini sebagai pintu gerbang mewujudkan swasembada pangan.

Pesan ini ia sampaikan saat membuka Lokakarya Percepatan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas di Mahulu. Acara yang dihadiri beberapa OPD teknis, camat dan petinggi kampung itu berlangsung di Balai Adat Kampung Ujoh Bilang, Kamis, 20 Mei 2021.

Bupati definitif pertama di Mahulu yang kembali menjabat di periode kedua ini menyampaikan program kemandirian pangan menjadi prioritas pembangunan periode 2021-2024.

Kunci pertama dimulai dari lahan pertanian. Bonifasius mengingatkan proses itu harus diawali dari identifikasi lahan, intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, proses penanaman dan perawatan, hingga kepada realisasi target yang telah ditentukan dalam mencapai swasembada pangan tersebut. Semua proses wajib ditelaah secara terperinci.

Proses identifikasi lahan sambung dia harus dimulai dari kesiapan status lahan yang akan digunakan mendukung program pembukaan pertanian menetap seluas 10 hektare. Jika status tanah tersebut peruntukannya bukan untuk lahan pertanian, maka harus dialihfungsikan menjadi Lahan pertanian pangan berkelanjutan.

“Tetapi, jika lahan tersebut berstatus sebagai hutan lindung maupun hutan adat, maka saya tegaskan bahwa saya tidak akan setuju lahan tersebut untuk dijadikan sebagai lahan pertanian,” tegas Bupati.

Karena itu, ia meminta proses identifikasi lahan haruslah dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pemerintah kampung, adat dan seluruh elemen masyarakat, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Selain itu, proses persiapan lahan juga harus memperhatikan tata ruang pengembangan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu.

“Jangan sampai terdapat lahan yang tumpang tindih peruntukannya. Karena itu, sinergi antar OPD menjadi prioritas yang tinggi dan sangat penting,” sambungnya.

Sinergi Lintas OPD

Bonifasius yang juga mengetuai Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Mahulu menyadari peningkatan swasembada pangan di Mahulu tidak hanya berfokus kepada kepengurusan lahannya saja. Tetapi juga menekankan peningkatan dan pembenahan sumber daya manusia. Di mulai dari seluruh aparatur teknis yang mengatur pencapaian swasembada pangan disambung petani.

Karena itu, ia meminta 3 OPD yang memimpin bidang yakni Bappelitbangda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mahulu untuk bersinergi dan membagi tugas sesuai tugas pokok dan fungsi.

“Karena jika ingin mengubah sesuatu, sudah seharusnya kita harus mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu,” pesannya.

Kepada Bappelitbangda Bupati menginstruksikan mulai dapat mempersiapkan, merancang, dan melaksanakan program prioritas menuju kemandirian pangan. Evaluasi dan kesiapan perencanaan dan penganggaran dari tahun pertama hingga tahun keempat sudah seyogyanya dirumuskan dengan baik, dan tepat sasaran.

Teruntuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, bupati menginstruksikan upaya mendorong dan memfasilitasi tiap-tiap kampung dalam mendukung kemandirian pangan. Dengan dukungan dari dana alokasi dana kampung.

“Saya harapkan di setiap kampung dapat memfokuskan program peningkatan produksi tanaman pangan hingga tercapainya kemandirian pangan,” ucap Bupati.

Terkhusus Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Mahulu, Bupati memerintahkan agar dapat mengakomodir seluruh hal teknis mengenai pertanian. Terkhusus bagi para penyuluh pertanian, Bupati mengharapkan komitmen yang jelas dan terukur serta keaktifan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Caranya lewat pembinaan dan pelayanan terarah kepada kelompok tani. Mengingat fungsi teknis terletak kepada penyuluh pertanian.

“Dan jika fungsi teknis penyuluh pertanian tidak berjalan dengan maksimal, saya tidak akan ragu melakukan evaluasi terhadap kapasitas dari penyuluh pertanian tersebut,” tegas Bupati.

Kepada ketiga OPD tersebut orang nomor satu di Pemkab Mahulu ini kembali mengingatkan jalinan sinergitas yang baik. Karenanya, Bupati meminta ketiga OPD itu rutin laporan kemajuan berkala program padanya.

Pikirkan Kesejahteraan Petani

Ketika kedua hal terkhusus pembenahan diri yang berjalan simultan berjalan, bupati Bonifasius menilai di situlah momen memfokuskan perhatian kepada ujung tombak mewujudkan swasembada pangan. Mengingat, mayoritas warga di kabupaten berjuluk Urip Kerimaan itu menggantungkan hidupnya dari usaha utama tersebut.

Upaya itu biasa di mulai dengan memetakan dan merencanakan infrastruktur pendukung yang tepat sasaran serta tepat guna. Di sisi infrastruktur pendukung, seperti jalan usaha tani dan bangunan pondok di lokasi lahan menetap 10 hektare harus terbangun. Hal ini agar mata rantai perekonomian berjalan baik dan mudah. Sementara, untuk meningkatkan hasil produksi tani dapat didukung teknologi tepat guna.

“Di sinilah peran kita sebagai pemangku kebijakan, harus memikirkan kesejahteraan mereka, dari sisi ekonomi maupun kelayakan hidup mereka,” pungkasnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang