Bupati Bonifasius Tegaskan Pemkab Mahulu Tidak Anti Kritik

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Jum'at, 15 April 2022

kaltimkece.id Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh menegaskan Pemkab Mahulu tidak anti kritik. Karena itu ia mengajak publik menyalurkan kritik berbasis data, fakta serta bukan berbasis prasangka apalagi suka tidak suka. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala OPD untuk menjawab setiap kritik berbasis data dan kinerja.

“Kita tidak anti kritik. Kritik berlebihan yang menjurus ke pembunuhan karakter, fitnah dan hoaks harus kita counter.” ujar bupati kepada kaltimkece.id Selasa, 12 April 2022 usai pelantikan pejabat di Lamin Adat Ujoh Bilang. 

Dalam pandangan bupati, jika pemerintah mengklarifikasi dan menjawab kritik untuk membandingkan pendapatan dan data jangan dianggap sebagai anti kritik. Justru, langkah ini merupakan bagian meluruskan masalah dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Begitu pula sarana mendidik publik agar bijak menggunakan media sosial. Tidak asal mengkritik tanpa data, fakta dan cenderung mendiskreditkan pemerintah serta membunuh karakter. 

“Kita tidak boleh diam. Pemerintah harus punya wibawa,” tegas bupati. 

Bupati menyadari kebebasan berpendapat merupakan bagian dari demokrasi. Namun demikian, ia mengajak publik terkhusus para pengguna media sosial agar lebih bijak. Memberikan kritik dan masukan konstruktif yang berpedoman kepada kaidah yang berlaku. Serta tetap menjunjung tinggi tata krama, peradaban dan kearifan lokal. Serta harus didasari atas data dan fakta.

Karena itu ia mengajak seluruh pejabat di tiap-tiap OPD tidak tinggal diam jika muncul kritik dari masyarakat. Bupati menginstruksikan para pejabat teknis di masing-masing OPD bisa memberi penjelasan utuh kepada masyarakat situasi yang sedang dihadapi Pemkab Mahulu saat ini. Langkah apa yang sedang dan sudah diambil. Dan tentunya dengan bahasa yang mudah dicerna masyarakat.

Sikap bupati menyikapi kritik di media sosial ini masih sama dengan pernyataannya ketika baru pertama kali menjabat di periode kedua. Dalam pidato di Lamin Adat Ujoh Bilang. Setahun lalu, persisnya 8 Maret 2021 bupati percaya bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat ditegakkan serta bangun dengan akal sehat. Begitu pula kritik tanpa dasar adalah kritik yang tidak sehat. Kehadiran media sosial sebagai wadah alternatif menyampaikan aspirasi, juga diharap menjadi sarana edukasi politik yang sehat dan bertanggung jawab.

“Kritik yang dikembangkan dalam sistem tata kelola pemerintahan kita adalah kritik yang dilengkapi dengan bukti-bukti awal yang cukup. Bukan kritik berdasarkan sakwasangka atau perasaan tidak suka," tuturnya kala itu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu Stephanus Madang berpandangan ASN di Mahulu harus memiliki rasa kepemilikan dan kecintaan terhadap Mahulu secara keseluruhan. Sikap ini akan menjadi modal tiap-tiap abdi negara bekerja sungguh-sungguh dan membela wibawa pemerintahan lewat penyampaian informasi yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai tupoksinya. 

“Kita bukan anti kritik. Kritik yang membangun tetap diperlukan. Tetapi, kritik membangun berbeda dengan kritik yang mendiskreditkan atau membunuh karakter,” ujar Madang diwawancarai kaltimkece.id usai pelantikan.

Mantan Kepala Bappelitbangda Mahulu ini mengakui, masih banyak OPD yang belum memiliki kemampuan mengolah, menyajikan data-data statistik pembangunan berbasis deret waktu secara tepat, cepat dan akurat kepada publik. Padahal, selama ini sudah banyak langkah pemkab Mahulu menyelesaikan masalah dan mempercepat pembangunan. 

“Tugas berat ke depan masing-masing OPD mampu mengolah data di organisasi masing-masing,” ujarnya. 

Meski demikian, Madang menyampaikan, upaya menyajikan data pembangunan yang bisa diakses luas terus diupayakan Pemkab. Hal ini selaras dengan kebijakan satu data satu peta. 

Bahkan, saat ini sambung pria bergelar doktor itu, peluang merevitalisasi sejumlah laman OPD agar menyajikan data-data publik. Madang menyebut, sinergi itu bisa dimulai dari Diskominfostandi Mahulu, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Hukum dan OPD lainnya.  (*)