Bupati Bonifasius Minta OPD Jangan Diam Dikritik, Sikapi dengan Kinerja Berbasis Data

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Rabu, 13 April 2022

kaltimkece.id Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh meminta seluruh OPD responsif meluruskan berbagai isu miring yang dialamatkan kepada pemerintah daerah. Bupati meminta para pejabatnya cepat tanggap memberi klarifikasi dan penjelasan utuh atas berbagai isu tak sedap agar tidak menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat.  

Karena itu bupati meminta para pejabatnya tidak tinggal diam. Para pejabat di masing-masing OPD harus bisa menjelaskan kepada masyarakat situasi yang sedang dihadapi Pemkab Mahulu saat ini. Langkah apa yang sedang dan sudah diambil. Dan tentunya dengan bahasa yang mudah dicerna masyarakat. 

“Kita jangan hanya diam saja,” ujar Bupati Bonifasius ketika memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ratusan pejabat struktural, administrator dan pengawas di Lamin Adat Ujoh Bilang, Senin, 12 April 2022. 

Bupati berujar, penjelasan utuh berbasis data yang disampaikan para pimpinan OPD teknis kepada publik terkait menjadi penting untuk menjernihkan masalah. Bupati tak ingin kebebasan di ruang digital dan absennya penjelasan dari OPD teknis yang dikritik membuat wibawa pemerintah tergerus. Apalagi, dalam beberapa unggahan netizen di media sosial yang bupati pantau kadang menjurus ke perundungan tanpa berbasis fakta. 

“Ingat pepatah, apabila kebohongan dilakukan terus menerus, bisa jadi kebenaran karena tidak ada tanggapan dan klarifikasi pemerintah,” ujar bupati diwawancarai usai pelantikan. 

Meski demikian, bupati menggarisbawahi sikapnya bukan anti kritik. Ia terbuka terhadap kritik yang berbasis fakta dan data. Bukan kritik berlebihan menjurus kepada pembunuhan karakter, fitnah dan berita bohong. 

“Kita tidak boleh diam. Pemerintah harus punya wibawa,” tegasnya. Selanjutnya, Bupati mengimbau agar para warganet bisa memberikan masukan konstruktif guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sikap bupati menyikapi kritik di media sosial ini masih sama dengan pernyataannya ketika baru pertama kali menjabat di periode kedua. Dalam pidato di Lamin Adat Ujoh Bilang Setahun lalu, persisnya 8 Maret 2021 bupati mengajak masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan kritik langsung maupun lewat media sosial, berpedoman terhadap kaidah berlaku. Serta, tetap menjunjung tinggi tata krama, peradaban, dan nilai kearifan lokal.

"Sampaikan lah dukungan, kritik, dan masukan lengkap dengan bukti yang terukur," pesan politikus Partai Gerindra ini kala itu. 

Boni—sapaan karibnya, percaya bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat ditegakkan serta bangun dengan akal sehat. Begitu pula kritik tanpa dasar adalah kritik yang tidak sehat. Kehadiran media sosial sebagai wadah alternatif menyampaikan aspirasi, juga diharap menjadi sarana edukasi politik yang sehat dan bertanggung jawab.

"Kritik yang dikembangkan dalam sistem tata kelola pemerintahan kita adalah kritik yang dilengkapi dengan bukti-bukti awal yang cukup. Bukan kritik berdasarkan sakwasangka atau perasaan tidak suka," pungkasnya.

Bangun Kanal Informasi 

Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu Stephanus Madang berpandangan para ASN di Mahulu harus memiliki rasa kepemilikan dan kecintaan terhadap Mahulu secara keseluruhan. Sikap ini menjadi modal tiap-tiap abdi negara bekerja sungguh-sungguh dan membela wibawa pemerintahan lewat penyampaian informasi yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai tupoksinya.

“Kita bukan anti kritik. Kritik yang membangun tetap diperlukan. Tetapi, kritik membangun berbeda dengan kritik yang mendiskreditkan atau membunuh karakter,” ujar Madang diwawancarai kaltimkece.id usai palantikan. 

Mantan Kepala Bappelitbangda Mahulu ini mengakui, masih banyak OPD yang belum memiliki kemampuan mengolah, menyajikan data-data statistik pembangunan berbasis deret waktu secara tepat, cepat dan akurat kepada publik. Padahal, selama ini sudah banyak langkah pemkab Mahulu menyelesaikan masalah dan mempercepat pembangunan. 

“Tugas berat ke depan masing-masing OPD mampu mengolah data di organisasi masing-masing,” ujarnya. 

Meski demikian, Madang menyampaikan, upaya menyajikan data pembangunan yang bisa diakses luas terus diupayakan Pemkab. Hal ini selaras dengan kebijakan satu data satu peta. 

Bahkan, saat ini sambung pria bergelar doktor itu, peluang merevitalisasi sejumlah laman OPD agar menyajikan data-data publik sedang dijalankan. Madang menyebut, sinergi itu bisa dimulai dari Diskominfostandi Mahulu, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Hukum dan OPD lainnya. (*)